Proyek Rumah Pribadi Gubernur Sultra di Lahan Mangrove: Legalitas Versus Etika Lingkungan

DETIKSULTRA.COM, KENDARI – Rencana pembangunan kediaman pribadi Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR), di Kelurahan Kambu, Kota Kendari, memicu polemik tajam. Proyek yang berdiri di atas lahan seluas 5,5 hektare tersebut menuai kecaman dari aktivis lingkungan, karena dianggap merusak ekosistem mangrove, meski pemerintah setempat mengklaim seluruh prosedur telah sesuai aturan.

Sorotan Tajam Walhi: Bukan Karpet Merah Kerusakan

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sultra menjadi pihak paling lantang menyuarakan penolakan. Direktur Walhi Sultra, Andi Rahman, menilai pembabatan sekitar tiga hektare tutupan mangrove di lokasi tersebut sebagai tindakan yang mengabaikan etika lingkungan dan komitmen iklim.

“Walhi Sultra mengecam keras rencana pembangunan rumah pribadi Gubernur yang mengakibatkan perusakan kawasan hutan mangrove. Sebuah kawasan yang secara hukum maupun etika wajib dilindungi,” ujar Andi Rahman dalam keterangannya, Senin (1/12/2025).

Andi menekankan bahwa meski status lahan tersebut adalah Area Penggunaan Lain (APL), hal itu tidak serta-merta memberikan legitimasi untuk merusak fungsi ekologisnya. Ia merujuk pada PP Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove serta UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH.

“Status APL bukan karpet merah untuk menimbun atau merusak. Kegiatan yang berdampak penting pada lingkungan wajib memiliki AMDAL. Gubernur seharusnya menjadi garda terdepan pemulihan ekosistem, bukan malah memberi contoh buruk demi kepentingan pribadi,” tegasnya.

Pembelaan Pemerintah Merujuk pada RDTR dan APL

Di sisi lain, Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) memastikan bahwa proyek tersebut tidak melanggar hukum positif. Kepala DLHK Kota Kendari, Hj. Erlis Sadya Kencana, menyatakan pembukaan lahan telah sesuai dengan Perwali Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Central Business District (CBD) Teluk Kendari.

“Kawasan tersebut masuk dalam APL yang dapat digunakan untuk perdagangan, jasa, hingga perumahan. Pihak pemilik lahan juga sudah mengajukan izin pembukaan lahan ke Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XV Makassar,” jelas Erlis.

Berdasarkan hasil verifikasi tim GAKKUM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), lahan tersebut memang memegang Sertifikat Hak Milik (SHM) seluas 5,51 hektare, dengan rincian 3 hektare merupakan tutupan mangrove dan sisanya semak belukar.

Klarifikasi ASR: Itu Bekas Empang

Menanggapi kegaduhan tersebut, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka (ASR) angkat bicara. Ia menegaskan telah melakukan prinsip kehati-hatian sebelum melakukan transaksi pembelian lahan.

“Sebelum saya beli, saya cek status kepemilikannya. Setelah dinas teknis menyatakan lokasi termasuk APL, baru diputuskan dibeli,” kata ASR kepada media, Senin (8/12/2025).

ASR membantah telah merusak hutan mangrove murni, melainkan menyebut lokasi tersebut sebagai bekas perempangan. Ia juga meluruskan narasi mengenai gaya hidupnya, dengan menekankan bahwa hingga saat ini ia lebih memilih tinggal di rumah pribadi ketimbang menggunakan fasilitas Rumah Jabatan (Rujab) yang disediakan negara.

“Boleh dicek, sejak menjalankan tanggung jawab sebagai Gubernur, saya tidak menggunakan uang negara (untuk tempat tinggal). Saya tinggal di kediaman pribadi dan ingin mengabdikan diri pada masyarakat,” tambahnya.

Analisis Kritis: Benturan Regulasi dan Keberlanjutan

Meskipun secara administratif proyek ini berlindung di bawah payung status APL dan RDTR, kasus ini membuka tabir lemahnya sinkronisasi antara tata ruang kota dengan perlindungan ekosistem pesisir.

Kritik publik tidak hanya menyasar pada aspek legalitas, tetapi pada moralitas kepemimpinan. Sebagai pejabat publik tertinggi di daerah, keputusan ASR untuk membangun aset pribadi di wilayah sensitif ekologis dinilai bertolak belakang dengan upaya mitigasi bencana pesisir yang kerap dikampanyekan pemerintah pusat.

Kini, publik menunggu apakah pengawasan lingkungan akan tetap berjalan objektif mengingat pemilik lahan adalah pucuk pimpinan di provinsi tersebut, ataukah status APL akan terus menjadi pintu masuk bagi degradasi mangrove di pesisir Kendari.