KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi mengatakan sektor pertambangan di wilayah Sultra hingga sampai saat ini belum juga memberikan kontribusi positif bagi daerah.
Ali Mazi mengaku merasa kecewa dengan pemerintah pusat soal zonasi (pemetaan wilayah) pertambangan yang tidak pernah diberikan kepada pemerintah daerah.
Kebijakan itu sampai saat ini dari kementerian belum memberikan kontribusi yang positif dalam pengembangan dan pengelolaan pertambangan.
“Daerah kita rugi sebagai daerah penghasil di sektor pertambangan, karena sejak pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk mengambil alih seluruh perizinan pertambangan. Sultra tidak dapat apa-apa sebagai penghasil nikel,” ungkapnya di Kendari, Kamis (16/3/2023).
Hal ini, lanjut Ali Mazi, yang membuat dirinya resah, terlebih dengan hadirnya beberapa perusahaan tambang di Sultra. Daerah maupun masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari itu.
Karena hal ini menjadi sangat krusial bagi daerah maupun masyarakat maka ke depannya Ali Mazi bakal mengundang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sultra untuk membahas masalah pertambangan.
“Ini penting, tambang merupakan potensi sumber daya alam yang dimiliki Sulawesi Tenggara dan mestinya dikelola kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Ketua DPW Nasdem itu menuturkan, dengan potensi SDA yang melimpah itu jika hanya sekadar dibiarkan maka daerah tidak akan bisa maju karena tidak ada pengelolaan yang baik.
Jika potensi nikel dikelola dengan manajemen yang baik dan benar, kemudian harus melihat apa yang dibutuhkan masyarakat serta apa yang harus diberikan maka sektor pertambangan akan memberikan dampak positif bagi daerah.
“Nanti kami akan bicarakan dengan Menteri ESDM, karena setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulan tidak ada perkembangan. Masyarakat cuma menonton, melihat, menyaksikan, tentunya ini merugikan daerah,” tuturnya.
Gubernur juga mengaitkan hal itu dengan angka kemiskinan di Sultra yang masih sangat tinggi karena pontensi sumber daya alam belum dikelola baik.
Pasalnya, dengan pengelolaan yang baik dan benar maka akan menghasilkan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
Karena sampai saat ini CSR tersebut belum juga terlihat manfaatnya untuk masyarakat. Olehnya itu, pemerintah sudah ada lembaga Corporate Social Responsibility.
“Hadirnya lembaga itu bertugas mengelola dan mencari perusahaan yang sudah mampu dikelola di daerah yang kemudian diberikan bantuan sumbangan kepada masyarakat. Ini tentunya akan sangat membantu,” pungkasnya. (bds)
Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Biyan
