Headline

Pasca Penyerobotan Lahan Warga Konawe Kepulauan Masih Siaga

PLAY

KENDARI,DETIKSULTRA.COM – Pasca penyerobotan lahan warga yang dilakukan untuk ketiga kalinya oleh pihak PT. Gema Kreasi Perdana (GKP), sampai saat ini masyarakat masih tetap bersiaga di lahan milik mereka, hal tersebut untuk mencegah terjadinya aksi penyerobotan susulan.

Salah seorang aktivis pemerhati masyarakat, Juslan, mengungkapkan bahwa saat ini belum ada mediasi maupun langkah-langkah pasti yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Konawe Kepulauan dalam rangka menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat.

“Yang kami harapkan yaitu Pemda harus segera menyelesaikan konflik dan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi dalam hal ini turun langsung kelapangan, karena yang menjadi ketakutan kami adalah ketika hal tersebut terjadi lagi akan menimbulkan korban di masyarakat,” pungkasnya, Sabtu(7/9/2019).

Jelasnya bahwa, yang menjadi usulan masyarakat Konawe Kepulauan saat ini yaitu agar 6 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masih beraktivitas hingga hari ini harus segera dicabut termasuk PT. GKP.

Adapun terkait hal tersebut, dari tokoh pemuda Wawonii, Aspar memaparkan bahwa Pemda Konawe Kepulauan harus serius menangani konflik tersebut, jelasnya bahwa isunya sampai saat ini Pemda mengatakan tolak tambang akan tetapi belum ada kejelasan sikap dilapangan.

“Contohnya saja mesti ada riset yang dilakukan oleh pihak Pemda untuk menentukan apakah daerah Konawe Kepulauan ini memang layak untuk aktifitas pertambangan, dalam hal ini harus ada studi kesesuaian lahan, studi daya dukung lingkungan baru membahas Kajian lingkungan Hidup Strategis(KLHS) dan validasi,” jelasnya.

Jelasnya lagi bahwa ketika infrastruktur ditingkatkan tanpa mempertimbangkan hal tersebut akan berdampak bagi aset daerah yang lainnya.

“Yang menjadi ketakutan hari ini adalah ketika kita hanya mengutamakan aspek ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek ekologi, jelas akan mendegradasi aset lain yang ada selain pertambangan, contohnya, aset perikanan dan kelautan, aset pariwisata dan lain-lain. sehingga perlu ada keseimbangan dan hal tersebut adalah tanggung jawab pemda,” tandasanya.

Reporter : Gery
Editor : Dahlan

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button