KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Jenderal Min Aung Hliang, diundang untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) darurat Asian, yang akan digelar di Jakarta besok (24/4/2021).
Terkait rencana kedatangan Jenderal Min Aung Hlaing, menuai kecaman dari berbagai organisasi sipil di Indonesia, salah satunya Jaringan Sipil Masyarakat (JSM) Sulawesi Tenggara (Sultra).
JMS Sultra dengan tegas menolak kedatangan orang nomor satu ditataran militer negara Myanmar.
Alasan penolakan itu, tidak lain lantaran aksi kudeta pemerintah Myanmar 1 Februari 2021, yang dilakukan junta militer dibawah kendali Jenderal Min Aung Hlaing.
Akibat kudeta militer tersebut, banyak mendapatkan perlawanan dari masyakarat sipil diberbagai lapisan sosial. Masyarakat sipil yang tergabung dalam aksi protes menuntut demokrasi dan hak asasi manusia.
Namun akan hal itu, aksi secara damai dibalas junta militer dengan aksi kekerasan dan pembunuhan secara keji dengan menggunakan senjata dan bom yang mengakibatkan korban jiwa dan kehilangan aset rumah dan lain-lainnya.
Dampak kekejaman Jenderal Min Aung Hlaing mengakibatkan anak kecil, perempuan, mahasiswa, buruh dan jurnalis yang tidak bersalah ikut menjadi korban.
Bahkan, sejak bulan februari hingga april ini, militer Myanmar telah membunuh sebanyak 738 orang masyarakat sipil. Sebanyak 250.000 orang mengungsi dan 24.000 orang mengungsi ke negara bagian karen dan 2.000 orang mengungsi ke perbatasan Thailand.
Parahnya lagi, dua orang yang tergabung dalan Organisasi Rakyat (OR) yang berpusat di kota Yangon, ikut menjadi korban kekejian yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia pada maret lalu.
“Namun Ironisnya, penjahat kemanusiaan Jenderal Min Aung Hlaing malah diundang untuk menghadiri KTT Darurat Asian,” ujar aktivitas JSM Sultra, Mutmainna, Jumat (23/4/2021).
Ia pun menegaskan, berkaitan persoalan kejahatan manusia yang dilakukan Jenderal Min Aung Hliang, hingga diundangnya ke KTT darurat Asian, maka JSM Sultra menuntut agar Jenderal bejat Myanmar Min Aung Hlain untuk tidak menginjakkan kaki di Indonesia.
Selanjutnya, pihaknya meminta para pemimpin ASEAN menolak pemerintahan junta militer yang tidak sah dibawah kendali Jenderal Min Aung Hlain dan mendukung penuh pemerintahan sah National Unity Goverment (NUG).
Berikutnya, menuntut Pemerintah Indonesia untuk menyatakan sikap tegas menolak kudeta militer dan pemerintahan Myanmar dibawah kendali Jenderal Min Aung Hlaing.
“Terakhir kami mendukung penuh gerakan revolusi masyarakat sipil Myanmar,” tandasnya.
Untuk diketahui, JSM Sultra ini tergabung dari beberapa lembaga di bumi anoa ini, diantaranya, Jaringan Rakyat Pokadulue (JRP) Muna, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Kendari, Forum Swadaya Masyarakat Daerah (ForSda) Kolaka-Sultra.
Lalu, Yayasan Lambu Ina, Lembaga Yakin, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sultra, Urban Poor Consortium (UPC) Sultra, Yayasan Pengembangan Pelayanan Publik (YAPPLIK) Kolaka, Forum Rakyat Sultra Bela (FRSB) Wawonii, Solidaritas Perempuan (SP) Kendari, Jaringan Perempuan Pesisir (JPP) Sultra.
Reporter: Sunarto
Editor: Via
