KENDARI, DETIKSULTRA. COM – Masa kerja perdana Gubernur dan wakil Gubernur Sultra, Ali Mazi dan Lukman Abunawas banyak tak mengetahui, jika 100 Kerja pemimpin baru Sultra ini, boleh dikata berhasil.
Hal itu diungkapkan Kadis Kominfo Pemda Sultra, Kusnadi, bahwa program 100 Gubernur dan wakil Gubernur Sultra waktunya hanya tiga bulan, tetapi dengan waktu singkat itu, kedua pemimpin tersebut dapat mengiplementasikan lima pilar Sultra emas, bertajuk Sultra berbudaya dan beriman, Sultra cerdas, Sultra produktif, dan Sultra bantuan masyarakat miskin.
Dirinya menyebutkan, dari lima pilar Sultra emas tersebut, 77 OPD yang melaksnakan 95 program dan 297 kegiatan sudah berjalan dengan baik dan itu sudah dirasakan masyarakat. Seperti, bedah rumah layak huni yang jumlahnya 271, sudah kerjakan dan langsung diserahkan kepada masyarakat.
“Di bidang bina marga pembangunan rehabilitasi jaringan irigasi di Konawe, Kolaka, Mubar, Konsel dan Kolut. Selain itu rehabilitasi bantaran dan tanggul sungai di Kendari, Muna, Buton, Konsel dan Mubar,” ucap dia, Selasa (25/12/2018).
Selain itu, di bidang pendidikan pemberian beasiswa gerakan pendidikan inklusif kartu Indonesia pintar untuk 1.000 siswa dan beasiswa sahabat Sultra untuk 51 orang, serta pemberian biaya pendidikan kepada mahasiswa yang berprestasi mulai diploma sampai S3.
Lebih lanjut, kata Kusnadi di bidang ekonomi, Pemprov juga sudah memberikan bantuan untuk 500 Kepala Keluarga (KK) usaha ekonomi produktif (UEP) di dua Kabupaten yakni Kolaka Utara dan Konawe Kepulauan.
“Kemudian penanganan fakir miskin pesisir untuk 300 KK di Buton Tengah. Belum lagi disektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata dan sektor lainnya. Selain itu Pak Ali mazi dan Lukman juga memberangkatkan imam dan hafis umrah 22 orang tahun ini dengan biaya pribadi,” jelasnya.
Untuk itu, dirinya mengatakan jika ada yang berspekulasi bahwa program 100 hari kerja Gubernur dan wakil Gubernur Sultra belum nampak dan terbukti, itu tidak benar. Bahkan Gubernur dan Wagub Sultra, kata dia, setiap saat mengecek dan mengevaluasi ketika rapat kerja, untuk mengetahui sejauh mana realisasi pelaksanàan program 100 hari yang telah dilaksanakan.
“Bahkan SKPD yang tidak mampu melaksanakan program 100 hari di SKPD akan dievaluasi. Pemerintah terbuka untuk dikritik dari masyarakat sepanjang kritikannya konstruktif dan memberi solusi untuk kemashalatan dan kesejahtraan rakyat Sultra,” tegasnya.
Ditambahkannya pula, jika diluar sana ada yang menilai Gubernur dan wakil Gubernur Sultra jarang mengikuti apel, itu hanya bualan semata. Kedua pemimpin tersebut, menurut dia selalu mengikuti apel entah itu apel di hari-hari penting maupun apel gabungan, keduanya silih berganti menjadi insfektur jika salah satu dari mereka tidak dapat menghadiri.
“Kalaupun misalnya terlambat , itu karena acara yang mau dihadiri Gubernur belum siap dibuka atau dilaksanakan alias panitianya selaku penyelenggara belum siap,” ujarnya.
“Kalau misalnya Gubernur berhalangan hadir bisa diwakilkan kepada Wagub tidak mungkinlah semua acara yang sudah diagendakan beliau sendiri yang mau buka, bisa diwakilkan ke Wagub ataukah ke asisten tergantung urgen acaranya,” tandasnya.
Reporter: Sunarto
Editor: Sumarlin
