Atau Kebijakan Pemerintah Yang Efektif mengendalikan Pemberitaan Terkait Kenaikan Harga Di Pasar Tradisional Dalam Tinjauan Kritis

Atau Kebijakan Pemerintah Yang Efektif mengendalikan Pemberitaan
Terkait Kenaikan Harga Di Pasar Tradisional Dalam Tinjauan Kritis

Oleh : DRLAK| Amijaya Kamaluddin

Barusan Saya mendampingi Istri kepasar tradisional Menjelang Lebaran 2025, di pasar tradisional kembali mengalami kenaikan harga komoditas seperti daging ayam, telur, cabai, dan bahan pokok lainnya. Hal ini saya coba menanyakan ke istrisaya yang baru selesai belanja dalam perjalanan pulang. Namun, fenomena naiknya harga di hampir semua komoditi pangan pokok, sayur mayur ikan dan ayam semua naik, hal ini nyaris tidak mendapat sorotan media massa, terutamaTV nasional. Dengan tidak adanya “liputan on the spot “ mengenai harga riil komoditi pokok di pasar tradisional memunculkan pertanyaan “apakah ini merupakan keberhasilan pengendalian pemberitaan oleh pers, atau memang pemerintah berhasil menstabilkan harga sehingga tidak dianggap sebagai isu penting?” padahal yg menjadi pokok masalahnya harga pangan di pasar tradisional merangkak naik terus.

1. Minimnya Liputan Media: Ada Apa di Baliknya?

Media massa, khususnya TV nasional, seringkali lebih fokus pada isu-isu spektakuler seperti kemacetan mudik, suasana bandara, atau cerita human interest terkait Lebaran. Padahal ada issu yang sangat sensitive terkait kenaikan harga pangan pokok di pasar tradisional, tentu akan berdampak besar pada masyarakat menengah ke bawah. Kalua begini faktanya terkesan diabaikan, atau karen hal ini tidak seksi mungkin perlu kita cermati beberapa kemungkinan penyebabnya antaralain:

a. Tidak “Seksi” untuk Rating: Kenaikan harga dianggap sebagai hal rutin tahunan, sehingga dianggap kurang menarik dibandingkan berita mudik atau hiburan Lebaran.
b. Keterbatasan Akses Liputan: Jurnalis mungkin lebih memilih meliput lokasi yang mudah dijangkau seperti mall atau pasar modern, sementara pasar tradisional tersebar dan kurang terpantau.
c. Tekanan atau Pembatasan Informasi: Ada kemungkinan adanya pengaruh dari pihak tertentu (pemerintah atau pemilik media) untuk tidak memberitakan kenaikan harga agar tidak memicu kepanikan atau kritik publik.

Jika media sengaja tidak meliput, apakah ini bentuk pengendalian pemberitaan yang sukses? Bisa jadi. Namun, bisa juga karena media menganggap isu ini sudah biasa dan kurang berdampak pada rating.

2. Apakah Pemerintah Berhasil Mengendalikan Harga?

Pemerintah telah melakukan dan mencanakan Operasi pasa namun beritanya seperti angina lewat aja, tidak adanya gema pemberitaan mungkin saja, bisa juga disebabkan oleh stabilisasi harga efektif dan mengenai sasaran yang dilakukan pemerintah. Ada beberapa langkah yang mungkin diambil:

a. Operasi Pasar: Pemerintah minggu laku mencanangkan untuk melakukan operasi pasar, dan mungkin telah menggelar nya dan tindakan tersebut dapat untuk menekan kenaikan harga, sehingga fluktuasi tidak terlalu ekstrem.
b. Impor Komoditas: Kebijakan impor daging, gula, atau bahan pokok lain mungkin telah diantisipasi suplai chain agar pasokan dapat tersedia dan tetap terpenuhi dengan lancar.
c. Subsidi dan Bantuan Sosial: Program bantuan seperti BLT atau subsidi harga bisa meredam gejolak kenaikan harga komoditas pangan pokok.
d. Namun, jika harga tetap naik signifikan tetapi tidak diliput, maka pertanyaannya adalah: Apakah pemerintah sengaja membatasi informasi untuk menciptakan kesan stabil?. Jika iya, maka ini adalah bentuk pengendalian narasi yang efektif, tetapi berpotensi menutupi masalah riil di lapangan agar kementerian terkait tidak kena semprot dari presiden Prabowo.

3. Dampak pada Masyarakat dan Transparansi Informasi

Secara factual dilapangan sesungguhnya masyarakat kelas menengah ke bawah sangat bergantung pada pasar tradisional. Jika harga naik tetapi tidak ada pemberitaan, mereka mungkin merasa tidak ada yang memperhatikan kesulitan mereka. Minimnya peliputan media membuat tekanan sosial terhadap pemerintah berkurang, sehingga kebijakan penanganan inflasi tidak mendapat pengawasan ketat.

Di sisi lain, jika media benar-benar independen, seharusnya mereka meliput realitas harga di pasar, bukan hanya mengandalkan data resmi dari pemerintah. Ketidakseimbangan antara fakta di lapangan dan pemberitaan bisa menjadi indikator kegagalan fungsi pers sebagai pengawas kebijakan publik. LAK