KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Soal kebijakan rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN), yang melarang mahasiswinya menggunakan cadar di dalam aktivitas perkuliahan, banyak menuai kontra.
Walaupun tak sedikit yang memuji atau mendukung kebijakan rektor IAIN tersebut. Pro kebijakan rektor itu, datang dari Aliansi Mahasiswa Pemerhati Kampus (AMPK) IAIN Kendari.
Menurut Ketua AMPK IAIN Kendari, Agus Salim, keputusan tersebut perlu didukung penuh. Alasannya, larangan tersebut bukan secara universal, namun hanya diterapkan di waktu dan tempat tertentu.
“Misalnya dalam proses perkuliahan atau konsultasi dengan dosen. Secara psikologi dosen tidak bisa mengenal mahasiswa tersebut. Sesuai dengan kode etik bahwa yang dimaksud pertemuan dalam proses perkuliahan yang teksnya tertulis bertatapan wajah,” ujar dia kepada Detiksultra.com, Jumat (6/9/2019).
Dia juga menerangkan bahwa larangan cadar merupakan salah satu cara membedakan mana budaya dan syariat. Sebab hal itu sejalan dengan pandangan empat Imam besar yang dijadikan mahzab yakni mahzab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali.
“Yang dimana tidak ada kewajiban bercadar melainkan sunnah dan tidak termasuk wajah dan telapak tangan. Pendapat tersebut diperkuat dengan perkataan Imam Hanafi yakni wajah wanita bukanlah aurat melainkan sunnah,” katanya.
“Jadi jika kita mengangap cadar itu sebuah kewajiban, maka itu sangat keliru dan perlu dipahami bahwa jauh sebelum perempuan muslim menggunakan cadar, hal itu sudah digunakan perempuan-perempuan non muslim,” tegas mahasiswa semester 7 IAIN Kendari ini.
Diapun menghimbau kepada mahasiwa agar tidak ikut dan terprovokasi atas aksi yang dibangun sekelompok mahasiswa dengan berjilid- jilid tersebut. Karena aksi tersebut sarat kepentingan yang ingin memperkeruh suasana kampus yang sebentar lagi akan beralih status dari institut menjadi Universitas Islam Negeri.
“Untuk itu mari kita mendukung apa yang dilakukan oleh birokrasi kampus biru tercinta kita,” tutupnya.
Reporter: Sunarto
Editor: Rani
