KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari resmi menyerahkan materi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2025 ke DPRD Kendari melalui rapat paripurna, Senin (22/09/2025). Dalam rapat tersebut, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, memaparkan arah kebijakan perubahan APBD 2025 yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur, penanganan stunting, pengurangan kemiskinan ekstrem, hingga kebersihan lingkungan.
Siska Karina Imran menuturkan, dalam draf perubahan APBD 2025, pendapatan daerah naik 1,79 persen atau sekitar Rp29,8 miliar, dari Rp1,66 triliun menjadi Rp1,69 triliun. Siska menyebut peningkatan ini mencerminkan keyakinan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dukungan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.
“Berbeda dengan pendapatan, belanja daerah justru turun tipis 0,04 persen atau Rp666 juta, dari Rp1,653 triliun menjadi Rp1,652 triliun. Penurunan ini bukan tanpa alasan, melainkan bentuk efisiensi dan realokasi anggaran menuju program yang lebih prioritas,” katanya.
Adapun sisi pembiayaan daerah mengalami penurunan cukup signifikan, dari Rp51,78 miliar menjadi Rp21,29 miliar atau berkurang 58,87 persen. Penyesuaian ini diduga terkait dengan perubahan pada perkiraan pinjaman, pemanfaatan SiLPA, maupun sumber pembiayaan lainnya. Meski begitu, pengeluaran pembiayaan tetap konsisten di angka Rp59,68 miliar, yang diarahkan untuk pembayaran utang dan penyertaan modal daerah.
“Perubahan APBD ini tidak sekadar menata angka, tetapi memastikan setiap rupiah benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kendari,” jelas Siska.
Lebih jauh, arah strategis dalam Raperda Perubahan APBD 2025 difokuskan pada tiga hal utama yakni, penyesuaian pendapatan daerah, dengan mendorong PAD serta mengoptimalkan dana transfer pusat dan provinsi.
Selanjutnya, optimalisasi belanja daerah, dengan memangkas program kurang prioritas dan memperkuat pembiayaan pada sektor mendasar yang langsung dirasakan masyarakat. Serta, peningkatan infrastruktur publik, mulai dari jalan, jembatan, hingga fasilitas umum lain yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.
Dengan arah kebijakan ini, Pemkot Kendari berharap APBD perubahan 2025 mampu menjadi instrumen efektif untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas hidup warga, dan menjaga keberlanjutan keuangan daerah. (cds)
Reporter: Septiana Syam
Editor: Wulan
