KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Taman Pemuda Mahasiswa Tolaki (Tamalaki) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pekan depan akan kembali menggelar aksi mendesak penetapan Wakil Wali Kota Kendari.
“Benar, aksi Jilid IV ini akan di laksanakan hari Selasa depan. Surat izinnya kami sudah buat siang tadi,” kata Koordinator Lapangan (Korlap) La Songo saat dihubungi oleh Media Detiksultra.com, Minggu (12/5/2019).
La Songo menegaskan akan turun dengan massa yang lebih banyak dalam aksi tanggal 14 Mei 2019 mendatang. Tamalaki Sultra juga sudah melakukan konsolidasi dengan dua partai yakni PAN dan PKB.
[artikel number=3 tag=”dprd,kolut”]
“Iya tentunya massa akan membludak dari massa aksi kemarin. Juga dari PKB dan PAN setelah kami melakukan konsolidasi mereka siap menurunkan massa,” jelasnya.
Selain itu, Mantan Ketua Cabang Kendari HMI ini membeberkan bahwa titik demonstrasi nanti, tidak hanya di Kantor Wali Kota Kendari, namun massa aksi juga akan menggelar orasi di Kantor DPRD Kota Kendari.
“Tuntutan kami nanti DPRD secara kelembagaan harus mengambil sikap tegas untuk melakukan voting khususnya anggota DPRD dari partai Pengusung melalui Badan Musyawarah DPRD Kota Kendari. Selanjutnya masuk pada paripurna istimewa dan hasilnya segera di sampaikan kepada Wali Kota untuk di tindaklanjuti ke Mendagri atas dasar di buatkan SK Wakil Wali Kota Kendari masa bakti 2017-2022,” cetus dia.
Selanjutnya, saat ditanya terkait penjaringan calon Wawali Kota Kendari yang sedang digodok PKS, La Songo tidak mau terlalu jauh masuk ke ranah itu. Namun kata dia, idealnya PKS harus bersikap adil sebagaimana plafon Partainya bahwa PKS Adil Sejahtera.
“Sebagaimana kondisi riil bahwasanya Sulkarnain Kadir merupakan Ketua PKS, jadi Wawali Kendari yang di usulkan sekarang adilnya dari partai pengusung lainya di salah satunya PAN atau PKB agar roda pemerintahan Kota Kendari ini berjalan seimbang dan berkeadilan menuju kota bersih dan Taqwa,” pintahnya.
Adapun tambah dia, jika aksi Jilid IV nantinya tidak disahuti, maka dengan tegas PKS harus bertanggung jawab atas persoalan ini.
“Secara organisasi partai PKS harus bertanggung jawab karena apa alasan sehinggah tidak menyetujui usulan calon Wawali Kendari yang di usulkan dari Partai Koalisi dalam hal ini PAN dan PKB,” pungkasnya.
Reporter: Sunarto
Editor: Sumarlin
