KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Tenggara (Sultra) memaparkan sejumlah capaiannya sepanjang 2021.
Kepada BKSDA Sultra Sakrianto Djawie mengatakan, BKSDA Sultra memiliki program dari tahun 2020-2024 yang menjadi acuan dalam menjalankan kinerja BKSDA itu sendiri.
Pertama, luas kawasan hutan dan inventarisasi yang diverifikasi dengan keanekaragaman hayati tinggi dalam pelaksanaan hutan konservasi.
Salah satu tujuanya untuk memverifikasi kawasan hutan yang ada di Sultra serta dapat memantau pelaksanan hutan konservasi.
BKSDA punya target sampai 2024, ada sekitar 20 ribu hektare yang diverifikasi. Di tahun ini yang diverifikasi 4.553 hektare. Ini bertujuan untuk menginventarisasi potensi keanakaragaman hayati dalam kawasan konservasi.
Jumlah unit kawasan konservasi dan pemantapan status dan fungsi, yang bertujuan melihat potensi wisata alam jika lebih cocok maka akan dievaluasi fungsinya untuk dijadikan wisata alam.
Kawasan itu terdiri dua yakni kawasan wisata mergasatwa dan cagar alam.
“Jika pemanfaatan wisata di lingkup mergasatwa dan cagar alam itu sifatnya terbatas, pengunjung bisa masuk tetapi tidak bisa dijadikan pemanfaatan izin usaha. Akan tetapi jika melihat wisata lain seperti wisata Labengki itu fungsinya sebagai wisata alam jadi bisa dimanfaatkan untuk perizinan dan sebagainya,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (4/11/2021).
Kedua, program pemberdayaan masyarakat yaitu kesepakatan konservasi dan pemberian bantuan ekonomi produktif kelompok masyarakat.
Hal ini berkaitan dengan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat desa penyangga sekitar kawasan konservasi untuk berperan serta melestarikan kawasan konservasi dan mengurangi ketergantungan terhadap hasil hutan di dalam kawasan.
“Rata-rata masyarakat yang berada di kawasan hutan itu masih belum terpenuhi kebutuhan mereka, taraf ekonomi masih lemah, sehingga ini menjadi tanggung jawab kami bahwa di setiap kawasan harus kami perhatikan. Dampaknya jika tidak diperhatikan ketergantungan kawasan hutan mereka masih tinggi maka potensi merusaknya pasti ada,” paparnya.
Maka dari itu, pihaknya memberikan bantuan usaha yang bisa mengurangi ketergantungan mereka terhadap kawasan hutan. Misalnya jika mereka berada di pinggir pantai maka diberikan alat tangkap perikanan sehingga mereka fokusnya ke laut bukan ke darat.
“Prioritas kami adalah pada desa yang tingkat ketergantungan kawasan itu paling tertinggi maka ini perlu kami lakukan pembagian bantuan, supaya masyarakat bisa beralih usah serta mengurangi kerusakan hutan,” terangnya.
“Prosesnya kami membangun kemitraan dengan mereka serta kesepakatan dalam menjaga kawasan tersebut. Ini sudah berjalan dari tahun 2020 kemarin,” tambahnya.
Ia melanjutkan, tentu ini juga dilakukan pendampingan secara terus -menerus agar ini tidak jalan di tempat. Pihaknya berharap ini terus berjalan sampai mereka benar mahir dari usahanya.
Target bantuan itu ada 20 desa, akan tetapi ada pergeseran anggaran sehingga yang baru terlaksana hanya 11 desa. Pada 2021 ini sudah dimasukkan lagi. “Kalau target kami 2024 itu ada 100 desa yang akan kami bantu dan semoga ini bisa tercapai,” ujarnya.
Ketiga, pemulihan ekosistem melalui penanaman mangrove bersama Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Sampara.
Tujuannya untuk memulihkan dan mengembalikan kergaman seperti semula seperti penanaman pohon,mangrove dan sebagainya.
“Target kami tahun ini ada sekitar 160 hektare, 2021 ada 600 hektare sampai tahun 2024 ada 30 ribu lebih.
Keempat, program perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi melalui pengawasan dan monitoring aktivitas perambahan hutan serta illegal logging di kawasan konservasi.
Hal ini tersebut tetap menjadi program kerja rutin dari BKSDA Sultra. Yang menjadi target prioritas pengamanan kawasan 2021 yaitu penyelesaian konflik tenurial berupa perambahan hutan di kawasan konservasi.
Peningkatan pengelolaan, BKSDA memiliki metode untuk menilai kawasan yang efektif dan yang tidak efektif serta kawasan yangsesuai dengan fungsinya.
Metode ini banyak dilakukan dalam menilai kinerja, salah satunya seperti posko pengadaan sampah itu semua dinilai. Di lingkup Sultra, penilainya itu hampir sempurna.
“Ini penilainya setiap tahun dilakukan oleh tim dari Jakarta jadi mereka yang mengevaluasi semua,” pungkasnya
Kelima, mengelola pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik. Tujuannya untuk memanfaatkan semua potensi yang ada jadi bukan hanya perlindungan tetapi ada juga pemanfaatan.
“Jadi, ada pemanfaatan di darat dan di laut ini yang dikomersilkan, misalnya di Buton ada jenis Lola yang lakukan pemanfaatan sudah dicantumkan, begitupun juga di darat,” terangnya.
Kemudian, pihaknya mendorong izin pemanfaatan yakni jasa lingkungan wisata alam, dan jasa lingkungan air.
Saat ini ada dua kawasan yang sementara didorong. Pertama taman kawasan Lasolo, Konawe Utara dan kawasan Padamaran di Kolaka. Yang memiliki izin itu baru di Konawe Utara dan lainya sudah operasional.
Di BKSDA ini ada tiga pilar yakni Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan. Jadi semua kinerja sesuai tahapan semua punya mekanisme maka pilar ini harus selalu diingat oleh masyarakat. (Adv).
