KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, Laode Muhammad Inarto menghadiri Rakor Forkopimda yang bertajuk “Stabilitas dan Sosial Pasca Pilkada Tahun 2024 di Wilayah Kota Kendari” yang berlangsung di Aula Samaturu, Kantor Balai Kota Kendari, Senin (17/02/2025).
Kegiatan yang dibuka Asisten III Setda Kota Kendari, Makmur ini juga dihadiri Kabinda Kota Kendari, perwakilan Kajari Kota Kendari, serta perwakilan Dandim.
Dalam sambutannya, Asisten III Setda Kota Kendari, Makmur yang mewakili Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, menekankan, pentingnya kerja sama antar instansi dan lembaga dalam menghadapi tantangan sosial yang mungkin muncul pasca Pilkada 2024.
“Stabilitas sosial adalah kunci agar masyarakat Kota Kendari tetap hidup harmonis setelah proses Pilkada. Oleh karena itu, kita semua harus berperan aktif dalam menciptakan situasi yang aman, damai, dan penuh rasa persatuan,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan, bahwa dalam menjaga stabilitas sosial, Forkopimda perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan elemen-elemen yang ada di dalamnya. Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan TNI harus berjalan dengan baik untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan yang bisa terjadi setelah Pilkada.
“Selain itu, penting bagi kita untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kedamaian dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas kebenarannya,” tambahnya.
Senada dengan itu, Ketua DPRD Kendari, Inarto mengungkapkan, penting bagi semua pihak tidak hanya pemerintah dalam menjaga stabilitas dan sosial pasca Pilkada. Karena menjaga itu semua, mampu mengantisipasi potensi khususnya yang dapat memecah belah persatuan sebagai warga Indonesia.
“Nilai-nilai persaudaraan dan kebersamaan yang sudah lama menjadi dasar kehidupan masyarakat Indonesia harus tetap dijaga,” ungkapnya.
Menurutnya, perbedaan pilihan politik adalah hal yang wajar dalam sistem demokrasi, namun yang lebih penting adalah menjaga persatuan dan tidak membiarkan perbedaan tersebut merusak hubungan sosial.
Ketegangan sosial seringkali muncul akibat perbedaan politik yang tajam. Oleh karena itu, menjaga kedamaian pasca Pilkada sangat penting agar kita tetap fokus pada tujuan bersama, yaitu kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
“Masyarakat yang dewasa dalam berpolitik memahami bahwa perbedaan ialah bagian dari demokrasi, namun yang lebih penting adalah bagaimana kita menghargai perbedaan tersebut dan menjaga persatuan dalam keberagaman,” tuturnya.
Pilkada ialah proses demokrasi untuk memilih pemimpin yang akan memimpin pembangunan selama lima tahun ke depan. Ia juga mengingatkan, untuk menjaga suasana yang sejuk dan damai demi kebaikan bersama.
Program-program sosial dan budaya dapat memperkuat hubungan antarwarga bisa menjadi langkah konkret dalam menjaga persatuan. Ini juga penting agar pembangunan yang dijanjikan oleh pemimpin terpilih dapat berjalan lancar tanpa gangguan dari konflik sosial yang bisa dihindari.
Meskipun pilihan politik berbeda, tujuan kita tetap sama yakni Kota Kendari yang lebih baik. Menjaga stabilitas sosial adalah tugas semua pihak, bukan hanya pihak tertentu. Gotong royong, kebersamaan, dan saling menghormati adalah fondasi yang harus terus dipelihara untuk kemajuan bersama.
Dia menambahkan, peran media sosial pun sangat besar dalam membentuk opini publik. Oleh karena itu, masyarakat perlu lebih selektif dalam menerima informasi dan tidak mudah terprovokasi.
“Kewaspadaan terhadap hoaks dan informasi yang tidak jelas sumbernya menjadi kunci untuk menjaga situasi tetap stabil dan harmonis,” ungkap Inarto.
Ditempat yang sama, mewakili Kapolresta Kota Kendari, Pracoyo melaporkan kegiatan pasca Pilkada Tahun 2024 yakni KPU Kota Kendari melaksanakan rapat pleno penetapan paslon terpilih dan menetapkan paslon 01 sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari periode 2025-2030.
“Yang kedua seluruh calon kepala daerah yang dilantik akan mengikuti orientasi di Akmil Magelang mulai dari tanggal 21-28 Februari 2025,” jelasnya. (Adv)
