KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Menangani konflik di Sulawesi Tenggara (Sultra), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi.
Kepala Kesbangpol Sultra Syahruddin Nurdin mengatakan, terkait penanganan konflik di Sultra, pihaknya menggelar rapat bersama kesbangpol kabupaten dan kota se-Sultra, bertujuan untuk menyatukan persepsi terkait penanganan konflik.
“Pematerinya ada dari Polda, kejaksaan dan tim terpadu itu sendiri, karena banyak kejadian di daerah. Baik itu gesekan, kerawanan antarmasyarakat yang sering terjadi, seperti belum lama ini terjadi di Buton hingga ada korban dan harta benda,” terang dia, Rabu (16/11/2022).
Konflik terkait penyerobotan lahan pun sering terjadi, terutama di daerah pertambangan. Padahal, lanjut dia, jika hal seperti itu dapat dideteksi sejak dini bisa kita cegah.
Kesbangpol sendiri, sambung dia, sebagai sekretaris dari tim terpadu dalam penanganan konflik tidak bisa berbuat banyak. Dengan adanya tim terpadu yang terdiri dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, ada Polda, Kejaksaan, Pertanahan serta anggota lainnya diharap bisa melakukan deteksi dini terkait persoalan-persoalan yang bisa mencegah adanya konflik.
“Tindak lanjut dari kegiatan ini, kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga stabilitas, dan melakukan rapat koordinasi per triwulan,” tutur dia.
Dirinya berharap, ke depan daerah Sultra bisa aman dan kondusif, terlebih akan ada pesta demokrasi.
Senada dengan itu Asisten Pemerintahan dan Kesra Sultra, Muhammad Ilyas, mengatakan, deteksi dini terhadap hal-hal yang bisa memicu konflik agar dikoordinasikan baik dari desa, hingga ke pemerintah provinsi.
“Di dunia digital saat ini, kita pun harus sadar teknologi dan informasi, karena kemajuan teknologi bisa memicu konflik. Sebagai pemerintah, kita pun perlu memantau di antaranya melalui media sosial. Ini penting apalagi ke depan ada Pemilu 2024,” tutup dia. (bds)
Reporter: Septi Syam
Editor: J. Saki
