KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Usulan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi soal pembangunan gedung baru DRPD Provinsi Sultra, banyak menuai kritikan mulai dari politisi, pengamat kebijakan publik dan masyarakat.
Kali ini kritikan itu datang dari pengamat kebijakan publik Sulawesi Tenggara (Sultra), DR. Arifin Uta. Dia menilai pejabat pemerintah pusat hingga ke level daerah kalau membuat kebijakan seperti layaknya membuat mie instant.
“Mereka buat kebijakan seperti indomie, singkat. Habis seduh langsung makan padahal tidak semudah itu, perlu proses panjang disitu ada identifikasi masalah dan seterusnya,” ujar dia kepada Detiksultra.com, Rabu (17/7/2019).
[artikel number=3 tag=”gubernur,alimazi”]
Lulusan S3 jurusan kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) ini menjelaskan, jika menggunakan pendekatan teoritis, kebijakan itu muncul ketika ada masalah, untuk memecahkan masalah.
“Ngapain coba kalau sudah ada kantor DPRD baru apalagi sementara direnovasi, artinya tidak ada masalah toh. Kebijakan itu untuk memecahkan masalah bukan menambah masalah,” katanya.
Dia pun memandang, harusnya Ali Mazi memperhatikan asas manfaatnya terkait pengusulan pembangunan gedung baru ini. Ketika dipertimbangkan asas manfaatnya, bakal diketahui plus minusnya.
“Saya pikir kebijakan ini tidak menggunakan pendekatan rasional, tidak efisien dan efektif, dan tidak memecahkan masalah tapi menambah masalah,” imbuhnya.
Untuk itu, dia menyarankan alangkah baiknya rencana pembangunan gedung baru DPRD dipending saja, dan alihkan anggaran itu untuk hal yang lebih mendesak dan diperuntukkan bagi kepentingan rakyat.
Sebab kebutuhan masyarakat jauh lebih penting ketimbang harus memprioritaskan bangunan yang sebenarnya masih layak untuk digunakan berkantor.
“Ini namanya bias anggaran pemborosan dan tidak sesuai dengan peruntukan. Harusnya diplotkan di tempat lain kan, misalnya infrastruktur jalan dan sebagainya yang memang sangat mendesak buat masyarakat,” tandasnya.
Diketahui, Gubernur Sultra Ali Mazi mewacanakan pembangunan gedung baru DPRD provinsi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun ini, dan rencana plot lokasi gedung tersebut di wilayah perkantoran Gubernur Sultra.
Reporter: Sunarto
Editor: Rani
