MUNA, DETIKSULTRA.COM- Bupati Muna, LM Rusman Emba, sudah cukup bersabar melihat tingkah LM Rajiun Tumada, bersama anak buahnya yang kerap melakukan intervensi di wilayah teritorialnya.
Apalagi, hingga ada pernyataan yang dilontarkan Rajiun ingin menemuinya membahas persoalan tulisan ‘Mai Te Wuna Amaimo Padaa Ini !!! ‘. Dengan tegas, Ia menyambut tantangan Bupati Muna Barat (Mubar) itu.
“Ok, tunggu saya di Polda,” tegas Rusman.
Persoalan baliho, mantan senator DPD-RI itu sudah berupaya menyelesaikan dengan cara persuasif.
Undangan pertemuan mediasi yang dilayangkan Polres Muna beberapa waktu lalu, sebenarnya Ia siap menghadiri namun karena Rajiun tak hadir terpaksa ia juga ogah menemui kelompok yang mengatasnamakan Masyarakat Pencinta Rajiun (MPR).
“Ngapain saya mau menemui orang-orang itu. Toh, mereka didominasi dari Mubar,” ungkapnya.
Langkah Kapolres Muna, AKBP Agung Ramos Parentongan Sinaga menginisiasi pertemuan antara dirinya dengan Rajiun di Polda Sultra pada Senin (2/9/2019) sangat diapresiasi. Namun, karena persoalan baliho itu telah ada kesimpulan dalam rapat Forkopinda kabupaten, maka pertemuan nantinya harus diperluas dengan menghadirikan Forkompinda provinsi, tokoh budaya dan agama sehingga penyelesaianya bisa paripurna.
“Ini bukan saja bicara masalah kondusifitas daerah, tapi ini persoalan pemerintahan, sehingga wibawa Pemkab harus dijaga. Saya berharap pak gub atau wagub bisa dihadirikan,” pintanya.
Kenapa Ia meminta pimpinan Sultra itu dihadirkan, karena selama ini diluar kapasitas Rajiun sebagai masyarakat tidak bisa terpisahkan dengan jabatannya sebagai bupati Mubar kala melakukan kegiatan yang bernuansa politik di Muna.
Buktinya setiap kegiatan, Rajiun selalu membawa gerbong Aparatur Sipil Negara (ASN). Bahkan, persoalan balihonya semua melibatkan ASN. Hal itu sama saja telah menginjak-injak wibawa Pemkab Muna.
Terbukti, kala Sat Pol PP akan melakukan penertiban baliho, Rajiun hadir bersama jajaran Pemkab Mubar, mulai dari sekda, kepala dinas, kabid, kepala seksi hingga honorer.
“Pertemuan nantinya harus terbuka, agar publik tahu. Saya siap buktikan siapa sebenarnya yang benar dan salah,” tegasnya lagi.
La Ode Aca, perwakilan Forum Masyarakat Pemerhati Daerah (Forpemda) meminta Kapolres Muna, AKBP Agung Ramos Parentongan Sinaga, agar dalam memediasi persoalan tersebut tidak mengambil langkah setengah-setengah, sehingga tidak menimbulkan kecenderungan ada keberpihakan.
Apalagi saat ini, netralitas Kepolisian dinilai berat sebelah.
“Pihak Kepolisian harusnya bisa mengawal Pemkab dalam menertibkan baliho-baliho itu, karena bagi kami narasinya mengandung unsur penghinaan serta bisa menimbulkan konflik horizontal ditengah-tengah masyarakat,” ungkapnya.
Reporter : Naryo
Editor: Dahlan
