Anggota DPR RI Bahtra Tampung Aspirasi 98 Honorer BPN Sultra soal Polemik PPPK yang TMS
MUNA BARAT, DETIKSULTRA.COM – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menampung dan siap memperjuangkan aspirasi para honorer BPN Sultra sebanyak 98 orang yang tidak memenuhi syarat (TMS) pada seleksi PPPK gelombang II yang baru saja dilaksanakan.
Hal tersebut ia sampaikan saat menerima kunjungan ketua forum jabatan pengemudi, petugas kebersihan dan satuan pengamanan ATR/BPN Sultra, Ramlin yang berlangsung di gedung DPR RI beberapa waktu lalu.
Saat itu Ramlin disambut baik oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong (BA) yang merupakan putra daerah Sultra.
Mewakili para honorer, Ramlin mengatakan kedatangannya membawa keluhan para tenaga honorer yang telah bekerja puluhan tahun di kantor Pertanahan 17 Kabupaten/Kota termasuk Kanwil BPN Provinsi Sultra.
Ia menyampaikan 98 orang honorer yang mengikuti seleksi PPPK gelombang II dinyatakan TMS oleh panitia seleksi penerimaan PPPK Kementerian ATR/BPN 2024 karena tidak memiliki pengalaman kerja dan relevan sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar sesuai dengan ketentuan MenPan RB Nomor 185 Tahun 2022.
Baca Juga : Soal Penundaan Pengangkatan CPNS dan PPPK, Begini Tanggapan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dapil Sultra
Padahal menurut Ramlin mereka telah bekerja selama bertahun-tahun dan aktif secara terus menerus sejak 2013 sampai 2024 serta teregistrasi valid pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Kementerian ATR/BPN.
“Padahal kami sudah bekerja sebagai tenaga honorer dan diangkat melalui SK oleh pejabat yang berwenang sebelum terbitnya PP Nomor 49 Tahun 2018 dan surat edaran Menpan Nomor 185 tahun 2022 dimaksud,” jelasnya.
Ia merasa heran dengan keputusan panitia ini, sebab pada saat penerimaan seleksi PPPK tahun 2023 mereka dinyatakan diterima dan lulus untuk mengikuti ujian seleksi namun tiba-tiba pada seleksi PPPK 2024 dinyatakan tidak lulus.
“Jadi kami pada 2023 kami diakui sebagai honorer Kementerian ATR/BPN tapi kenapa pada tahun 2024 kami dianggap bukan honorer, dalam arti ada kebijakan dan perlakuan yang berbeda dengan dasar regulasi yang sama,” kesalnya heran
Ia berharap ia bersama honorer lainnya difasilitasi untuk langsung menemui langsung kementerian ART/BPN RI demi pengabdian dan kemanusiaan.
Esensinya tugas DPR itu adalah menghimpun dan menelaah aspirasi masyarakat tersebut untuk di tindaklanjuti sebagai bentuk pengawasan terhadap kebijakan dan program yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
“Tentunya kami sangat berterima kasih kepada Bahtra sudah menampung aspirasi kami. Kami berharap aspirasi kami dapat diakomodir dan mendapat perlakuan yang sama dengan tenaga honorer lainnya agar diloloskan mengikuti ujian seleksi PPPK 2024 gelombang II,” harapnya.
Sementara itu, Bahtra Banong siap menampung aspirasi keluhan para honorer dan akan menyampaikan kepada pemerintah. Pemerintah saat ini sedang membuat formulasi yang tepat agar harapan masyarakat dapat terpenuhi.
“Semua kita tampung aspirasi yg masuk kemudian kami sampaikan ke pemerintah secepatnya,” jelasnya saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsAppnya, Jumat (14/3/2025).
Ia menegaskan pihaknya akan terus perjuangkan aspirasi CPNS dan honorer baik yang belum lolos maupun yang sudah lolos PPPK di seluruh Indonesia terutama yang ada di Sultra. Ia optimis, dalam waktu dekat ini pihak pemerintah akan mengambil keputusan terbaik untuk masyarakat khususnya di wilayah Sultra.
“Insyaallah dalam waktu dekat sudah ada hasil keputusan pemerintah dan tentunya ini keputusan terbaik untuk kita semua,” tandasnya. (cds)
Reporter: La Ode Darlan
Editor: Biyan
