Beberapa Kepala Daerah yang kembali mendaftarkan diri untuk ikut Pilkada 2020 nanti yaitu bupati Konawe Selatan (Konsel) Surunudin Dangga, Bupati Wakatobi, Arhawi, Bupati Konawe Kepulauan (Konkep), Amrullah. Bupati Muna Rusman Emba, Bupati Kolaka Timur (Koltim) Tony Herbiasyah. Bupati Buton Utara (Butur) Abu Hasan.

Para incumbent kembali bertarung dalam Pilkada 2020 dinilai paling berpotensi melakukan kecurangan Pilkada.

Pernyataan tersebut dilontarkan Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Sultra. Hamiruddin Udu.

“Bupati sebagai penguasa didaerah dilengkapi dengan berbagai sarana dan fasilitas negara yang melekat. Incumbent juga adalah sosok yang memiliki pengaruh untuk bisa menggerakan ASN terlibat dalam Pilkada,” ungkapnya, senin (23/12/2019).

Sebenarnya para Incumbent jika telah memasuki tahapan pencalonan, ruang geraknya dibatasi oleh undang-undang Pilkada.

Larangan soal penggunaan fasilitas negara dalam kampanye diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 304 ayat (1) menyebutkan, “Dalam melaksanakan kampanye, presiden dan wakil, presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara”.

Sementara dalam ayat (2) disebutkan, “Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya.”

BACA JUGA :

“Oleh karena itu hal-hal rawan yang berpotensi terjadi pelanggaran Pilkada yang dilakukan Incumben yakni terkait penggunaan fasilitas pemerintah, pemanfaatan ASN untuk terlibat dalam pemenangan, termasuk mobilisasi para kepala desa,” tegasnya.

Tak hanya memanfaatkan fasilitas negara, bantuan-bantuan sosial yang diberikan para Incumben sebagai salah satu bentuk kontestasi politik yang tidak berimbang.

“Kita mengharapkan para incumben ini sesuai aturan dalam mengikuti Pilkada dan teman-teman media diharapkan dapat mengawal secara bersama-sama,” pintanya.

Reporter: Musdar
Editor: Qs

The post Incumbent Berpotensi Berlaku Curang di Pilkada 2020 first appeared on DetikSultra.com.

Berdasarkan hasil rekapitulasi, ada enam calon DPR RI asal Sultra bakal berkantor di Senayan.

Mereka adalah Ridwan Bae, Hugua, Rusda Mahmud, Fachry Pahlevi, Imran, dan Tina Nur Alam.

Ridwan, Bae merupakan calon Incumbent DPR RI berhasil meraih 97.602 suara. Suara partai Golongan Karya (Golkar) berhasil memperoleh 203.794 suara.

[artikel number=3 tag=”ramadhan,kendari”]

Urutan kedua diisi oleh caleg asal partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P), Hugua, dengan perolehan 70.741suara. Hugua berhasil mengalahkan saingan terdekat diinternal partainya, Nirna Lachmudin, yang hanya mengumpulkan 46.518 suara. Total suara PDIP dipemilu 183.197 suara.

Posisi kursi ketiga diraih oleh mantan calon gubernur Sultra, Rusda Mahmud, yang memgumpulkan perolehan 97.806 suara. Rusda berhasil mengalahkan calon incumbent, Umar Arsal, yang hanya meraih 48.139 suara. Suara partai Demokrat terkumpul 163.684 suara.

Caleg Partai Amanat Nasional (PAN), Fachri Pahlevi Konggoasa, berhasil meraih kursi keempat DPR RI, dengan meraih suara 100.857. PAN berhasil mengumpulkan total suara 158.621 suara.

Sedangkan kursi kelima, diraih caleg Gerakan Indonesia merdeka (Gerindra), Imran dengan 61.087 suara. Suara partai Gerindra 151.872 suara.

Imran berhasil lolos dengan mengalahkan caleg Incumbent, Haerul Saleh, yang hanya mampu mendapatkan 42.402 suara.

Kursi terakhir atau keenam, ditempati oleh Tina Nuralam, yang kini berlabuh di partai Nasdem dengan mengumpulkan 39.076 dengan total suara partai 95.522 suara.

Reporter: Musdar
Editor: Dahlan

The post Rusda Mahmud dan Imran Redam Incumbent Kembali ke Senayan first appeared on DetikSultra.com.

Menurut pengamat politik Sultra, Najib Husein, banyak indikator yang membuat petahana tumbang di pemilu kali ini. Penilaian masyakarat selama 5 tahun, kinerja petahana tidak maksimal, dengan dinilai dari 3 fungsi.

“Fungsi legislasi, dimana jumlah Perda yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan dewan 5 tahun lalu. Fungsi pengawasan, banyak proyek pembangunan yang tidak sesuai perencanaan. Serta fungsi anggaran yang digunakan banyak tidak tepat sasaran,” ujar Najib Husein kepada Detiksultra.com, Minggu (12/5/2019).

[artikel number=3 tag=”politik,pasar”]

Ketiga fungsi itu gagal direalisasikan oleh para petahana anggota dewan, sehingga akuntabilitas sebagai wakil rakyat menjadi rendah dan menimbulkan kekecewaan terhadap masyarakat.

Selain itu dia menjelaskan, faktor lain yang membuat petahana tumbang adalah hubungan antara anggota dewan dan konsituen tidak dirawat dengan baik sehingga hanya sebatas pada hari H pemilihan dan setelah itu tidak pernah ada komunikasi politik di antara keduanya.

“Intinya masyarakat Kota Kendari mengharapkan adanya wajah baru dan kinerja yang baik dari dewan periode sekarang,” jelasnya.

Tambah dia, money politics di pemilu 2019 di Sultra utamanya untuk pemilihan calon legislatif sangat terstruktur, masif dan sistematis. Namun anehnya tidak ada satu pun kasus caleg yang masuk dalam laporan dan tindakan Bawaslu.

“Lalu dimana fungsi pencegahannya. Namun semua itu juga terjadi karena kurang peran serta masyarakat dalam melaporkan kejadian di TKP,” tutupnya.

Reporter: Sunarto
Editor: Rani

The post Pengamat Politik: Masyakarat Tak Percaya Incumbent first appeared on DetikSultra.com.