KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto memaparkan terkait perubahan pendapatan belanja tahun anggaran 2023.
Hal ini disampaikan Andap dalam Rapat Paripurna DPRD Sultra dengan agenda Pidato Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2023.
Kata Andap sesuai arahan Mendagri, perubahan KUA-PPAS APBD Sultra tahun 2023 mengalokasikan anggaran untuk dua hal yakni penguatan sistem informasi desa/kelurahan di kabupaten/kota di Sultra.
“Alokasi berikutnya yakni perubahan dan pembahasan Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) 2023 terkait rancangan peraturan daerah tentang sistem penyelenggaraan pemerintah provinsi Sultra berbasis data akurat,” ungkapnya, Senin (25/9/2023).
Selain itu berdasarkan hasil kajian yang dilakukan
oleh TAPD Pemprov Sultra, Andap menyampaikan gambaran umum atau pokok rancangan perubahan APBD Provinsi Sultra tahun 2023 meliputi pendapatan, perubahan belanja dan perubahan pembiayaan.
Untuk komponen pendapatan daerah tahun 2023 semula sebesar Rp4,55 triliun menjadi 4,65 triliun, PAD semula Rp1,62 triliun menjadi Rp1,72 triliun.
Komponen pajak daerah mengalami kenaikan target dari semula Rp1,3 triliun menjadi Rp1,41 triliun, bertambah Rp76 miliar atau naik 5,73 persen.
“Kenaikan pajak daerah tersebut bersumber dari bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, pajak air permukaan, pajak rokok, dan retribusi,” ungkapnya.
Dari sisi komponen belanja daerah secara keseluruhan mengalami perubahan semula Rp4,9 triliun menjadi Rp5,3 triliun. Belanja operasi dari Rp2,8 triliun menjadi Rp3,3 triliun.
Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja bunga.
“Sedangkan untuk belanja hibah naik sebesar 120,12 persen antara lain digunakan untuk belanja hibah uang Bawaslu, hibah uang KPU, belanja bantuan sosial, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer,” terangnya.
Sementara itu untuk komponen pembiayaan daerah secara keseluruhan mengalami kenaikan semula Rp630 miliar menjadi Rp976 miliar, bertambah Rp346 miliar atau naik 54 persen. Kenaikan ini bersumber dari sisa perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
Sedangkan pengeluaran pembiayaan semula Rp275 miliar menjadi Rp315 miliar, ini dipergunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo pada PT Sarana Multi Infrastruktur. (bds)
Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Biyan
