KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Adanya mutasi besar-besaran guru berstatus ASN di Kabupaten Muna, belum lama ini, sontak menuai sorotan banyak pihak. Salah satunya datang dari Koordinator Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PGRI, LM Bariun.
Menurut Bariun, mutasi massal sampai 222 orang tenaga pengajar ASN di Wilayah Muna sangat tak lazim, harusnya bisa dibedakan tenaga edukasi dan tenaga birokrasi, apalagi ujung-ujungnya diduga dikaitkan dengan persoalan dukungan politik saat pilkada Desember lalu.
“Saya melihat mutasi besar-besaran sampai 222 orang guru di Muna ini tak lazim,” ujar LM Bariun, saat ditemui di Kendari, Selasa (23/3/2021).
Tambah LM Bariun, harusnya mutasi seperti ini tidak terjadi dan bupati sebagai penguasa di Muna, jadi pengayom yang bijaksana untuk seluruh masyarakat khususnya para guru, dimana kapasitas bupati harus benar-benar mendudukkan persoalan secara proporsional bila ada masalah yang sifatnya kompleks.
Bila para ASN tersebut memang dicurigai melakukan pelanggaran karena mendukung salah satu calon saat pilkada lalu, maka bisa diambil langkah dengan melaporkannya secara administrasi ke dewan kehormatan guru atau lembaga lainnya.
“Wajarkalau di birokrasi, tapi ini guru, fungsional. Karakteristik penggantian pun juga harus ada aturan tersendiri, artinya bila sekelas kepala sekolah yang dimutasi itu wajar karena bisa jadi ada pertimbangan karir,” katanya.
LM Bariun mengkhawatirkan mutasi massal guru ini, hanya akan berdampak terhadap mentalitas dan kualitas pendidikan anak didik.
Belum lagi jarak rumah dan sekolah para guru yang dimutasi yang katanya terbilang sangat jauh sampai 50 kilometer. Jadi ini mempengaruhi efisiensi pendidikan.
“Mutasi guru yang terjadi ini juga aneh, karena ditengah persiapan siswa jelang pelaksanaan ujian,” tukasnya.
Sebelumnya, pejabat BKPSDM Muna yang dikonfirmasi membenarkan adanya mutasi massal guru dan menurutnya mutasi tersebut diklaim sudah sesuai aturan.
“Tidak masalah juga, guru-guru dan tidak kosong ada disetiap sekolah,” sanggahnya.
Reporter: Sesra
Editor: Via
