KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Wakil Ketua DPRD Sultra, Muhammad Endang meminta Gubernur Sultra, Ali Mazi, Serius mengawal upaya pemekaran Kepulauan Buton (Kepton).
Hal ini ditegaskan Endang karena pada sejumlah Rapat Dengar Pendapat(RDP) di Komisi II DPR RI, Gubernur, Wakil Gubernur, dan perwakilan Pemprov Sultra lainnya, nyaris tak pernah hadir saat RDP.
“Saya lihat beberapa kali rapat di DPR RI belum pernah Gubernur atau yang mewakili hadir. Jadi saya minta Gubernur dan wakil Gubernur lebih konsen di pemekaran Kepton ini,” katanya.
“Saya sendiri hadir pada rapat Komisi II DPR RI dan kita mendukung hal tersebut. Kepton itu kan salah satu kerajaan besar negara berdaulat sebelum Indonesia merdeka dan yang kedua kita ketahui pada tahun 2010 itu kan ada grand desain pemekaran yang dimana salah satunya adalah Kepton. Maka perlu ada keseriusan dari Gubernur dan wakil Gubernur untuk mengurus itu,” sambungnya,(22/12/2019).
BACA JUGA :
- Dua Perusahaan Nikel yang Terafiliasi Arif Kurniawan Pernah Dinakhodai Bupati Mubar dari 2019 hingga 2023
- Cegah Stunting dari Hulu, Antam dan Puskesmas Molawe Mulai Perkuat Edukasi Kesehatan Remaja
- Jaga Arus Penyaluran, Pertamina Pastikan Kelancaran Suplai Minyak Tanah di Muna Barat
- Kejagung Geledah Kantor PT AMID dan PT AMI di Buton Tengah
- Siswa SMKN 1 Kendari Raih Juara III ASEAN Youth Robot Competition 2026
Grand Desain 2010 upaya pemekaran Kepton, lanjut Endang, disusun langsung oleh Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kala dijabat oleh Gamawan Fauzi.
“Saat ini ada celah, Papua Selatan kan mau mekar, nah bisa ikutkan disitu melalui pencabutan moratorium terbatas. Karena memang secara persyaratan baik dari aspek undang-undang, ekonomi, sumber daya alam maupun sejarah sudah sangat memenuhi syarat,” ungkapnya lagi.
Reporter: Gery
Editor: Dahlan
