KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi, melantik tujuh Kepala Dinas (Kadis) definitif lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, di Aula Merah Putih Rujab Gubernur, Jumat (28/8/2020).
Tujuh Kadis definitif yang dilantik adalah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sultra, Nur Saleh, Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Bina Marga Sultra, Abdul Rahim, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra, Andi Azis.
Kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sultra, Asrun Lio, Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan (Distanak) Sultra, Budianto Kadidaa, Dinas Pariwisata (Dispar) Sultra, La Ode Saifuddin, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sultra, Ridwan Badalla.
Orang nomor satu di Bumi Anoa ini, juga melantik sejumlah pejabat Eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP). Diantaranya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra, J Robert, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sultra, Parinringi.
Lalu, Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Sultra, Biro Administrasi Pembangunan Setda Sultra, Belli Tonbili dan Biro Administrasi Perekonomian Setda Sultra, Yuni Nurnalawa.
Kepada 12 JPTP, Gubernur Ali Mazi menitip pesan agar dapat bekerja cepat dan tangguh serta harus memiliki inovasi dalam mewujudkan perubahan pembangunan di Sultra.
“Bapak-bapak dilantik dengan jabatan yang ada ini maka kita dituntut untuk bekerja cepat dan tangguh di lapangan layaknya sebuah mesin. Harus bisa adaptasi dan mampu menghasilkan inovasi yang hebat. Jangan terjebak dengan cara kerja dan pola pikir yang lama,” ujarnya.
Lanjut Ali Mazi, jika ingin mencapai perubahan besar bagi Provinsi Sulawesi Tenggara maka setiap pekerjaan yang dilakukan harus dikerjakan oleh tim yang solid.
“Ini tidak bisa dikerjakan oleh orang biasa. Dalam birokrasi ini harus diisi orang hebat dan luar biasa untuk melakukan hal-hal besar,” bebernya.
Dikatakannya juga birokrasi merupakan aset utama provinsi. Oleh karena itu apabila ada birokrasi gagal dalam mendesain, berpikir dan bertindak, maka provinsi ini juga gagal dalam tumbuh dan berkembang.
“Maka dari itu pelayanan birokrasi pun harus lebih baik bagi masyarakat, apalagi sekarang semua dituntut dengan kecepatan dan kecerdasan serta hati yang tulus,” tegas dia.
Ia juga meminta agar penanganan masalah di lapangan harus diatasi dengan cara perencanaan dan desain yang lebih maksimal. Sebagai contoh persoalan yang saat ini dihadapi Sultra, adalah penanganan wabah virus Covid-19.
“Tanggung jawab kita besar untuk rakyat. Maka dari itu harus kerja keras karena apa yang kita lakukan semua ini untuk kepentingan rakyat,” jelasnya.
“Selalu Konsultasikan kepada saya atau sama pak wagub, agar permasalahan teraebut bisa kita selesaikan dengan baik,” tutupnya.
Reporter: Sunarto
Editor: Via
