KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama Pemerintah Australia melalui Kemitraan Indonesia-Australia untuk Ketahanan Kesehatan (AIHSP) menyelenggarakan diskusi terbatas dengan tema “Komunikasi Risiko untuk Mewujudkan Vaksinasi Covid-19 yang Inklusif”.
Selain Sulsel, diskusi terbatas ini juga diikuti Pemprov Jawa Tengah (Jateng), Bali, Daerah Istimewa (DIY) Yogyakarta, dan 16 kabupaten/kota di Indonesia. Adapun penyelenggaraannya di salah satu hotel di Makassar, Senin (15/8/2022).
Diskusi terbatas ini bertujuan mengembangkan praktik baik penyelenggaraan vaksinasi, serta membuka kemudahan akses dan pelayanan yang tepat bagi penyandang disabilitas dan kelompok lansia melalui peran komunikasi risiko.
Komunikasi risiko sebagai bagian dari penguatan ketahanan kesehatan nasional menjadi hal penting dalam konteks mendorong kegiatan vaksinasi di masyarakat. Mengingat, pemerataan program vaksinasi masih menghadapi tantangan di berbagai daerah, salah satunya terkait akses vaksin bagi kelompok rentan.
Konsul Jenderal Australia di Makassar Bronwyn Robbins menjelaskan, komunikasi risiko menjadi kunci untuk mendukung pengendalian pandemi Covid-19 yang optimal. Terutama dalam mendorong pengendalian yang inklusif.
“Kita semua belum aman jika semua orang belum terlindungi,” ucap dia
Bronwyn menuturkan, melalui Kemitraan AIHSP, Pemerintah Australia secara sah telah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), empat pemprov, dan 16 kabupaten/kota di Indonesia di bidang organisasi masyarakat sipil dan media untuk meningkatkan kualitas komunikasi risiko terkait penanganan Covid-19.
Termasuk, kampanye vaksinasi inklusif melalui kemitraan dengan Pemerintah Sulsel dan berbagai pemangku kepentingan seperti organisasi penyandang disabilitas, universitas, sektor swasta, dan masyarakat.
“Kami berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas komitmen yang kuat terhadap upaya vaksinasi inklusif yang dilakukan di Sulawesi Selatan. Kami berharap dapat terus memperkuat kerja sama dan dukungan untuk sistem ketahanan kesehatan yang lebih kuat dan responsif di Indonesia,” tuturnya.
Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan sekaligus mewakili Gubernur Sulsel, Arman Bausat mengatakan, Pemprov Sulsel telah mendorong efektivitas komunikasi risiko untuk mewujudkan vaksinasi Covid-19 yang inklusif. Mengingat, pelaksanaan vaksinasi merupakan ikhtiar dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity).
Dalam situasi saat ini komunikasi risiko sangat tepat digunakan dalam memberikan informasi guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap risiko penyakit yang belum ada sebelumnya.
“Diharapkan masyarakat dapat melakukan tindakan yang tepat untuk mempersiapkan berbagai upaya dalam menghadapi penyakit-penyakit yang akan datang,” kata dia.
Sementara itu, Junaedi yang mewakili Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulsel mengatakan, saat ini masih banyak anggota masyarakat yang terjebak dalam hoaks dan miskonsepsi bahwa vaksinasi dapat melemahkan daya intelektualitas, mengancam kesehatan, dan memperpendek usia hidup.
Maka dari itu, kata dia, melalui penerapan manajemen komunikasi risiko kepada masyarakat dapat memperbaiki disinformasi tersebut.
“Disinformasi ini harus diluruskan, agar masyarakat tidak salah menafsirkan,” bebernya.
Di tempat yang sama, Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan, Nur Syarif Ramadhan mengapresiasi program vaksinasi Covid-19 inklusif yang bisa memberikan akses bagi kelompok rentan. Harapannya, kolaborasi yang terjalin antara berbagai pihak dalam program tersebut bisa dicontoh oleh provinsi lain.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, vaksinasi dosis pertama per 20 Juli 2022 untuk kelompok lanjut usia baru sebesar 83,84 persen dari target yang disasar. Dosis keduanya juga baru sebesar 68,09 persen, serta dosis ketiga masih sangat jauh dari sasaran yakni 25,99 persen.
Padahal, pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Kementerian Kesehatan No. HK.02.02/III/15242/2021. Dalam SE tersebut dijelaskan kelompok masyarakat rentan yakni penyandang disabilitas, masyarakat adat, penghuni lembaga pemasyarakatan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB), dan masyarakat lainnya yang belum memiliki NIK, menjadi prioritas penerima program vaksin Covid-19.
“Hendaknya kolaborasi bisa dilanjutkan untuk mewujudkan Indonesia dan setiap provinsi menjadi provinsi yang ramah untuk semua,” pungkasnya.
Sebagai informasi, hasil kerja sama tersebut telah terwujudkan dalam pelaksanaan “Gebyar Pekan Vaksinasi Inklusif” di lima kabupaten, yakni Kabupaten Maros, Pinrang, Enrekang, Bone, dan Gowa.
Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 760 orang mendapat vaksinasi, termasuk 371 perempuan, 186 penyandang disabilitas, dan 32 lansia. Selain itu, 152 orang mengakses layanan pencatatan sipil yang disediakan bersamaan dengan vaksinasi. (bds)
Reporter: Sunarto
Editor: J. Saki
