Kominfo Sultra Apresiasi Pelaksanaan FGD Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik
KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Komisi Informasi (KI) Pusat menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk penyusunan indeks keterbukaan informasi publik (IKIP) Provinsi Sultra, di salah satu hotel di Kota Kendari, Selasa (14/6/2022).
Hadir dalam FGD tersebut anggota KI Pusat, Gede Narayana dan Staf Ahli KI Romanus Ndau sekaligus memimpin jalannya FGD.
Tak lupa, di forum FGD itu turut dihadirkan para informan ahli dan tim kelompok kerja (pokja) serta para komisioner KI Sultra yang baru saja terpilih.
Gede Narayana dalam sambutannya mengatakan, hasil dari FGD Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sultra tidak dimaksudkan untuk dikompetisikan.
Dia bilang hal tersebut hanya semata-mata untuk memotret kondisi keterbukaan informasi di Sultra, terutama dalam kaitannya dengan lingkungan fisik, politik, ekonomi, dan hukum.
Berapa pun nilai indeks yang diperoleh Sultra nantinya, itu tidak semata-mata peran dari pemerintah daerah, tetapi juga peran dari masyarakat, dunia usaha, dan penegak hukum.
Menurut dia, ukurannya bukan soal kinerja pemerintah, tapi dipengaruhi oleh seluruh aspek seperti yang disebutkan sebelumnya.
“Ironis sekali jika nilai indeks yang diperoleh tinggi, namun KI justru belum punya kantor atau anggarannya sangat rendah,” perumpamaan Mantan Ketua KI Pusat periode 2017-2021 yang kembali terpilih sebagai komisioner pada periode 2021-2025.
Kepala Dinas Kominfo Sultra Ridwan Badallah menuturkan apresiasinya atas pelaksanaan FGD yang dikomandoi KI Pusat. Terlebih tahun ini, KI Sultra telah memiliki komisioner yang baru terpilih.
“Berdasarkan arahan dari Bapak Gubernur, pelantikan anggota KI Sultra kita agendakan pada 20 Juni 2022 mendatang,” jelas Ridwan Badallah.
Sebagai informasi, penyusunan indeks keterbukaan informasi publik merupakan agenda tahunan KI Pusat dalam rangka memotret keterbukaan informasi publik di 34 provinsi se-Indonesia.
Fasilitasi penyusunannya dilaksanakan oleh Tim Pokja yang telah ditugaskan oleh KI Pusat berdasarkan usulan daerah. Dalam rangka memperoleh indeks tersebut, Tim Pokja menetapkan informan ahli yang akan diwawancara.
Sebanyak sembilan orang informan ahli yang kemudian ditetapkan oleh KI Pusat, yang mewakili unsur pemerintah, pelaku usaha, dan tokoh masyarakat/pemuda.
Adapun sembilan informan ahli tersebut masing-masing Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra Asrun Lio, akademisi Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari Prof. Aris Badara, Kepala Dinas Kominfo Kota Kendari Fadlil Suparman, Ketua Hipmi Sultra Alvian Akawijaya Putra, dan Komisaris Bank Sultra La Ode Rahmat Apiti.
Selanjutnya, Ketua Walhi Sultra Saharuddin, Ketua PWI Sultra Sarjono, Ketua AJI Kendari Rosniawanty Fikri, dan Sekretaris KNPI Sultra Erwin Gayus.
Hasil wawancara sembilan informan ahli tersebut kemudian dikonfirmasi kembali melalui FGD. Hasilnya, akan dirilis oleh KI Pusat bersama dengan nilai indeks dari provinsi lain se-Indonesia. (bds*)
Reporter: Sunarto
Editor: J. Saki
