KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) secara intens terus menggelar sosialisasi Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 damai.
Kepala Badan Kesbangpol Sultra Syarifuddin Nurdin mengatakan, pihaknya termasuk yang bertanggung jawab menciptakan pemilu dan pilkada yang damai, aman, demokratis dan bermartabat.
Bersama penyelenggara pemilu dan pilkada, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kesbangpol menjadi bagian tak terpisahkan dalam mewujudkan maksud di atas.
“Sejak 2022 lalu Kesbangpol Sultra sudah mulai menyosialisasikan Pemilu dan Pilkada 2024 damai dan aman. Sosialisasi ini akan berlangsung hingga terlaksananya kedua momentum politik ini,” ujar dia, Selasa (15/11/2022).
Syarifuddin Nurdin menjelaskan, sosialisasi ini tidak lepas dari kesigapan pemerintah dalam menyambut perhelatan pesta demokrasi guna menciptakan pemilu dan pilkada aman.
Pemerintah menginginkan pelaksanaan pemilu dan pilkada yang tinggal menyisakan kurang lebih dua tahun lagi tidak meninggalkan kesan yang buruk sehingga berdampak pada stabilitas daerah.
Target Kesbangpol dalam sosialisasi ini, lanjut dia, tentu pertama menghilangkan politik identitas. Sebab, faktor ini tidak pernah lepas dari setiap penyelenggaraan pemilu maupun pilkada.
Sehingga, sosialisasi ini bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat umum, bahwa membawa warna atau corak identitas bisa membuat potensi perpecahan antar satu sama lain.
Berikutnya, Kesbangpol Sultra ingin masyarakat memahami lebih jauh dampak dari yang namanya hoaks atau disinformasi yang bertebaran di berbagai platform media sosial (medsos).
Tak bisa dipungkiri, setiap penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan tersebut, berbagai model hoaks disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
“Dengan sosialisasi ini, kita harapkan masyarakat bisa lebih cerdas dan bijak menyikapi hoaks-hoaks,” jelasnya.
Terakhir, tambah mantan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Sultra ini, sedini mungkin pihaknya memberikan pemahaman bagaimana meminimalisir terjadinya politik suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).
Pemerintah mengkhawatirkan mengenai Pemilu dan Pilkada 2024, di mana isu-isu SARA bukan tidak mungkin muncul kembali ke permukaan dan menjadi konsumsi masyarakat yang mengakibatkan kurang produktif.
Yang seharusnya masyarakat disuguhkan dengan berbagai program unggulan bukan dengan isu-isu yang bisa memecah belah persatuan bangsa. Terkadang berbagai cara dilakukan oknum-oknum kepentingan untuk mendapatkan suara dalam Pemilu seperti menyebarkan kebencian atau mempolitisasi isu SARA.
Cara ini kerap dianggap efektif untuk mendapatkan simpati masyarakat. Namun akibatnya, penyebaran isu SARA di dunia politik dapat menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan.
“Inilah pentingnya kita edukasi masyarakat, supaya yang mengenai potensi-potensi menganggu stabilitas penyelenggaraan bisa terhindarkan. Kita harap masyarakat bisa membersamai penyelenggara dan pemerintah demi mewujudkan Pemilu dama dan aman,” tutupnya. (bds)
Reporter: Sunarto
Editor: J. Saki
