KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Pernyataan Asrun beberapa waktu lalu mengenai ambisi besarnya yang ingin menang mudah pada pertarungan Pilgub Sultra 2018, dengan hanya melawan “Kotak Kosong” ternyata menuai kecaman dari bakal calon gubernur lainnya, yakni Masihu Kamaluddin. Menurut mantan Rektor Unissula Semarang ini, strategi politik melawan kotak kosong itu merupakan cara yang tidak demokratis dan merupakan hal yang tidak lazim.
“Kita harus lawan figur yang ingin menang lawan kotak kosong. Ini bentuk demokrasi primitif,” ungkap Masihu saat mejadi pembicara dalam bincang politik di Kendari, pada Kamis malam (21/12/17).
Ia bahkan mencontohkan, kasus kepala daerah yang pernah menang melawan kotak kosong yakni Bupati Buton, justru berakhir secara tragis di tangan KPK, karena terbukti korupsi. Hal itu pula yang Ia yakini sebagai ancaman pada praktik demokrasi di Sultra.
“Kalau hal itu terjadi di Pilgub Sultra maka demokrasi kita bisa terancam, maka sekali lagi, mari kita lawan calon gubernur yang mau menang besar dengan melawan kotak kosong,” tegas Masihu.
Selain itu, akademisi senior kelahiran Kaledupa ini, menyoroti sikap Asrun yang mendominasi perolehan dukungan partai politik untuk mengusungnya bersama Hugua.
“Memborong partai adalah karakter orang yang haus kekuasaan dan bersifat diktator absolut,” tegas Masihu.
Ia menambahkan, bahwa kekuasaan itu cenderung melakukan korupsi, dan kekuasaan absolut sudah tentu akan menjadi koruptor secara absolut. Baginya, sikap memborong partai politik secara psikologis merupakan ketidakpercayaan diri berhadapan dengan lawan politiknya secara demokratis.
Di saat yang sama, Masihu Kamaluddin menyebut dukungan Partai Gerindra kepada Paslon Asrun-Hugua dengan meneken pakta integritas oleh DPD I Gerindra Sultra beberapa waktu lalu adalah sebuah pembohongan publik. Hal ini tidak sesuai dengan kebijakan partai di pusat.
“Ketum Gerindra belum memutuskan untuk mencalonkan pasangan tersebut untuk Cagub Sultra 2018-2023,” tutur Masihu.
Kecaman yang dilontarkan itu, membuatnya mengajak masyarakat agar cermat dalam memilih nahkoda Sultra ke depan, sehingga masyarakat Sultra bisa selamat dari ancaman demokrasi nantinya.
Reporter: Fadli Aksar
Editor: Ann
