kesbangpol sultra   kesbangpol sultra
Muna Barat

Ini Kata Ketua Apdesi Sultra soal DTKS yang Disorot Anggota DPRD Mubar

Dengarkan

MUNA BARAT, DETIKSULTRA.COM – Anggota DPRD Muna Barat, La Ode Sariba melayangkan kritik terhadap Apdesi tentang DTKS. Menurut La Ode Sariba, banyak keluhan warga yang tidak terdaftar di DTKS sehingga berdampak pada tidak tersalurkannya bantuan sosial kepada warga yang kurang mampu dan yatim piatu secara efektif dan merata.

Bahkan, Apdesi dituding dalam bekerja hanya sekadar mencari sensasi. Bukan pada kerja nyata.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD Apdesi Sultra, La Ode Alwi Haidatul menjelaskan alur pendataan DTKS yang menjadi sorotan. Bahwa desa sudah menjalankan tugasnya sesuai prosedur dengan melakukan pembaruan data masyarakat miskin (KK miskin) setiap tahun.

Proses ini melibatkan operator desa yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan data, kemudian berkoordinasi dengan RT dan RW untuk memastikan validitas data di tingkat masyarakat. Setelah itu, hasil pendataan tersebut dikirimkan ke dinas terkait untuk diproses lebih lanjut.

“Jadi, apabila masih banyak masyarakat yang layak tapi belum mendapatkan bantuan, hal ini seharusnya menjadi perhatian bagi dinas terkait yang berwenang dalam mengelola dan memvalidasi data yang diterima dari desa,” terangnya.

Menurutnya, mengarahkan sorotan hanya kepada desa justru menunjukkan ketidakpahaman akan alur birokrasi yang berlaku. Desa sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan konsisten. Maka hal ini yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana tindak lanjut dari dinas terkait dalam memproses dan mengakomodir data yang sudah dikirimkan dari desa.

“Kami juga melihat bahwa perhatian mendadak yang ditunjukkan oleh sebagian anggota DPRD, terutama saat mendekati musim pilkada, terkesan sebagai upaya untuk mencari simpati dari masyarakat,” kesannya

Alwi heran, selama ini isu-isu terkait kesejahteraan masyarakat seperti DTKS tidak begitu menjadi fokus utama, namun tiba-tiba mendapatkan perhatian besar di tengah momen politik ini.

Hal ini bisa menimbulkan kesan bahwa ada kepentingan politik yang lebih diutamakan dibandingkan upaya konsisten memperjuangkan hak-hak masyarakat.
Sebagai pihak yang selalu berada di lapangan, desa sudah menjalankan tugasnya dengan mengikuti aturan yang ada.

Ia pun menegaskan bahwa dalam bekerja tidak hanya sekedar mencari sensasi. Namun memprioritaskan kerja sama dan kerja nyata.

“Kami berharap anggota DPRD juga lebih fokus pada evaluasi dan pengawasan yang tepat, khususnya pada dinas terkait, agar masalah yang dihadapi masyarakat benar-benar dapat diselesaikan dengan baik. Kami siap bekerja sama, namun yang lebih dibutuhkan saat ini adalah konsistensi dari semua pihak, bukan sekadar perhatian yang muncul saat momen politik tertentu,” tandasnya. (cds)

Reporter: La Ode Darlan
Editor: Biyan

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button