Gelombang investasi yang sedang bergerak menuju Indonesia seharusnya menjadi peluang besar bagi seluruh daerah, termasuk Sulawesi Tenggara.
Di tengah tren relokasi industri global, hilirisasi mineral, serta meningkatnya kebutuhan kawasan industri berbasis sumber daya alam, daerah memiliki kesempatan untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Namun, peluang tersebut dapat berubah menjadi kehilangan kesempatan apabila birokrasi dan regulasi berjalan lebih lambat daripada dinamika dunia usaha.
Keluhan yang disampaikan Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) kepada Menteri Perindustrian baru-baru ini patut menjadi alarm bersama. Para pelaku industri menilai bahwa berbagai aturan dan proses administrasi di pemerintah daerah membuat realisasi investasi, termasuk pada Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), berjalan lambat. Mereka meminta pemerintah pusat memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar berbagai rekomendasi dan perizinan dapat diterbitkan lebih cepat. Keluhan tersebut juga muncul karena Indonesia harus bersaing dengan Thailand dan Vietnam yang dinilai lebih cepat memberikan kepastian kepada investor.
Persoalan ini sesungguhnya bukan sekadar tentang lamanya proses administrasi. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan investor. Dalam ekonomi modern, kepastian sering kali lebih berharga daripada besarnya insentif fiskal. Investor masih dapat menerima biaya yang lebih tinggi, tetapi sulit menerima ketidakpastian waktu, aturan yang berubah-ubah, maupun proses yang berbelit.
Bagi Sulawesi Tenggara, isu tersebut memiliki relevansi yang sangat besar. Provinsi ini sedang menikmati momentum industrialisasi berbasis nikel yang menjadi salah satu tulang punggung rantai pasok kendaraan listrik dunia. Nilai tambah yang dihasilkan kawasan industri telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, sekaligus memperluas aktivitas usaha masyarakat. Namun, keberhasilan itu tidak boleh membuat kita terlena.
Daerah harus mampu memastikan bahwa iklim investasi tetap kompetitif ketika negara-negara lain menawarkan kemudahan yang semakin agresif.
Investasi Butuh Kepastian Bersama
Sering kali birokrasi dipersepsikan sebagai hambatan. Padahal, birokrasi pada dasarnya merupakan instrumen tata kelola. Masalah muncul ketika koordinasi antarlembaga tidak berjalan selaras. Investor akhirnya harus mengurus izin yang saling berkaitan kepada banyak instansi, sementara masing-masing memiliki interpretasi aturan yang berbeda.
Fenomena inilah yang disebut sebagai tingginya transaction cost atau biaya transaksi. Biaya tersebut tidak selalu berbentuk uang, tetapi juga waktu, tenaga, dan ketidakpastian. Dalam banyak kasus, biaya transaksi yang tinggi justru menjadi alasan investor memindahkan proyeknya ke negara atau daerah lain.
Sulawesi Tenggara perlu belajar dari pengalaman tersebut. Selama ini perhatian publik lebih banyak tertuju pada pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, pelabuhan, dan kawasan industri. Padahal, infrastruktur regulasi sama pentingnya dengan infrastruktur beton.
Jalan yang lebar akan kehilangan manfaat apabila truk pengangkut bahan baku masih harus menunggu izin berbulan-bulan. Pelabuhan modern juga tidak akan optimal apabila investasi manufaktur tertunda karena proses administrasi yang panjang.
Oleh sebab itu, reformasi birokrasi tidak cukup diukur melalui jumlah aplikasi digital atau banyaknya layanan daring. Ukuran keberhasilannya adalah seberapa cepat investasi dapat direalisasikan tanpa mengurangi kualitas pengawasan.
Pemerintah daerah perlu membangun budaya pelayanan yang berorientasi pada penyelesaian masalah. Ketika investor menghadapi hambatan, respons pemerintah seharusnya bukan menambah daftar persyaratan, melainkan membantu mencari solusi sesuai ketentuan hukum.
Pendekatan seperti ini telah diterapkan oleh banyak negara yang berhasil menarik investasi manufaktur global. Mereka tidak mengurangi standar lingkungan maupun tata kelola, tetapi menyederhanakan koordinasi sehingga seluruh proses menjadi lebih pasti.
Sulawesi Tenggara memiliki modal besar untuk melakukan hal serupa. Pengalaman mengelola kawasan industri berbasis nikel memberikan pembelajaran berharga mengenai pentingnya koordinasi lintas sektor. Tinggal bagaimana praktik baik tersebut diperluas ke sektor lain seperti perikanan, pertanian modern, pariwisata, hingga industri pengolahan pangan.
Momentum Transformasi Daerah
Ke depan, persaingan antarwilayah tidak lagi ditentukan semata oleh kekayaan sumber daya alam. Yang menentukan adalah kualitas institusi.
Daerah yang mampu menghadirkan regulasi sederhana, pelayanan cepat, serta koordinasi antarlembaga yang baik akan lebih mudah memperoleh kepercayaan investor. Sebaliknya, daerah yang masih mempertahankan birokrasi yang rumit akan semakin tertinggal meskipun memiliki sumber daya melimpah.
Dalam konteks Sulawesi Tenggara, transformasi tersebut harus dimulai dari harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Seluruh perangkat daerah perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai prioritas investasi sehingga tidak muncul kebijakan yang saling bertentangan.
Pemerintah daerah juga dapat membangun mekanisme evaluasi rutin terhadap berbagai perizinan yang sering menjadi keluhan dunia usaha. Dengan demikian, hambatan administratif dapat diidentifikasi sejak awal sebelum berkembang menjadi persoalan yang menghambat investasi.
Selain itu, penguatan kapasitas aparatur menjadi kebutuhan yang tidak kalah penting. Regulasi investasi terus berkembang mengikuti dinamika global, termasuk penerapan perizinan berbasis risiko, digitalisasi layanan, hingga standar keberlanjutan lingkungan. Aparatur daerah harus mampu mengikuti perubahan tersebut agar pelayanan publik tetap adaptif.
Di sisi lain, dunia usaha juga memiliki tanggung jawab yang sama. Kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, ketenagakerjaan, dan tata kelola perusahaan merupakan prasyarat penting agar investasi memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Kemudahan berusaha tidak boleh diartikan sebagai pelonggaran terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan.
Pembangunan industri yang sehat selalu bertumpu pada keseimbangan antara efisiensi ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Pada akhirnya, keluhan pengusaha kepada Menteri Perindustrian seharusnya tidak dipandang sebagai kritik terhadap pemerintah daerah semata, melainkan sebagai momentum memperbaiki kualitas tata kelola investasi nasional. Daerah yang mampu membaca pesan tersebut akan memperoleh keuntungan kompetitif dalam menarik modal, teknologi, dan kesempatan kerja.
Sulawesi Tenggara sedang berada di persimpangan sejarah. Kekayaan nikel, posisi strategis di kawasan timur Indonesia, serta berkembangnya berbagai kawasan industri telah membuka jalan menuju transformasi ekonomi. Namun, keberhasilan tahap berikutnya tidak hanya ditentukan oleh cadangan mineral atau luas kawasan industri, melainkan oleh kemampuan menghadirkan kepastian regulasi dan birokrasi yang responsif.
Jika sinkronisasi kebijakan mampu diwujudkan, maka Sulawesi Tenggara tidak hanya akan dikenal sebagai penghasil bahan baku industri, tetapi juga sebagai provinsi yang mampu membangun ekosistem investasi yang kompetitif, terpercaya, dan berkelanjutan. Di era persaingan global, itulah keunggulan yang sesungguhnya.
Profil Penulis
Nama : Rabiul Misa
Profesi: Analis Yunior di Bank Indonesia
