Opini

Ambisi Mentan Pengadaan Beras 3 Juta Ton Dimusim Rendengan Berbuntut Direksi Bulog Yang Di Obokobok

Dengarkan

Ambisi Mentan Pengadaan Beras 3 Juta Ton Dimusim Rendengan
Berbuntuk Direksi Bulog Yang Di Obokobok
Oleh: DRLAK|Amijaya Kamaluddin

 

Kebijakan untuk menyediakan pangan yang cukup sesuai tuntutun UU Pangan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu negara. Di Indonesia, beras sebagai makanan pokok memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan. Namun, tantangan dalam pengadaan beras, terutama dalam konteks pengadaan 3 juta ton dimusim rendengan tahun 2025, menjadi sebuah isu yang kompleks. Apalagi dengan adanya perubahan dalam kepemimpinan direksi dan dewas Perum Bulog, padahal sesungguhnya Bulog jangan dulu diganggu atas penugasan pengadaan beras tersebut, karena lembaga ini merupakan kunci dalam pengelolaan dan distribusi beras.

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Pertanian dan Bulog dalam mencapai target pengadaan 3 juta ton beras, serta dampaknya terhadap ketahanan pangan di Nasionaldimusim rendengan  awal tahun 2025 sejatinya dapat di lakukan manakala kementerian pertanian telah menyiapkan lahan produksi yang siap panen dan sangat ditentukan pelaksanaan masatanam di diakhir tahun sebelumnya (2024). Jadi bila terjadi ketidak sesuaian rencana tanam dan masa realisasi tanam bukanlah yang gagal diwaktu panennya akan tetapi persiapan masa tanam, pupuk, saprodi dan kecukupan mendapatkan benih padi yang unggul termasuk infrastruktur pendukung dimasa sebelum panen tiba dimana menterinya masih orang yang sama.

Kementerian Pertanian harus bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan beras yang cukup bagi masyarakat dengan menyediakan seluruh kebutuhan pengadaan mulai dari persiapan lahan produksi hingga luas panen prroduksi. Namun, beberapa faktor mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam mencapai target pengadaan beras 3 juta ton bukanlah salah Perum Bulog atau siapapun, termasuk perubahan iklim, fluktuasi harga, dan dinamika politik dalam pengelolaan lembaga pemerintah atau bisa saja dikarenakan data produksi, luas lahan yang tidak pasti alias kementerian pertanian tidak memiliki data base luas lahan, dan lahan produksi yang terintegrasi.

Perubahan Direksi Bulog

Salah satu tantangan utama kegagalan yang dihadapi adalah karena perubahan dalam kepemimpinan Bulog.  Gonta-ganti direksi dapat mengganggu stabilitas dan kontinuitas dalam pengadaan serta pengelolaan beras. Hal ini  menciptakan kegaduhan dan ketidak percaya diri para apparat di jajaran bawah karena ditingkat wilayah atau cabang khususnya di daerah sentra pengadaan. Banyaknya intervensi pihak luar terhadap internal bulog akan menjadikan bulog gagal memenuhi harapan untuk 3 juta ton. Disisi lain bila setiap direktur baru biasanya membawa visi dan strategi yang berbeda, yang dapat mengakibatkan perubahan dalam kebijakan pengadaan dan distribusi. Ketidakpastian ini dapat menghambat perencanaan yang efektif dan mengurangi kepercayaan petani serta stakeholder lainnya.

Jika Gonjang ganjing tersebut terus berlangsung dan  tidak diatasi, dampaknya terhadap ketahanan pangan Indonesia bisa sangat serius. Ketersediaan beras yang tidak mencukupi dapat menyebabkan peningkatan harga pangan, yang pada gilirannya dapat memicu ketidakpuasan sosial dan kerawanan pangan di kalangan masyarakat. Terlebih lagi, jika situasi ini berlangsung dalam jangka panjang, dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pengadaan beras 3 juta ton di tengah perubahan direksi Bulog dan tantangan lainnya merupakan sebuah ujian bagi Kementerian Pertanian. Dengan adanya perencanaan yang matang, peningkatan produksi, penguatan infrastruktur, dan keterlibatan stakeholder, pemerintah memiliki peluang untuk mencapai target tersebut. Namun, jika tantangan-tantangan ini tidak diatasi dengan serius, Indonesia bisa menghadapi krisis pangan yang dapat berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi dan komitmen dari semua pihak sangat diperlukan untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat di awal tahun 2025.

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button