KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Hasil survei yang dirilis oleh Parameter Strategi Indonesia (PSI) Desember 2018 lalu, terkait elektabilitas PDIP di Sultra 17.8 persen, banyak menuai kritikan, karena dinilai tidak akuntabel dan seakan beropini.
Salah satunya datang dari Ketua Galang Kemajuan Jokowi (GKJO) Sultra, Djery Lihawa. Dirinya sependapat dengan pernyataan Wakil Ketua DPD PDIP Sultra, Agus Sanaa, yang mengatakan naiknya elektabilitas PDIP di Sultra bukan karena perorangan serta calegnya yang bertarung di DPR RI seperti yang dirilis oleh PSI.
“Pak Agus sudah benar memaparkan hasil analisa elektabilitas kerja partai sebelumnya dan kran perjuangan itu telah dibuka sebelum adanya caleg Ibu Nirna dan Fajar Lase,” ungkapnya kepada Detiksultra.com, Minggu (3/2/2019).
[artikel number=3 tag=”sultra,survei,psi” ]
“Sepakat sama pak Agus Sanaa. Ibarat kata, kita yang kerja kok orang lain yang menuai,” sambungnya.
Selain itu, Direktur Lembaga Suara Survei Indonesia (SSI) ini menilai, PSI dalam melakukan survei hanya asal-asalan. Seharusnya, dalam melakukan survei di lapangan, harus menggunakan metode komunikasi dua arah, bukan karena berdasarkan baliho, kemudian turun survei dan melaporkan ke kandidat suara yang sudah dicapai 40-60 persen dan sebagainya.
“Ini namanya survei abal-abal, jualan kecap. Lembaga survei itu harus by data bukan by telepon baru banyak melakukan data copy paste,” jelasnya.
Bahkan kata dia, berdasarkan hasil uji petik survei SSI di tinggkat 1.000 responden, kedua calon dari PDIP, Nirna Lachmuddin dan Fajar Lase untuk DPR RI masih belum mencapai apa yang diharapkan. Di tingkat responden, kesukaan konstituen terhadap kedua tokoh ini ambruk di angka 6,11 persen sementara Fajar Lase itu hanya 4,8 persen
“Kalau suara PDIP itu sudah mencapai target 19,11 persen di pengaruhi oleh Hugua, Usman dan Ohoe Sinapoy juga keterlibatan Wakil Ketua DPD, Agus Sanaa dalam menjaga elektabilitas mesin partai,” tukasnya.
Reporter: Sunarto
Editor: Rani
