KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sultra menilai, bahwa di Sulawesi Tenggara masih sulit melahirkan pemimpin pro terhadap lingkungan.
Salah satu pertimbangannya karena pemimpin yang lahir dari proses pemilukada, masih kental dengan praktek politik uang yang disebut-sebut sumber dananya berasal dari perusahaan tambang, sehingga dampaknya berpengaruh terhadap kebijakan kelola dan izin usaha penambangan.
Direktur Walhi Sultra, Saharuddin, menyebutkan, pengalaman pilkada 2018, dimana banyak calon kepala daerah terindikasi melibatkan pihak ketiga dalam tim pemenangan, khususnya dalam bentuk pendanaan.
[artikel number=3 tag=”pilkada,lingkungan”]
“ Yah, masih susah cari sosok pemimpin pro lingkungan, karena peran pihak ketiga pengelola tambang berkotribusi dalam pemenangan mereka,” ungkapnya.
Dalam banyak visi misi calon kepala daerah, hanya cendrung pada isu prioritas dibidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya, jauh dari penataan kawasan lingkungan dan tata kelolos pertambangan yang arif.
Di Sultra, tiga kabupaten yang terparah kerusakan lingkunganya yakni Konawe Utara, Kolaka Timur dan Kolaka Utara. Walhi berharap agar masyarakat yang bakal memilih pemimpin daerah tahun 2020, lebih selektif dan kritis menentukan pilihan pro lingkungan dengan melihat rekam jejak calon kepala daerahnya.
Reporter: M7
Editor: Dahlan
