Tepat pada 10 Juni 2026 kemarin, Pertamina resmi menaikkan harga sejumlah BBM nonsubsidi. Harga Pertamax melonjak drastis, semula Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, atau naik 32 persen. BBM Pertamax Green 95 dan Pertamax Turbo juga ikut-ikutan.
Kenaikan ini bukan tanpa alasan. Pemerintah masih bersikap konservatif memantau harga minyak mentah dunia. Ketegangan geopolitik global memang mereda. Kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran sudah tercapai. Walau begitu, fluktuasi harga minyak mentah global masih bertengger di kisaran US$82,97 per barel. Pertamina memilih jalan aman. Tak pelak, kebijakan ini menjadi pil pahit yang mesti ditelan.
Bagi daerah seperti Sulawesi Tenggara (Sultra), kebijakan ini langsung memicu efek domino bagi warganya. Wilayah operasional Regional Sulawesi mencatat adanya lonjakan konsumsi Pertalite sebesar 5 hingga 7 persen. Sebuah angka transisi ini tentu memicu satu pertanyaan: siapkah Sultra menghadapi efek domino yang sesungguhnya?
Migrasi Konsumsi BBM
Lonjakan konsumsi Pertalite membuktikan satu hal mendasar. Ada migrasi massal pengguna kendaraan. Masyarakat yang sebelumnya setia menggunakan Pertamax, kini turun kelas menggunakan BBM bersubsidi. Kelompok ini adalah masyarakat yang berimpitan langsung dengan pengguna Pertalite. Mereka sangat sensitif terhadap perubahan harga.
Praktis, fenomena ini menimbulkan tantangan baru bagi keandalan pasokan energi. Di kota-kota seperti Kendari, Baubau, atau Kolaka, kenaikan permintaan 7 persen sangat berarti. Jika tidak diantisipasi, sebelum jadwal pengisian berikutnya tiba, pasokan di SPBU tidak akan mencukupi.
Risiko hadir di depan mata, utamanya potensi kelangkaan “buatan” akibat kepanikan massal (panic buying).
Antrean panjang di SPBU tidak hanya memicu kepanikan. Lebih dari itu, antrean panjang menguras waktu produktif para pekerja dan pelaku UMKM. Waktu yang seharusnya digunakan untuk memutar roda ekonomi, malah habis dipakai untuk mengantre BBM subsidi. Mau tidak mau, produktivitas daerah pun jadi taruhannya.
Faktanya, belum lama ini, Pertamina memberi jaminan pasokan. Stok Pertalite dipastikan dalam kondisi aman.
Distribusi BBM subsidi di Sulawesi diklaim tetap berjalan normal. Pertamina mengandalkan sistem pemantauan digital yang beroperasi secara real-time. Infrastruktur dari terminal BBM hingga armada transportasi terus dioptimalkan.
Langkah ini patut diapresiasi, walau realitas di lapangan Sultra memiliki tantangan geografis. Sultra adalah daerah kepulauan. Distribusi ke daratan Kendari tentu tidak bisa disamakan dengan distribusi ke Muna, Buton, atau Wakatobi. Sistem digitalisasi pengawasan harus dipastikan menyentuh hingga ke wilayah kepulauan.
Pengawasan ketat dan transparansi data mutlak diperlukan. Kuota Pertalite untuk Sultra harus dijaga agar tepat sasaran. Jangan sampai celah migrasi ini dimanfaatkan oleh spekulan.
Meredam Dampak Rambatan
Di sisi lain, tekanan inflasi sudah mengintai di depan mata. Biasanya, kenaikan BBM selalu diikuti oleh kenaikan inflasi. Komoditas energi berkelindan dengan biaya transportasi dan distribusi barang. Di sinilah peran krusial Bank Indonesia (BI) diuji untuk meredam dampak rambatan.
Dalam ilmu ekonomi, tantangan terbesar pasca-kenaikan BBM, bukanlah kenaikan itu sendiri, melainkan efek putaran kedua (second-round effect). Kenaikan Pertamax mungkin tidak langsung menaikkan harga beras. Namun, ongkos angkut logistik pasti akan menyesuaikan diri. Jika dibiarkan, ekspektasi inflasi masyarakat akan liar, dan bahkan tidak terkendali.
Bank Indonesia memiliki kepentingan besar menjaga ekspektasi ini tetap aman. Melalui bauran kebijakan (policy mix), BI harus lincah mengelola likuiditas dan stabilitas nilai tukar Rupiah. Rupiah yang stabil sangat penting untuk meredam inflasi dari barang impor (imported inflation), termasuk bahan baku energi. Kebijakan moneter harus menjadi jangkar penyeimbang, utamanya di tengah potensi gejolak harga komoditas pangan.
Kabar baiknya, pemerintah pusat saat ini tengah menyiapkan paket stimulus untuk kelompok desil 4 ke bawah. paket bantuan ini bertujuan menjaga daya beli kelas menengah ke bawah. Alasannya tampak jelas. Konsumsi rumah tangga adalah penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Itulah alasan kebijakan perlindungan sosial ini tentu patut didukung.
Hanya saja, penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) sering kali membutuhkan waktu. Sementara itu, kenaikan harga barang di pasar tradisional bergerak dalam hitungan hari.
Di sinilah sinergi antara Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus diperkuat. BI tidak bisa bekerja sendiri di jalur moneter.
Sultra harus mengoptimalkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) yang diinisiasi oleh BI. TPID Sultra harus proaktif mengamankan jalur pasokan pangan antar-kabupaten. Kerjasama Antar Daerah (KAD) perlu diperluas, misalnya memasok komoditas dari daerah surplus ke daerah kepulauan yang defisit. Operasi pasar murah harus digelar secara berkala di titik-titik rentan untuk memotong rantai distribusi yang membengkak akibat biaya BBM.
Di lain sisi, percepatan digitalisasi sistem pembayaran di daerah tidak kalah pentingnya. Bank Indonesia dapat mendorong perluasan penggunaan QRIS pada sektor transportasi publik lokal dan UMKM. Transaksi digital meningkatkan efisiensi dan transparansi biaya transaksi. Langkah ini penting untuk menekan biaya operasional yang meningkat.
Terakhir, Satgas Pangan dan dinas terkait harus melakukan pengawasan ketat di pasar-pasar tradisional Sultra. Momentum kenaikan BBM nonsubsidi sering kali dijadikan alasan sepihak oleh pedagang besar, tidak lain untuk menaikkan harga pangan secara tidak wajar. Penimbunan barang dan aksi ambil untung berlebihan harus ditindak tegas demi melindungi dompet rumah tangga.
Pada gilirannya, mengendalikan inflasi daerah pasca-kenaikan Pertamax bukanlah perkara mudah. Jaminan pasokan dari Pertamina Patra Niaga adalah fondasi utama di sektor lapangan usaha. Di saat yang sama, stimulus fiskal dari pemerintah pusat diharapkan menajdi jaring pengaman sosial bagi warga rentan.
Sejatinya, perisai utama di daerah ada pada bauran kebijakan Bank Indonesia dan kelincahan TPID Sultra di lapangan. Tanpa eksekusi pengawasan dan koordinasi, seluruh stimulus dari pusat akan kehilangan taji.
Menghadapi transisi energi, senjata terbaik Bumi Anoa hari ini bukan hanya ketajaman kolaborasi, melainkan juga kekuatan sinergi.
Nama : Rabiul Misa
Profesi: Analis Yunior di Bank Indonesia
