KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian memberikan 5 arahan penguatan kepala daerah se-Sulawesi Tenggara (Sultra).
Hal tersebut ia sampaikan dalam kunker sekaligus melakukan rapat koordinasi (Rakor) dengan para kepala daerah se-Sultra, di salah satu hotel di Kendari, Jumat (27/10/2023).
Untuk diketahui rakor tersebut diikuti oleh Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto bersama seluruh Bupati dan Wali Kota se-Sultra.
Dalam rakor membahas beberapa isu esensial, yakni pertumbuhan ekonomi dan penanganan inflasi, penurunan angka prevalensi stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, pemilu dan pilkada serentak tahun 2024, mal pelayanan publik dan realisasi APBD.
Mendagri Tito Karnavian memberikan atensi penuh terkait kondisi sosial ekonomi di Sultra.
Ia meminta segenap jajaran di Sultra untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan menekan angka inflasi sebagai indikator ekonomi berjalan dengan melaksanakan rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara berkala minimal sekali dalam dua minggu.
“Namun demikian, saya meminta seluruh kepala daerah untuk melaksanakan operasi pasar dengan mengerahkan Satgas Pangan di daerahnya dan mengambil tindakan dalam pengendalian harga bahan pangan di pasar,” katanya.
Terkait stunting, Tito mengingatkan kepada para bupati/wali kota yang prevalensi stunting di daerahnya naik agar segera menyiasati kondisi tersebut.
Demikian juga Tito mewanti-wanti para kepala daerah untuk mengantisipasi dampak El-Nino yang mengakibatkan banyak kekeringan lahan sehingga meningkatkan harga bahan pokok, khususnya beras.
Kondisi ini dapat meningkatkan kemiskinan ekstrem di Sultra. Karenanya ia minta agar para kepala daerah melakukan kreativitas dan intervensi menurunkan kemiskinan ekstrem seperti memberikan bantuan langsung kepada masyarakat penerima manfaat.
Pada akhir pengarahannya, Mendagri mengingatkan kepada seluruh kepala daerah di Sultra terkait realisasi pendapatan dan belanja daerah dalam APBD tahun 2023 perlu menjadi perhatian khusus.
“Secara nasional realisasi belanja APBD tahun 2023 per 20 Oktober 2023 baru mencapai 67,07%. Rendahnya realisasi belanja ini salah satunya dikontribusikan oleh Provinsi Sulawesi Tenggara,” kata dia.
Selain itu, Mendagri juga mengingatkan dalam penyusunan APBD perlu memperhatikan beberapa hal antara lain penentuan target pendapatan harus rasional.
Kemudian perlu dihindari perencanaan anggaran yang berpotensi menimbulkan defisit, melakukan inovasi terhadap PAD sehingga tidak bergantung sepenuhnya kepada dana transfer dari pusat.
“Selanjutnya alokasi belanja harus proporsional antara belanja operasi, belanja modal dan belanja transfer sesuai dengan ketentuan yang ada,” pungkasnya. (ads)
Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Biyan
