Ekobis

Realisasi APBN di Wilayah Kerja KPPN Kendari Capai Rp8,469 Triliun

Dengarkan

KENDARI, DETIKSULTRA.COM– Pemerintah terus mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serentak secara nasional agar sendi perekonomian di daerah yang terdampak bisa pulih kembali. Salah satunya melalui capaian realisasi anggaran untuk stimulus pemulihan ekonomi di daerah.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kendari, Teguh Ratno Sukarno mengungkapkan, sejak Januari 2021 hingga 10 Januari 2022, realisasi anggaran pendapatan belanja negara (APBN) untuk wilayah kerajaan KPPN Kendari mencapai Rp8,469 triliun.

“Namun kinerja pelaksanaan APBN tahun 2021 di Kendari secara umum masih terpengaruh oleh pandemi Covid-19, terutama varian Delta yang menyebar sejak pertengahan 2021 hingga sekarang,” ungkap Teguh Ratno di aula KPPN Kendari, Rabu (26/1/2022).

Dijelaskan, realisasi APBN di wilayah kerja (wilker) KPPN Kendari ditopang oleh lima sektor utama, yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bansos dan transfer ke daerah dan dana Desa (TKDD).

“Untuk realisasi belanja pegawai mencapai Rp1,679 triliun dari pagu yang dianggarkan sebesar Rp1,683 triliun dengan persentase capaian 99,76 persen,” ujar Teguh.

Sementara itu, kata dia, untuk realisasi belanja barang mencapai Rp2,116 triliun dengan pagu sebesar Rp2,197 triliun. Kemudian belanja modal, realisasi capaian sebesar Rp2, 221 triliun dengan pagu anggaran sebesar Rp2,268 triliun, sehingga presentasi capaian sebesar 97,91%.

Sedangkan untuk belanja bansos mencapai Rp8,578 miliar dengan pagu sebesar Rp8,579 miliar sehingga persentase mencapai 99,99%. Serta capaian anggaran TKDD sebesar Rp2,443 triliun dengan total pagu Rp2,531 triliun sehingga persentase capaian 96,54%.

Dia menuturkan, adapun belanja prioritas pemerintah dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Covid-19 dan menjaga stabilitas perekonomian di daerah terbagi menjadi lima cluster, yaitu belanja infrastruktur, belanja kesehatan, kemudian belanja kesejahteraan rakyat, belanja pendidikan, belanja pertanian serta belanja dana desa. (bds*)

 

Reporter: M5
Editor: J. Saki

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button