KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Melalui Rapat Paripurna DPRD Kendari yang membahas tentang APBD 2026, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menyebut APBD 2026 akan fokus pada peningkatan pelayanan dan ekonomi masyarakat. Ia membeberkan, APBD 2026 akan difokuskan pada lima prioritas utama, yaitu peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, pengembangan UMKM dan industri kreatif, digitalisasi pelayanan publik, serta pengurangan kemiskinan dan pengendalian inflasi daerah.
“Kami berkomitmen untuk mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, dan transparan. Setiap alokasi anggaran akan dipastikan berorientasi pada hasil dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujarnya.
Tidak lupa ia mengapresiasi atas kerja sama yang baik antara pihak eksekutif dan legislatif dalam proses pembahasan APBD 2026.
“Kami sangat berterima kasih atas dukungan dan sinergi yang telah terjalin antara Pemerintah Kota dan DPRD Kendari. APBD ini adalah wujud komitmen kita bersama untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kota Kendari,” ujarnya, Sabtu (29/11/2025) sore.
Lebih lanjut, Siska menekankan pentingnya transformasi dan inovasi dalam pelayanan publik.
“Pemerintah Kota Kendari akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui efisiensi birokrasi, integrasi sistem digital, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia,” tambahnya.
Ia juga menyampaikan bahwa rancangan peraturan daerah tentang APBD 2026 ini akan segera disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dievaluasi dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
“Kami berharap APBD ini dapat menjadi ruang gerak bagi percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Mohon dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar program-program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan sukses,” harapnya.
Sebelumnya, seluruh fraksi DPRD Kota Kendari menyampaikan pandangan akhir mereka terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Berbagai catatan dan rekomendasi diberikan sebagai masukan sebelum APBD ditetapkan menjadi Perda.
Fraksi Demokrat melalui La Ode Alimin menilai PAD Kota Kendari masih belum mencerminkan potensi daerah. Mereka meminta intensifikasi pajak, pembaruan data wajib pajak, dan pemanfaatan aset daerah yang belum produktif.
“Fraksi Demokrat juga menekankan pentingnya memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, UMKM dan infrastruktur, serta memastikan setiap program memiliki indikator kinerja yang jelas,” terangnya.
Sementara Fraksi Golkar menyoroti lima program prioritas, mulai dari peningkatan pendidikan dan kesehatan hingga digitalisasi layanan pemerintahan.
Fraksi ini mengapresiasi struktur APBD 2026 yang dinilai seimbang, namun minta pengawasan diperketat dan target PAD dihitung lebih cermat. Kebocoran pendapatan daerah juga diminta dicegah.
Fraksi Persatuan Indonesia Raya menyampaikan, Gilang Satya Witama menyampaikan, APBD 2026 harus menjadi pendorong percepatan pembangunan, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, pengendalian inflasi, digitalisasi layanan, serta pembangunan lingkungan yang aman dan tertata.
Adapun Fraksi PKS menekankan pentingnya belanja yang tepat sasaran dan mendorong OPD lebih kreatif menggali PAD. PKS juga mengajak masyarakat ikut mengawal program pembangunan agar manfaatnya merata.
Fraksi NasDem lewat wakilnya Arwin, meminta pemerintah menjaga transparansi anggaran dan tidak melakukan perubahan sepihak. Mereka juga mendorong evaluasi OPD yang mengelola pendapatan, peningkatan kinerja perusahaan daerah dan rumah sakit, serta optimalisasi perda terkait penerimaan dan ketertiban umum.
Di Kesempatan yang sama, Fraksi PDIP menekankan pentingnya belanja sesuai kebutuhan masyarakat, efisiensi anggaran, transparansi APBD, dan keterlibatan masyarakat.
PDIP juga meminta peningkatan kemandirian fiskal dengan memaksimalkan potensi pajak dan retribusi.
Terakhir Fraksi PAN lewat wakilnya, Anita Dahlan Moga, menilai APBD 2026 sudah sesuai dengan RPJMD 2025–2029 dan menyetujui raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi perda.
“PAN berharap OPD segera mengeksekusi program secara cepat dan tepat, serta berkomitmen mengawasi pelaksanaan anggaran,” terangnya.
Dengan disetujuinya APBD 2026, Pemerintah Kota Kendari optimis dapat mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Kota Kendari. (cds)
Reporter: Septiana Syam
Editor: Wulan
