KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Asumsi masyarakat terkait adanya mahar politik untuk mendapatkan dukungan politik dari Parpol pada proses pemilihan kepala daerah kian menguat.
Terlebih lagi mencuatnya kasus Ketua DPC PDIP Muna Barat, Mahmud, yang menuding Bupati Mubar La Ode Rajiun Tumada tidak komitmen dalam memberikan lahan untuk partai di Mubar, padahal pada tahun 2017 Bupati Mubar pernah menjanjikan akan menyiapkan lahan bagi partai karena telah didukung saat akan maju sebagai 01 di daerah itu.
Terkait asumsi tersebut, PKS menilai ada kekeliruan di tengah masyarakat maupun bakal calon kepala daerah.
[artikel number=3 tag=”pks,politik”]
Menurut Plt ketua DPW PKS Sultra, Yaudu Salam Ajo, isu mahar politik sudah lama dialamatkan kepada partai politik. Hal itu disebabkan karena ada permintaan dana kepada calon yang menggunakan mesin Parpol.
“Ini keliru. Kami di PKS tidak ada yang namanya mahar politik. Kami cenderung pada cost politik yang dibebankan kepada kandidat yang menggunakan partai,” jelasnya.
Ini dianggap realistis karena tidak mungkin mesin partai bergerak kalau tidak ada dana. Seperti saat pelibatan saksi, relawan, atribut kampanye dan kebutuhan lainnya.
“Jadi salah kalau asumsi masyarakat atau bakal calon menilai ada mahar politik. Kami di PKS Sultra juga realistis memberikan gambaran kepada calon yang akan menggunakan pintu partai, semua itu kembali kepada kandidat,” tambahnya.
Ia menambahkan, untuk maju sebagai kepala desa saja, cost yang digunakan bisa sampai ratusan juta.
Reporter: M7
Editor: Rani
