KENDARI, DETIKSULTRA.COM – DPD Republik Indonesia (RI) Komite IV bertandang ke kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulawesi Tenggara, Jum’at (31/5/2019).
Dalam kunjungannya ke BPK RI perwakilan Sultra ini, untuk mengevaluasi penanganan khususnya laporan pemeriksaan semeseter II dan laporan keuangan tahun 2018.
Setelah hampir memakan waktu kurang lebih dua jam bertemu dengan BPK RI perwakilan Sultra, Ketua Komite IV DPD RI, Dr. Ajip Padindang membeberkan bahwa BPK RI perwakilan Sultra masih minim sumberdaya manusia (SDM).
[artikel number=3 tag=”sultra,dprd”]
Dengan minimnya SDM, serta jangka waktu yang diberikan untuk melakukan pemeriksaan di daerah – daerah sangat singkat, menurut dia, lembaga pemerintah manapun dengan kondisi seperti itu tidak akan mampu bekerja maksimal.
“Komite IV selalu mencermati, kami ingin selalu mendorong BPK bekerja secara maksimal. Tapi satu organisasi sebagai lembaga pemerintah tidak bisa bekerja maksimal jika sumberdaya manusianya terbatas, uaditornya terbatas, staf administrasinya terbatas,” ujarnya.
“Dengan hanya jangka 30 hari sampai 40 hari waktu yang diberikan untuk memeriksa dengan auditor yang sangat terbatas serta medan yang sangat berat di Sultra ini, misalnya di pulau – pulau,” sambung senator asal Sulsel itu.
Untuk itu, dirinya sangat mendukung penuh jika BPK RI Pusat berkenan menambah SDM BPK RI perwakilan Sultra. Sehingga dengan penambahan tersebut, dapat memberikan hasil yang maksimal.
“Kami mendukung setelah pertemuan pertama ini, menggerakan BPK RI supaya ada peningkatan kapasitas, penambahan auditor, dan seterusnya bahkan sampai kepada bagaimana mendukung mereka dengan anggaran yang juga sesungguhnya terbatas,” tuturnya.
Sebab, lanjut Ajip, jika para pegawai mempunyai tunjangan bagus, oprasionalnya bagus, dirinya pastikan bahwa pegawai BPK tidak akan mudah terpengaruh dengan apa yang diberi dari pihak pemerintah daerah. Malah justru pemeriksaannya menjadi efektif.
Meski SDM BPK RI perwakilan Sultra masih minim, namun Ajip mengaku sangat mengapresiasi hasil kinerja mereka. Sebab rata – rata hasil temuan BPK di Sultra sudah tertindaklanjuti sekitar 75 persen. Ini sudah cukup bagus presentasenya, tetapi komite IV DPD RI belum membedah dari segi nilai.
“Menarik tadi, dari presentasinya, rata – rata 75 persen. Memang standar BPK RI dalam temuannya itu standarnya 75 persen per tahun yang bisa ditindaklanjuti daerah,” tukasnya.
Reporter: Sunarto
Editor: Rani
