KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Guna mewujudkan pemerintahan yang efisien dan terhubung secara elektronik, Pemerintah Kota Kendari terus melaksanakan percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan fokus pada pengembangan aplikasi e-Office.
Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Kendari, Hery mengungkapkan, setelah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan pemerintah Sumedang-Jawa Barat (Jabar), langkah-langkah percepatan pelaksanaan aplikasi e-Office segera dilakukan.
“Diskominfo Kendari terus berkoordinasi dengan Diskominfo Sumedang untuk memasukkan aplikasi e-Office ke dalam sistem Kota Kendari,” katanya, Sabtu (8/7/2023).
Hasilnya, aplikasi tersebut kini telah berhasil diintegrasikan dalam server Diskominfo Kendari, guna menciptakan fondasi yang kuat untuk pemerintahan digital.
Ia menjelaskan, aplikasi e-Office merupakan kumpulan berbagai aplikasi yang sangat diperlukan. Bahkan, aplikasi ini telah digunakan di sekitar 200 kabupaten/kota di Indonesia, menunjukkan keandalannya dalam mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah.
Salah satu aspek penting dari SPBE adalah konsep aplikasi satu data. Dalam implementasi SPBE, terdapat 47 indikator yang menuntut integrasi berbagai aplikasi menjadi satu kesatuan yang terintegrasi.
Sebagai contoh, dalam aplikasi kepegawaian, berbagai fitur seperti TP-PNS, absensi online, KGB, dan lainnya dapat tersinergi dengan menggunakan satu Nomor Induk Kepegawaian (NIP).
Hal yang sama berlaku untuk pelayanan publik di tingkat kelurahan dan kecamatan. Hery berharap bahwa penerapan SPBE di Kota Kendari dapat mencapai standar yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang.
Dalam upaya percepatan implementasi SPBE, pihaknya telah menyelesaikan pengembangan aplikasi e-Office.
“Saat ini, tinggal menunggu pemda Sumedang untuk melakukan sosialisasi di Kota Kendari, dengan tujuan memastikan penggunaan yang tepat dari aplikasi ini di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan, dan kelurahan,” jelasnya.
Hery juga mengakui bahwa, evaluasi SPBE merupakan bagian penting dari proses ini. Salah satu indikator evaluasi adalah dokumen SPBE, termasuk peta rencana yang sedang dalam proses penyusunan.
“Paling tidak, apa yang kami sudah lakukan beberapa bulan ini sudah 90 persen sudah terlaksana di Dinas Kominfo kota Kendari,” ungkapnya.
Hery menyebutkan, evaluasi SPBE oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RI) telah mencapai 92 persen. Saat ini, tinggal beberapa organisasi perangkat daerah yang masih dalam proses pengisian evaluasi.
Dengan langkah-langkah yang telah diambil, Pemerintah Kota Kendari semakin mendekatkan diri pada pemerintahan yang efisien, terkoneksi secara elektronik, dan mampu memberikan pelayanan publik yang optimal. Melalui aplikasi e-Office dan implementasi SPBE, Kendari menuju transformasi menuju pemerintahan digital yang membawa manfaat besar bagi masyarakat. (bds)
Reporter: Septiana Syam
Editor: Wulan
