Nasional

Pemerintah Tetapkan Ekonomi Hijau sebagai Strategi Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan

PLAY

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Pemerintah terus berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, dimana pembangunan berkelanjutan telah ditetapkan sebagai salah satu aspek penting untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan inklusif, serta sebagai upaya untuk menjaga lingkungan.

Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah mendorong pengembangan energi terbarukan melalui kebijakan mandatori B-30, pengembangan mobil listrik, serta pemanfaatan panas bumi dan tenaga surya. Perkebunan kelapa sawit rakyat yang berkelanjutan, ekowisata, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Ramah Lingkungan, juga merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Pemerintah juga telah menetapkan ekonomi hijau sebagai salah satu strategi utama transformasi ekonomi dalam jangka menengah panjang. Strategi ini juga akan membantu Indonesia dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs). Terobosan baru sangat dibutuhkan untuk dapat melakukan lompatan dalam pencapaian target SDGs ini, terutama di masa pandemi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada acara webinar dengan bertajuk “SDGs on Corporate: What are The New Challenges and Opportunities in New Normal” secara virtual, Selasa (16/11), seperti dalam keterangan pers.

Selain itu, Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri untuk mewujudkan SDGs, tetapi membutuhkan upaya kolektif dari semua pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta. Untuk sektor swasta, praktik Environmental, Social, and Governance (ESG) harus diterapkan di semua kegiatan bisnis.

“Perusahaan harus memperkuat manajemen risikonya agar dapat bertahan di masa depan. Situasi pandemi ini menjadi pelajaran yang sangat berharga. Akan banyak kerugian yang harus ditanggung jika prinsip ESG ini tidak diterapkan. Selain itu, penerapan ESG juga terbukti berdampak positif terhadap kinerja perusahaan,” papar Menko Airlangga.

Komponen sosial dalam prinsip ESG adalah kunci dalam mencapai keberlanjutan sosial. Kurangnya pembangunan sosial, termasuk kemiskinan, ketimpangan dan lemahnya supremasi hukum, dapat menghambat operasi dan pertumbuhan bisnis. Perusahaan diharapkan melakukan due diligence untuk mencapai keberlanjutan sosial. Langkah ini dapat membuka pasar baru, membantu mempertahankan dan menarik mitra bisnis, atau menjadi sumber inovasi untuk lini produk atau layanan baru.

“Pencapaian SDGs memerlukan upaya bersama dalam menjawab berbagai tantangan mulai dari lingkungan, perubahan iklim, hingga kemiskinan dan ketimpangan. Pemerintah berharap para pelaku usaha dapat mengambil bagian dalam menjawab tantangan tersebut guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam acara webinar , antara lain Rector of Airlangga University Prof. Dr. Mohammad Nasih, Deans of FEB Airlangga University, Chairman of ICSP Prof. Eko Ganis Sukoharsono, Chairman of NCSR Dr. Ali Darwin, Ak., M.Sc. (*)

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button