KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana tingkat provinsi tahun 2025.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi berbagai pihak dalam mendukung program pembangunan kependudukan dan keluarga.
Rakorda tersebut mengusung tema “Penguatan Kelembagaan dan Transformasi Kemendukbangga Mendukung Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045.”
Kepala BKKBN Sulawesi Tenggara, Asmar, mengatakan kegiatan ini menjadi momentum untuk membangun komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan.
Komitmen ini dalam mendukung percepatan berbagai program strategis, khususnya penurunan angka stunting, peningkatan kualitas keluarga, serta penguatan layanan kesehatan ibu dan anak.
“Kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan agar program Bangga Kencana dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” katanya, Kamis (12/3/2026).
Sementara itu, Sekretaris Daerah Sultra, Asrun Lio, menegaskan bahwa peran Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN sangat strategis dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta mempengaruhi struktur piramida kependudukan.
“Pengaturan pertumbuhan penduduk turut berkontribusi pada terciptanya bonus demografi, yakni kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia nonproduktif,” ujarnya.
Menurutnya, Indonesia saat ini sedang berada dalam fase bonus demografi yang menjadi peluang besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.
Namun demikian, ia mengingatkan masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi dalam memanfaatkan peluang tersebut, salah satunya adalah masalah stunting.
“Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024, prevalensi stunting masih berada di angka 26,1 persen,” ungkapnya.
Kondisi tersebut dinilai dapat berdampak pada kualitas sumber daya manusia, mulai dari menurunnya tingkat kecerdasan, meningkatnya kerentanan terhadap penyakit, hingga berkurangnya produktivitas masyarakat.
Karena itu, pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap isu kependudukan, termasuk melalui penyusunan peta jalan kependudukan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan.
Asrun Lio menjelaskan bahwa peta jalan kependudukan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi arah strategis pembangunan berbasis data dan proyeksi demografi.
Melalui dokumen tersebut, pemerintah dapat memetakan berbagai dinamika kependudukan, seperti jumlah dan persebaran penduduk, struktur usia, tingkat pendidikan, hingga kebutuhan layanan dasar masyarakat.
Dalam kegiatan Rakorda ini juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja antara BKKBN dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara.
Selain itu, BKKBN juga menandatangani kerja sama dengan sejumlah media sebagai bagian dari upaya mempercepat penyebaran informasi serta memperluas publikasi program-program BKKBN sepanjang tahun 2026. (kjs)
Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Wulan
