Buton Utara

Ketua Nasdem Butur Tekankan Pentingnya Pembangunan Infrastruktur Daerah

PLAY

KENDARI – DETIKSULTRA.COM – Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Nasdem Kabupaten Buton Utara (Butur), Sulawesi Tenggara (Sultra), Norbertus Simon, menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur di daerah. Hal itu merupakan penunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Hal ini diungkapkan Norbertus Simon, saat menggelar diskusi bersama sejumlah pegiat komunitas muda di salah satu hotel di Kendari, Sabtu (3/7/2021).

Kata Norbertus, belum lama ini, dirinya dan beberapa rekannya melakukan touring di Kabupaten Muna, Muna Barat, dan Buton Utara.

Berdasarkan pantauan di lapangan, tiga daerah tersebut masih terkendala di pembangunan infrastruktur penunjang, khususnya infrastruktur jalan raya. Ini tentu bisa berdampak pada lambannya pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

“Untuk di Butur beberapa Infrastruktur yang perlu dibenahi yaitu infrastruktur jalan raya, jembatan, dan pembangunan fasilitas umum lainnya. Karena itu dibutuhkan pemimpin yang mampu mengakomodir pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat setempat, ” kata Norbertus Simon.

Selanjutnya, pembangunan infrastruktur prioritas ini harus mempertimbangkan berbagai aspek, yaitu aspek sosial yang harus diterima masyarakat, menguntungkan secara ekonomi dan ramah lingkungan.

“Proses perencanaannya dimulai dari tahapan survei medan, investigasi, desain, pembebasan lahan (land acquisition), konstruksi, hingga operasi dan pemeliharaan, tahapan ini dilakukan guna menghindari adanya proyek infrastruktur yang tidak tepat sasaran,” jelasnya.

Norbertus menambahkan, percepatan pembagunan infrastruktur daerah untuk menunjang kesejahteraan masyarakat bisa dilakukan, karena pemerintah pusat telah menyiapkan banyak program untuk daerah.

Di antaranya melalui DID (Dana Insentif Daerah) untuk ekonomi, menambah DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dan adanya fasilitas pinjaman daerah.

Terkait pinjaman daerah, Norbertus mengatakan, saat ini pemerintah pusat telah menyiapkan peraturan khusus yaitu PMK 105 tahun 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pemerintah daerah.

“Yang kita butuhkan hanya pemimpin yang inovatif dan punya terobosan saja, agar pembangunan infrastruktur tidak hanya bergantung dari APBN atau APBD, agar kita bisa mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur, ” tutupnya. (bds*)

 

Reporter: Betyrudin
Editor: J. Saki

Komentar

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button