KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Meskipun telah dinaikan statusnya ke tahap penyidikan, namun hingga kini kasus Desa Fiktif di Konawe belum juga menemui titik terang tentang siapa yang menjadi tersangka.
Terkait hal ini Wakajati Sultra, Juniman Hutagaol, SH. Menjelaskan bahwa memang benar penyidikan pihak kepolisian telah dibuktikan dengan adanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), namun SPDP tersebut masih bersifat umum yang belum mengatur tentang penetapan tersangka dan hal-hal lainnya.
Menurutnya hal itu memang wajar dan sering disalah-pahami beberapa pihak. Padahal SPDP dan penunjukkan tersangka adalah dua hal yang berbeda.
BACA JUGA :
- Rumah Anggota DPRD Sultra Digeledah Kejari Kolaka Soal Kasus Dugaan Korupsi Program Peremajaan Sawit
- Kementerian Haji Muna Barat Kunjungi Kantor BPN, Bahas Sertifikasi Tanah Aset Haji
- Geledah Kantor Dinas Perkebunan, Kasus Korupsi Peremajaan Sawit di Kolaka Naik Penyidikan
- DPRD Sultra Jadwalkan RDP Pengadaan Alat Berat PT Antam dan PT SJS
- Kuasa Hukum AYP Buka Suara Soal Penangguhan Penahanan Tersangka Pencabulan Anak
“Adapun setelah penyidikan lalu ditentukan tersangka tidak masalah. banyak yang mengira bahwa ketika suatu kasus naik ke tahap penyidikan maka tersangka sudah ada, padahal penyidikan itu sendiri bertujuan untuk menemukan tersangkanya” ungkapnya. Selasa (17/12/2019).
Sebelumnya, diketahui bahwa penyidikan terkait dugaan 56 Desa fiktif di Konawe, Polda Sultra telah melakukan pemeriksaan terhadap 57 saksi untuk dimintai keterangan.
Beberapa desa tersebut diantaranya Desa Lerehoma Kec. Anggaberi, Desa Arombu Utama Kec. Latoma, Desa Wiau Kec. Routa dan Desa Napooha Kec. Latoma
Reporter : Gery
Editor : Qs
