KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Persoalan tambang di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) kian memanas. Masyarakat Wawonii, tak henti berteriak menolak pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada pemerintah provinsi, sementara pihak pemprov, seolah tak memberi sinyal respon pencabutan IUP di wilayah itu.
Munculnya polemik pertambangan tersebut cukup disayangkan panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulawesi Tenggara.
Anggota Pansus DPRD Sultra, Suwandi Andi, mengatakan, untuk mengatasi masalah ini, dalam waktu dekat mereka akan meninjau 15 IUP di Konawe Kepulauan.
“Dalam waktu dekat ini kami akan tinjau lapangan di Roko-roko,” ujar Wakil Ketua Komisi I ini.
BACA JUGA:
> DPT Kendari Bertambah Drastis, Ini Penyebabnya
> Klaim BPJS Telat, RSUD Kendari Utang Obat
> Demo Tambang di Kantor Gubernur, Mahasiswa Tolak Ditemui Kepala Biro
> https://detiksultra.com/berita/calo-cpns-ditangkap-usai-tipu-ratusan-juta-korbannya
Politisi PAN itu, juga bakal menindak lanjuti surat Bupati Konkep, dikarenakan terdapat persoalan rakyat yang menolak hadirnya pertambangan tersebut.
“Kenapa kita harus menindaklanjuti itu karena rakyat datang. Supaya mereka tidak dirugikan,” ungkapnya.
Beberapa waktu lalu, mahasiswa dan masyarakat Konawe Kepualuan, mendatangi kantor DPRD Sultra meminta, Pansus agar mengeluarkan rekomendasi ke Gubernur, Ali Mazi, agar segera mencabut IUP yang beroperasi di Wawonii, karena merasa adanya ancaman kerusakan lingkungan yang bisa menghilangkan sumber kehidupan mereka.
Reporter : Dahlan
Editor: Sumarlin
