KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, mengalokasikan anggaran tak terduga khusus penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) sebesar Rp25 miliar.
Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Sultra, Muhamad Endang SA, justru menilai anggaran tak terduga penanganan Covid-19 yang direalokasi Pemprov Sultra, masih sangat minim.
Bahkan, lanjut ESA sapaan akrab Muhamad Endang SA mengatakan, alokasi anggaran yang minim seperti itu membuktikan Gubernur Sultra, Ali Mazi tidak menunjukan keberpihakan kepada kepentingan rakyat ditengah penanganan wabah Covid-19 ini.
“Anggaran Rp25 miliar, apa lagi sebelumnya hanya Rp3 miliar adalah sesuatu yang ironis untuk urusan sepenting penanganan pandemi Covid-19,” katanya, kepada Detiksultra.com, Selasa (31/3/2020).
Tambahnya, Ketua DPD Partai Demokrat Sultra ini menuturkan, harusnya Pemprov Sultra berkaca terhadap kebijakan dari daerah lainnya dalam pengalokasian anggaran khusus untuk penanganan pendemi Covid-19.
“Sebagai contoh di Sulawesi Selatan (Sulsel), berdasarkan hasil rapat gubernur dan DPRD disepakati relokasi anggaran sebesar Rp500 miliar untuk menangani Covid-19. Di Nusa Tenggara Timur (NTT) hanya untuk pembelian APD saja mengalokasikan anggaran kurang lebih sebesar Rp60 miliar,” ungkapnya.
BACA JUGA :
Endang pun memperkirakan, pengalokasian anggaran penangan Covid-19 yang dikucurkan oleh Pemprov Sultra, kurang lebih Rp150 miliar.
Anggaran sebesar itu menurutnya, bisa didapatkan dari realokasi anggaran proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), yang sesuai surat Menteri Keuangan (Menkeu) harus ditunda pelaksanaannya. Selain itu, anggaran tersebut juga bisa berasal dari rasionalisasi anggaran proyek yang belum urgen dan masih bisa ditunda pelaksanaannya.
Jika anggaran sebesar itu disiapkan, maka penggunaannya selain diperuntukkan untuk pembelian Alat Perlindungan Diri (APD) dan Fasilitas Kesehatan (Faskes) juga bisa dialokasikan bagi tenaga kesehatan.
Penting juga untuk dipikirkan, dilaksanakan pengadaan program atau kegiatan Bantuan Sosial (Bansos) bagi keluarga terdampak langsung pandemi Covid-19 ini.
“Kita tidak bisa meminta masyarakat tetap dirumah sementara perut mereka keroncongan,” tutur Endang.
“Untuk itu, kami bakal mendorong anggaran penanganan Covid-19 ini lebih besar lagi, di rapat evaluasi penanganan dan anggaran penanganan pandemi Covid-19 besok (1/4/2020). Kebetulan saya selaku pimpinan rapat, dan akan di hadiri oleh Pj Sekda yang berkapasitas sebagai TPAD, kemudian ada Forkopimda, dan Gugus Tugas Covid-19 Sultra,” jelasnya.
Tak hanya anggaran penanganan pandemi Covid-19 saja yang dinilai masih minim.
Namun kata Endang, pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19 selama ini juga masih terkesan belum efektif dan tidak menumbuhkan keyakinan terhadap publik, bahwa pemprov dapat mengendalikan keadaan, mempunyai konsep, protokol dan strategi menangani wabah pandemi Covid-19 di bumi anoa.
“Ini dibuktikan dengan lambatnya diketahui hasil test swab pasien PDP yang telah meninggal dunia asal Kolaka. Belum lagi kesan tidak adanya inovasi inisiatif semata-mata mengikuti ritme dan arahan pemerintahan pusat,” tandasnya.
Reporter: Sunarto
Editor: Dahlan
