KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Dalam rapat paripurna bersama Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, tujuh fraksi di DPRD Kota Kendari secara tegas meminta pemerintah kota (Pemkot) untuk memperkuat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penguatan ini dinilai penting demi memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif, transparan, serta berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
Fadhal Rahmat dari Fraksi Golkar menekankan pentingnya penyelarasan profesional antara pendapatan dan belanja daerah untuk mencapai kinerja maksimal.
“Pelaksanaan APBD 2024 perlu diperkuat agar target pendapatan, belanja, dan pembiayaan bisa tercapai secara optimal, begitu pula pada tahun-tahun mendatang,” ujarnya, Senin (16/06/2025) di Gedung DPRD Kendari.
Senada, Fraksi NasDem melalui Arwin juga menekankan perlunya peningkatan pendapatan daerah sebagai kunci tercapainya target anggaran. Ia menyoroti pentingnya optimalisasi belanja dan pembiayaan agar selaras dengan potensi yang dimiliki.
Sementara itu, La Ode Lawama dari Fraksi PDIP mendorong Pemkot Kendari agar lebih mengefektifkan penggunaan anggaran, menyesuaikan dengan kondisi fiskal yang ada.
Fraksi Demokrat turut memberikan sorotan penting, yakni perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Fraksi ini menanyakan apakah seluruh potensi pendapatan, termasuk dari sektor pajak dan retribusi, sudah tergali secara maksimal.
“Penyusunan APBD ke depan harus lebih berorientasi pada dampak langsung ke masyarakat,” ujar perwakilan Fraksi Demokrat.
Fraksi Persatuan Indonesia Raya melalui Amiruddin menambahkan, penyusunan APBD seharusnya mengacu pada realisasi pendapatan tahun sebelumnya serta potensi riil dari berbagai sumber penerimaan, terutama sektor pajak.
Fraksi ini juga menyoroti pentingnya konsistensi dan transparansi dalam tata kelola keuangan serta penataan pegawai.
Lebih lanjut, Fraksi PKS mengingatkan soal kewajiban utang jangka pendek dan panjang yang ditanggung Pemkot Kendari, termasuk utang ke pihak ketiga dan belanja pegawai.
“Ini menjadi tantangan besar untuk menciptakan surplus anggaran di masa depan. Kewajiban tersebut harus dikelola dengan cermat agar tidak menghambat pembangunan dan pelayanan publik,” tegas Fraksi PKS.
Terakhir, Fraksi PAN meminta agar rapat paripurna tentang pertanggungjawaban APBD tidak hanya dijadikan agenda formal tahunan, tetapi menjadi momentum evaluasi nyata bagi seluruh pihak. (cds)
Reporter: Septiana Syam
Editor: Biyan
