KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Wakil Ketua DPRD Sultra, Muhammad Endang meminta Gubernur Sultra, Ali Mazi, Serius mengawal upaya pemekaran Kepulauan Buton (Kepton).
Hal ini ditegaskan Endang karena pada sejumlah Rapat Dengar Pendapat(RDP) di Komisi II DPR RI, Gubernur, Wakil Gubernur, dan perwakilan Pemprov Sultra lainnya, nyaris tak pernah hadir saat RDP.
“Saya lihat beberapa kali rapat di DPR RI belum pernah Gubernur atau yang mewakili hadir. Jadi saya minta Gubernur dan wakil Gubernur lebih konsen di pemekaran Kepton ini,” katanya.
“Saya sendiri hadir pada rapat Komisi II DPR RI dan kita mendukung hal tersebut. Kepton itu kan salah satu kerajaan besar negara berdaulat sebelum Indonesia merdeka dan yang kedua kita ketahui pada tahun 2010 itu kan ada grand desain pemekaran yang dimana salah satunya adalah Kepton. Maka perlu ada keseriusan dari Gubernur dan wakil Gubernur untuk mengurus itu,” sambungnya,(22/12/2019).
BACA JUGA :
- Kementerian Haji Muna Barat Kunjungi Kantor BPN, Bahas Sertifikasi Tanah Aset Haji
- Geledah Kantor Dinas Perkebunan, Kasus Korupsi Peremajaan Sawit di Kolaka Naik Penyidikan
- DPRD Sultra Jadwalkan RDP Pengadaan Alat Berat PT Antam dan PT SJS
- Kuasa Hukum AYP Buka Suara Soal Penangguhan Penahanan Tersangka Pencabulan Anak
- Lampaui Angka Nasional, Penjaminan Dana Simpanan Nasabah ke Bank di Sultra Tembus 99,98 Persen
Grand Desain 2010 upaya pemekaran Kepton, lanjut Endang, disusun langsung oleh Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kala dijabat oleh Gamawan Fauzi.
“Saat ini ada celah, Papua Selatan kan mau mekar, nah bisa ikutkan disitu melalui pencabutan moratorium terbatas. Karena memang secara persyaratan baik dari aspek undang-undang, ekonomi, sumber daya alam maupun sejarah sudah sangat memenuhi syarat,” ungkapnya lagi.
Reporter: Gery
Editor: Dahlan
