Hal itu disampaikan Hugua usai menghadiri puncak peringatan Bulan Bahasa dan Sastra 2026 yang digelar Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara di salah satu pusat perbelanjaan di Kendari, Senin (26/10/2026) sore.

Hugua mengapresiasi kegiatan tersebut karena dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga bahasa Indonesia dan bahasa daerah sebagai identitas bangsa sekaligus memperkuat persatuan.

“Bahasa itu identitas jiwa bangsa, identitas daerah, dan jiwa daerah. Bahasa juga menjadi pemersatu bangsa serta arah peradaban,” ujar Hugua.

Menurutnya, bahasa tidak sekadar menjadi alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan nilai gotong royong, silaturahmi, kebersamaan, dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat.

Ia juga mengapresiasi upaya Balai Bahasa dalam melestarikan budaya lokal sekaligus meningkatkan minat baca masyarakat. Menurut Hugua, kebiasaan membaca menjadi salah satu kunci untuk mendorong kemajuan daerah.

Di sisi lain, Hugua menyoroti fenomena anak-anak yang memahami bahasa daerah, tetapi tidak mampu menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Kondisi tersebut, kata dia, menjadi perhatian bersama, terutama bagi keluarga yang tinggal di wilayah perkotaan.

“Anak-anak yang lahir di kota seharusnya tetap bisa berbahasa ibu. Saya berharap para orang tua mengajarkan bahasa daerah kepada anak-anaknya sejak dini karena itu adalah identitas mereka,” tegasnya.

Ia menilai pelestarian bahasa daerah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah atau lembaga pendidikan. Penggunaan bahasa daerah dalam lingkungan keluarga juga menjadi faktor penting agar bahasa tersebut tetap hidup dan diwariskan lintas generasi.

Hugua turut mendukung penguatan pembelajaran bahasa daerah melalui muatan lokal di sekolah. Ia berharap upaya tersebut dapat dikembangkan hingga perguruan tinggi, sehingga pelestarian bahasa daerah berjalan berkelanjutan.

“Kalau bahasa punah, budaya juga ikut punah. Karena itu, bahasa daerah harus terus dipertahankan dan dipraktikkan, baik di sekolah maupun di rumah,” katanya.

Sementara itu, Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, Dewi Pridayanti, mengatakan peringatan Bulan Bahasa dan Sastra menjadi momentum untuk mengingat kembali semangat Sumpah Pemuda, khususnya ikrar menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Menurut Dewi, Balai Bahasa memiliki tugas membina, mengembangkan, dan melindungi bahasa Indonesia serta bahasa daerah di Sulawesi Tenggara. Berbagai kegiatan digelar sepanjang Bulan Bahasa, mulai dari festival bahasa ibu, lomba membaca nyaring bagi guru sekolah dasar, hingga lomba pidato bahasa Indonesia bagi mahasiswa internasional.

Puncak peringatan tersebut juga menjadi ajang apresiasi bagi warga negara asing yang berupaya mempelajari bahasa dan budaya Indonesia. Salah satunya karyawan perusahaan asing di Sulawesi Tenggara yang mendapat penghargaan karena memiliki kemauan belajar bahasa Indonesia.

Dewi menilai upaya tersebut menjadi pengingat bahwa bahasa Indonesia perlu dijaga martabatnya, termasuk di tengah maraknya penggunaan bahasa asing.

“Orang asing saja mau belajar bahasa Indonesia. Lalu, bagaimana dengan kita? Kita harus menjaga bahasa sendiri agar tetap berdaulat,” ujarnya.

Namun, upaya pelestarian bahasa daerah di Sulawesi Tenggara masih menghadapi tantangan, terutama keterbatasan tenaga pengajar yang memiliki latar belakang pendidikan khusus bahasa daerah.

Dewi menjelaskan, selama ini guru yang mengajarkan bahasa daerah umumnya dipilih karena mampu menuturkan bahasa tersebut, bukan karena memiliki kualifikasi akademik khusus di bidang bahasa daerah.

Karena itu, Balai Bahasa berharap pemerintah daerah dan perguruan tinggi dapat berkolaborasi untuk memperkuat sumber daya manusia, termasuk membuka peluang pendirian program studi bahasa daerah.

Selain itu, pihaknya mendorong dukungan regulasi dari pemerintah daerah agar pembelajaran bahasa daerah dapat diterapkan secara lebih kuat di lingkungan pendidikan.

Menurut Dewi, keberadaan program studi bahasa daerah akan membuka kesempatan bagi generasi muda untuk mendalami bahasa lokal sekaligus menjadi tenaga pengajar yang kompeten.

Dengan dukungan keluarga, sekolah, pemerintah, dan perguruan tinggi, pelestarian bahasa daerah di Sulawesi Tenggara diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi kebiasaan yang terus hidup dalam keseharian masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Balai Bahasa Sultra juga memberi apresiasi terhadap mitra kerjanya seperti BI Sultra, media hingga pihak swasta lainnya. (cds)

Reporter: Septiana Syam
Editor: Wulan

The post Pesan Wagub Sultra: Bahasa Daerah Jangan Sampai Punah first appeared on DetikSultra.com.

Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, Dewi Pridayanti, mengatakan Festival Tunas Bahasa Ibu menjadi wadah bagi anak-anak untuk menunjukkan kemampuan berbahasa daerah sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa ibu.

“Anak-anak sekarang jarang menggunakan bahasa daerah. Karena itu, kegiatan seperti ini menjadi salah satu upaya kami untuk menumbuhkan keinginan mereka agar tetap mengenal dan menggunakan bahasa daerah,” kata Dewi saat membuka kegiatan.

Dalam festival tersebut, anak-anak menampilkan kemampuan mereka melalui sejumlah kategori, di antaranya menyanyi dan mendongeng dan menyanyj menggunakan bahasa daerah. Para peserta yang berhasil menjadi pemenang juga mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka di hadapan para undangan.

Dewi menjelaskan, Festival Tunas Bahasa Ibu tahun ini memasuki pelaksanaan tahun ketiga. Pada tahun pertama, kegiatan menyasar satu bahasa daerah, kemudian diperluas menjadi dua bahasa pada tahun kedua, yakni bahasa Tolaki dan bahasa Wolio.

Pada tahun ketiga, cakupan kegiatan kembali ditambah dengan satu bahasa daerah. Perluasan tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pelestarian bahasa daerah di Sulawesi Tenggara.

Meski demikian, Dewi mengakui festival tersebut belum cukup untuk melestarikan bahasa daerah secara menyeluruh. Menurutnya, diperlukan keterlibatan berbagai pihak, terutama pemerintah daerah, lembaga pendidikan, guru, dan orang tua.

“Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam pelestarian bahasa daerah. Kegiatan yang kami lakukan ini memang belum maksimal, tetapi merupakan salah satu upaya untuk menjaga agar bahasa daerah tetap lestari,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah kabupaten dan kota tidak hanya mendukung kegiatan seremonial, tetapi juga membuat kebijakan konkret untuk memastikan bahasa daerah tetap digunakan oleh generasi muda.

Salah satu langkah yang dinilai penting adalah penerbitan peraturan daerah atau surat edaran yang mendorong pengajaran bahasa daerah di satuan pendidikan. Dengan adanya regulasi tersebut, pelestarian bahasa daerah diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan melalui dunia pendidikan.

Menurut Dewi, sekolah memiliki peran strategis dalam memperkenalkan dan membiasakan penggunaan bahasa daerah kepada anak-anak. Dengan demikian, bahasa daerah tidak hanya dikenal sebagai bagian dari kebudayaan, tetapi juga tetap digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam penguasaan bahasa. Anak-anak diharapkan mampu mempelajari bahasa Indonesia dan bahasa asing tanpa meninggalkan bahasa daerah sebagai identitas budaya.

Selain menjadi ajang unjuk kemampuan anak-anak, Festival Tunas Bahasa Ibu juga diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Bahasa Daerah di Sulawesi Tenggara.

Dewi turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, khususnya anak-anak yang telah mengikuti perlombaan. Ia meminta para guru dan orang tua terus mendampingi anak-anak dalam mempelajari serta menggunakan bahasa daerah.

“Kami berharap Bapak dan Ibu guru terus mendampingi anak-anak agar mereka tetap mengenal dan mampu menggunakan bahasa daerah,” tuturnya.

Selain Festival Tunas Bahasa Ibu, peringatan Bulan Bahasa dan Sastra 2026 juga diisi dengan gelar wicara literasi yang menghadirkan Maman Suherman, seorang penulis sekaligus pegiat literasi.

Rangkaian kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat budaya literasi sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian bahasa dan sastra, baik bahasa Indonesia maupun bahasa daerah. (cds)

Reporter: Septiana Syam
Editor: Wulan

The post Peringati Bulan Bahasa dan Sastra, Balai Bahasa Sultra Ajak Anak Lestarikan Bahasa Daerah Lewat Festival Tunas Ibu first appeared on DetikSultra.com.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI, Anang Supriatna, dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa NR diduga kuat terlibat dalam memuluskan praktik melanggar hukum tersebut.

Anang menjelaskan, kasus ini bermula pada kurun waktu 2017 hingga 2019. PT CNI yang mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) di Kabupaten Kolaka, Sultra, secara melawan hukum melakukan ekspor nikel tanpa memenuhi kewajiban pasar domestik (Domestic Market Obligation/DMO).

Untuk melancarkan aksinya, Direktur Utama PT CNI, Derian Sakmiwata (DS), secara melawan hukum meminta pihak PT Sucofindo Kendari menerbitkan dokumen uji kadar nikel yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Dokumen hasil rekayasa tersebut kemudian dijadikan syarat utama pengajuan izin ekspor. Setelah dokumen uji kadar terbit, tersangka DS mengajukan permohonan rekomendasi izin ekspor ke Kementerian ESDM RI. Permintaan ini kemudian dipenuhi oleh MTP (Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM periode 2013–2017) bersama BS (Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba Kementerian ESDM).

“Padahal, PT CNI saat itu belum memiliki rencana merja dan anggaran biaya yang merupakan syarat mutlak dalam penerbitan rekomendasi izin ekspor,” ungkap Anang dalam rilisnya beberapa waktu lalu.

Karena rekomendasi izin ekspor sudah terlanjur terbit sebelum RKAB ada, tersangka DS kemudian meminta Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Sultra (MHI) dan Kasi Pemberian dan Pemetaan WIUP Dinas ESDM Sultra, NR untuk tidak melakukan verifikasi secara komprehensif terhadap pengajuan dokumen persetujuan RKAB PT CNI.

“Akibatnya, persetujuan RKAB yang telah dimanipulasi tersebut terbit secara tidak sah dan digunakan oleh PT CNI sebagai dokumen kelengkapan persetujuan ekspor,” pungkas Anang. (cds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Kejagung Ungkap Peran Kasi Pemetaan WIUP Dinas ESDM Sultra di Kasus Ekspor Nikel Ilegal PT CNI first appeared on DetikSultra.com.

Sugeng Riyanta menerima langsung para pengurus Amsi Sultra di ruang kerjanya. Dalam pertemuan itu, Sugeng didampingi Asisten Intelijen Kejati Sultra, Muhammad Ilham.

Sugeng menyampaikan terima kasih kepada pengurus AMSI Sultra yang telah meluangkan waktu untuk bersilaturahmi dengan jajaran Kejati Sultra.

“Terima kasih sudah berkenaan silaturahmi di Kejati Sultra,” kata Sugeng Riyanta saat menerima kunjungan pengurus AMSI Sultra.

Mantan Penjabat Bupati Tapanuli Tengah ini menilai, kehadiran AMSI di Sultra dapat menjadi mitra strategis bagi Kejati Sultra maupun kejaksaan negeri, khususnya dalam menyampaikan capaian kinerja kejaksaan kepada publik.

Selama empat bulan bertugas di Sultra, Sugeng mengaku melihat dan merasakan kontribusi pers dalam menyampaikan informasi mengenai kinerja kejaksaan kepada masyarakat berjalan dengan baik.

“Alhamdulillah selama empat bulan saya bertugas di Sultra, saya melihat dan merasakan kerja sama dan kontribusi pers di Sultra sangat bagus, kuat dalam menyampaikan kinerja kejaksaan kepada masyarakat. Mulai dari bagaimana program-program dan langkah-langkah kejaksaan dalam rangka melaksanakan tugas atau fungsi yang bermanfaat bagi masyarakat,” kata Sugeng Riyanta.

Mantan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah ini menegaskan, dukungan media dan wartawan sangat penting agar berbagai capaian kejaksaan dapat diketahui masyarakat luas.

Menurutnya, sehebat apa pun capaian yang diraih kejaksaan, hal itu tidak akan tersampaikan dengan baik kepada publik tanpa dukungan pemberitaan media.

“Alhamdulillah sampai hari ini, berita-berita yang ditulis rekan-rekan wartawan di Sulawesi Tenggara masih sangat proporsional,” katanya.

Sugeng juga berharap kehadiran AMSI di Sultra dapat mendorong perkembangan media agar semakin berkualitas dan profesional, sekaligus memperkuat hubungan antara kejaksaan dan insan pers.

“Terima kasih, semoga ke depannya, AMSI dan kejaksaan di Sultra makin terjalin sinergitas yang baik. Ke depan akan banyak pers rilis dan kami harap bantuan dan kerja sama AMSI Sultra untuk membantu menyampaikannya kepada publik. Kami ingin apa yang kita lakukan itu dirasakan dampaknya nyata untuk masyarakat,” kata Sugeng.

Mantan Direktur D pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung ini juga mengakui besarnya peran media dalam mendukung pelaksanaan tugas kejaksaan, terutama dalam pengawasan dan penegakan hukum.

Ia menjelaskan, informasi yang diterima kejaksaan memiliki keterbatasan, sementara media dan wartawan berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam menjalankan tugas jurnalistik sehari-hari. Kondisi tersebut membuat media memiliki akses terhadap berbagai informasi yang dapat menjadi perhatian kejaksaan.

“Sebagai Kajati, informasi yang saya dapat sangat terbatas. Sementara media dan wartawan sehari-hari di lapangan bertemu dengan masyarakat luas. Jadi banyak informasi yang didapatkan. Insyaallah ke depan AMSI dan Kejaksaan Tinggi Sultra dan jajarannya bisa lebih bersinergi lagi,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua AMSI Sultra, Nuryadi, menyampaikan terima kasih kepada Sugeng Riyanta yang telah menerima pengurus AMSI Sultra di ruang kerjanya.

Menurut Nuryadi, Kejati Sultra merupakan lembaga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pertama di Sultra yang dikunjungi AMSI Sultra dalam rangka silaturahmi dan membangun komunikasi antarlembaga.

“Kejati Sultra merupakan lembaga Forkopimda pertama di Sultra yang dikunjungi AMSI Sultra. Alhamdulillah diterima langsung oleh Kajati,” kata Adi, sapaan akrab Nuryadi.

Lebih lanjut, AMSI Sultra mengapresiasi komitmen Kejati Sultra dalam memperkuat penegakan hukum di bawah kepemimpinan Sugeng Riyanta. Sosok yang dikenal dengan julukan “Jaksa Tanpa Kompromi” ini diharapkan terus mendorong penegakan hukum yang tegas, profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dalam audiensi itu, Adi juga memperkenalkan bahwa AMSI adalah organisasi perusahaan media digital yang dibentuk pada 18 April 2017 di Jakarta. AMSI didirikan sebagai wadah bagi media siber untuk mendorong profesionalisme, independensi, dan keberlanjutan bisnis media digital di tengah derasnya arus informasi dan tantangan disinformasi.

Saat ini, AMSI telah memiliki lebih dari 500 perusahaan media siber yang tersebar di 28 wilayah Indonesia. Media arus utama nasional berskala besar yang masih bergabung dan aktif menggerakkan roda organisasi adalah Tempo.co, suara.com, Tribunnews.com, Tirto.id, hingga liputan6.com. Bahkan CEO Tempo Digital, Wahyu Dhyatmika, saat ini menjabat sebagai Ketua Umum AMSI Pusat periode 2023–2027.

Sementara di Sulawesi Tenggara, media yang tergabung di AMSI adalah Lenterasultra.com, Detiksultra.com, SultraKini.com, Bumisultra.com, Sultranesia.com, Sultratop.com, Panjikendari.com, Tegas.co, Teramedia.id, Sultraline.id, Bentaratimur, Lajur, Inilahsultra, Zonasultra, Kendarinesia.com, KilasSultra.com, Lulopedia, MCNNews, dan Kendari Merdeka.

AMSI juga menjadi salah satu konstituen Dewan Pers dan aktif mempromosikan jurnalisme berkualitas serta kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat demokrasi dan transparansi publik. (===)

The post AMSI Sulawesi Tenggara Jadi Mitra Strategis Kejaksaan Tinggi first appeared on DetikSultra.com.

Tabur bunga tersebut dipimpin langsung Ketua Ormas MKGR Sultra, Aksan Jaya Putra (AJP), dan dihadiri Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Sultra, Rusiawati Abunawas, Ketua Himpunan Wanita Karya (HWK) Sultra, Dewi Tamburaka, serta Ketua Majelis Taklim Al Hidayah, Masyura.

Kehadiran unsur organisasi perempuan dan sayap organisasi tersebut turut mewarnai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dari tradisi peringatan hari jadi Golkar.

Aksan mengatakan, peringatan HUT ke-62 Golkar tahun ini mengusung tema “Golkar Bersama Rakyat, Karya Nyata Rakyat Sejahtera”.

Bagi dia, ziarah bukan sekadar agenda tahunan. Kegiatan ini menjadi kesempatan untuk mengenang jasa para pendahulu yang telah berkontribusi bagi bangsa dan perjalanan partai.

Menurutnya, ziarah ke TMP merupakan bentuk penghormatan kepada para pahlawan, termasuk mereka yang berjasa dalam perjalanan Partai Golkar.

“Partai ini ada sampai 62 tahun karena jasa-jasa mereka,” kata Aksan.

Ia menjelaskan, doa bagi para pendahulu menjadi kegiatan yang terus dilakukan setiap tahun. Melalui ziarah tersebut, kader diingatkan bahwa perjalanan panjang organisasi tidak terlepas dari jasa orang-orang yang telah mendahului mereka.

Peringatan HUT Golkar di Sultra juga akan dilanjutkan dengan sejumlah agenda sosial dan kemasyarakatan, antara lain jalan santai, pasar murah, dan donor darah.

Pelaksanaan kegiatan tersebut masih akan dikoordinasikan bersama La Ode Darwin setelah agenda koordinasi wilayah di Bali. Rangkaian perayaan HUT Golkar direncanakan berlangsung hingga akhir tahun.

Di tengah rangkaian peringatan itu, Golkar Sultra juga mulai mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2029. Aksan mengatakan, penjaringan bakal calon anggota legislatif telah mulai dilakukan dengan target mencapai 200 persen dari kebutuhan pencalonan.

“Di tahun ini kita sudah mulai menjaring caleg-caleg 200 persen. Saya kira nanti, kalau tidak salah, di 2028 itu sudah final,” ujarnya.

Menurutnya, persiapan lebih awal diperlukan agar partai memiliki waktu untuk membangun kesiapan organisasi menghadapi pemilu mendatang.

Sementara itu, konsolidasi organisasi di tingkat daerah masih berlanjut. Muara Golkar Kabupaten Konawe, kata dia, masih menunggu penjadwalan kehadiran Ketua DPD I Golkar Sultra, La Ode Darwin. (cds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Peringati HUT Golkar ke-62, DPD Ormas MKGR Sultra Tabur Bunga di TMP Kendari first appeared on DetikSultra.com.

Praka DA menerangkan, bahwa apa yang dituduhkan istrinya inisial M, tidak benar, dan tidak memiliki bukti valid. Justru kata dia, cerita istrinya melalui media massa sepenuhnya tidak benar, yang menyebut dirinya selingkuh dengan perempuan inisial RR, seorang Kades di Bombana.

“Jadi tuduhan istri saya tidak mendasar yang tidak mempunyai bukti,” ucapnya saat dihubungi awak media ini, Sabtu (17/10/2026) malam.

M disebut Praka DA pernah menyampaikan, bahwa kerabatnya pernah mendapati dirinya sedang bersama seorang wanita dan anaknya di sebuah perumahan atau BTN di Kota Kendari. Ia menegaskan, tuduhan tersebut juga mengada-mengada. Menurutnya, waktu itu dirinya tidak berada di lokasi, dan wanita yang sedang bersama anaknya merupakan seorang penyewa BTN milik kakaknya.

“Saya tidak ada di situ, saya berada di kantor melaksanakan dinas, dan kagetnya saya dihubungi oleh penyewa rumah bahwa ada perempuan yang datang marah kepada saya, dan saya sampaikan ke penyewa rumah tidak usah digubris karena rumah itu kita sewa ke sodara saya dan rumah itu tidak ada hak saya dan istri saya,” katanya.

Lebih lanjut, perihal istrinya menyebut Praka DA menelantarkan anaknya juga tidak benar. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah berusaha untuk menghubungi anaknya, tetapi selalu ditolak oleh istrinya.

“Pernah komandan saya sampaikan ke istri saya, kalau saya bisa diberi izin untuk rawat anakku, tapi istri saya ini ngotot tidak mau,” katanya.

Tidak sampai di situ, komandannya Praka DA pernah menawarkan ke istrinya bahwa Praka DA bisa pindah ke Bulukumba agar mereka bisa merawat bersama anaknya, tetapi lagi-lagi ditolak oleh istrinya.

“Komandan saya sempat beri jalan lagi, jadi komandan saya tawarkan istri saya untuk tinggal di tempat tugas saya, kebetulan ada rumah komandan saya yang kosong, namun dia tidak mau, sampai komandan saya bingung mau jalan apa lagi yang istri saya mau,” jelas Praka DA.

Sebelumnya istri Praka DA sempat tinggal bersama dirinya ketika pindah tugas di Bombana tahun 2023. Namun hanya beberapa bulan, istrinya pulang ke Bulukumba, dengan alasan tidak mau tinggal di tempat tugas Praka DA.

“Dia yang pulang ke Bulukumba, dan dia tidak mau kalau tinggal di Bombana,” tegasnya.

Terkait proses cerai di lingkungan militer Kodim 1431 Bombana, Praka DA mengaku bahwa yang lebih dulu mengajukan yakni istrinya di Bulan Februari 2026 lalu. Saat di BAP pun, istrinya dengan tegas menjawab sudah ingin bercerai. Ia juga mengaku, dari awal menikah dan umur pernikahan mereka genap empat tahun, selalu cekcok.

“Intinya tidak ada orang ketiga. Masalah pengurusan izin ceria diketahui istri saya, bahkan dia yang meminta cerai. Kemudian, untuk sampai saat ini, gaji saya masih ke istri semua,” tukasnya.

Sebelumnya, wanita inisial M mengungkap dugaan perselingkuhan suaminya, seorang anggota Kodim 1431 Bombana, Praka DA, dengan seorang perempuan inisial RR, Kepala Desa Kolombi, Kabupaten Bombana.

Awalnya, M mengetahui Praka DA sedang bersama seorang perempuan di sebuah BTN di Kota Kendari. Guna memastikan, ia meminta kerabatnya berinisial R untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

Dari pengecekan itu, R membenarkan ada seorang perempuan di BTN. Namun waktu itu Praka DA sudah tidak di lokasi, karena sejak pagi Praka DA sudah tidak di BTN tersebut.

Tak hanya itu, ia mempertanyakan proses cerai yang sementara tengah diurus oleh Praka DA yang sama sekali tidak diketahui sebelumnya.

“Saya masih berstatus sebagai istri Praka. Saya masih dipanggil ‘bu DA’ di lingkungam militer. Saya juga masih Persit Kodim 1431/Bombana, dan masih sah secara negara maupun agama,” ucap M dikutip dari media Simpulimdonesia.com.

Sementara itu, M juga mengklaim jika Praka DA telah menelantarkannya dan anaknya yang sedang sakit. (cds)

Reporter: Sunarto

The post Dituduh Selingkuh dan Telantarkan Anak, Anggota Kodim Bombana: Gaji Saja Dipegang Istri first appeared on DetikSultra.com.

Hal tersebut dipastikan oleh Pengawas SPBU Rabam Kendari, Nasrun setelah mengecek CCTV SPBU.

“Jadi setelah dicek, ternyata itu pelatnya dari kendaraan luar kota, mau datang coba mengisi ke sini,” katanya, Kamis (15/10/2026).

Ia mengatakan bahwa seluruh karyawan telah diinstruksikan untuk konsisten menerapkan SOP pengisian BBM, yang mewajibkan pencocokan pelat nomor kendaraan dengan barcode yang terdaftar.

Nasrun menegaskan mobil yang membawa belasan jerimen baru pertama kali terlihat mengisi di SPBU Rabam Kendari.

“Mobil ini baru pertama kali terlihat di sini untuk datang mengisi BBM,” jelasnya.

Dalam peristiwa itu juga, ia mengaku polisi sudah mengambil alih dan saat ini kasus tersenut sedang dalam proses penyelidikan.

“Kami menyampaikan apresiasi atas dukungan pengawasan dalam peredaran BBM agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” katanya.

Nasrun menambahkan Pertamina telah membatasi kuota pengisian BBM subsidi setiap kendaraan roda empat. Di mana volume disesuaikan dengan kondisi dan ketentuan yang berlaku.

Pengisian BBM tetap mengacu pada barcode yang sesuai dengan pelat mobil dan jenis kendaraan yang terdaftar di Pertamina.

“Untuk kendaraan roda empat kuota pengisian ditetapkan maksimal sebanyak 40 liter per hari,” tukasnya. (cds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Bawa Belasan Jeriken, Mobil yang Kedapatam Isi BBM di SPBU Rabam Kini Diselidiki Polisi first appeared on DetikSultra.com.

Kepala Bidang (Kabid) Rantip Satpol PP Kota Kendari, Abdul Salam mengatakan, awalnya pihaknya tengah berpatroli di beberapa SPBU. Saat melewati SPBU depan Rabam Kendari, ia melihat antrean yang begitu panjang.

Tim patroli pun bergegas untuk singgah melihat kondisi antrean. Tim kemudian mendapati salah satu kendaraan roda empat yang tidak memiliki nomor pelat di bagian depan mobil.

“Kendaraan merk Innova tidak ada platnya, saya suruh anggota tolong dicek barcode mobil itu, karena mobil kacanya dia tutup rapat. Sopir mobil menolak, dan mencoba untuk kabur, untungnya ketika dia ingin kabur ada mobil di depannya, sehingga kami langsung cegat,” katanya.

Setelah dicegat, tim patroli lalu mengecek di dalam mobil tersebut. Ketika diperiksa, tim menemukan sebanyak 14 jeriken ukuran 25 liter. Dari jumlah itu, delapan jerigen sudah terisi BBM subsidi, sementara enam jerigen lainnya masih kosong.

Parahnya, ketika ditelusuri lebih jauh, ternyata terdapat selang di tangki mobil tersebut. Dimana, selang itu dijadikan sebagai alat untuk mengalirkan BBM ke jeriken ketika sedang mengisi dari nosel SPBU.

“Ada dua orang, sopir sama operator yang mengatur selang itu di jerigen-jerigen. Jadi selang nya itu dua meter,” katanya.

Saat ini, kendaraan dan belasan jeriken tersebut sudah diamankan di Kantor Wali Kota Kendari, untuk kemudian ditindaklanjuti.

“Sopirnya kabur, cuma mobil sama jeriken yang kami amankan,” tukasnya. (cds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Satpol PP Amankan Mobil Berisi Belasan Jeriken Pertalite di SPBU Depan Rabam Kendari first appeared on DetikSultra.com.

Dari 181 pejabat lingkup Kemenhub RI yang dilantik, salah satunya Kepala Seksi (Kasi) Kesyabandaran Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas I Molawe, Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra), Capt. Sorindra.

Capt. Sorindra dilantik menjadi Kepala KUPP Kelas III Bungku, Sulawesi Tengah (Sulteng) menggantikan pejabat lama, Capt. Andi Abbas.

Dudy Purwagandhi menekankan kepada para pejabat yang baru dilantik untuk bekerja profesional dan menjaga integritas insan transportasi.

Selain itu, kembali ditekankannya untuk berani mengatakan tidak pada hal yang salah serta membuktikan kepercayaan dengan kerja nyata.

“Keselamatan adalah harga diri kita sebagai insan transportasi. Oleh karena itu, jangan pernah berkompromi dengan keselamatan,” ucapnya, dikutip dari Majalah Bandara.com

Di kesempatan ini juga, Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa rotasi dan mutasi pejabat merupakan hal biasa terjadi di dalam pemerintahan. Untuk itu, pejabat yang baru dilantik diharapkan segera menyesuaikan di lingkungan baru tempat di mana bertugas.

“Mutasi dan rotasi jabatan adalah sesuatu yang biasa dalam organisasi, sebagai bagian dari penyegaran, pengembangan karier, sekaligus upaya menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Yang terpenting adalah bagaimana setiap orang dapat memberikan kontribusi terbaik di tempatnya masing-masing,” tukasnya. (cds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Menhub Lantik Capt. Sorindra Jadi Kepala KUPP Bungku Sulawesi Tengah first appeared on DetikSultra.com.

Dari pantauan awak media ini, terlihat dua mantan pejabat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra, yakni Andi Azis selaku mantan Kadis ESDM Sultra. Berikutnya, mantan Kepala Bidang (Kabid) Mineral dan Batu Bara (Minerba) Dinas ESDM Sultra, Yusmin. Keduanya hadir di Kantor Kejati Sultra, sekitar Pukul 13.00 Wita , Selasa (06/10/2026).

Kedua mantan pejabat di Dinas ESDM tersebut akan diperiksa penyidik Jaksa Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Kejati Sultra, Dr. Sugeng Riyanta membenarkan bahwa kedatangan tim penyidik tersebut untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap sejumlah saksi dalam kasus dugaan ekspor nikel ilegal PT CNI.

“Iya benar,” kata dia.

Menurut Sugeng, Kejati Sultra hanya diminta membantu dan memfasilitasi tim penyidik Kejagung dalam pelaksanaan pemeriksaan saksi yang dilakukan di Kantor Kejati Sultra.

“Kejati diminta bantuan untuk menyiapkan dan memfasilitasi pemeriksaan saksi di Kejati,” tukasnya. (cds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Mantan Kabid Minerba Dinas ESDM Sultra Yusmin Diperiksa Kejagung terkait Kasus Ekspor Nikel Ilegal PT CNI first appeared on DetikSultra.com.

Salah satu yang ditetapkan tersangka yakni korporasi PT CNI, yang mana Kejagung RI menyita uang senilai Rp401 miliar dari PT CNI. Penetapan tersangka itu mendapat apresiasi dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Bonyamin Saiman.

Kendati demikian, Bonyamin mengatakan, dalam penegakan tidak hanya penetapan tersangka, tetapi aparat penegak hukum mesti menjalankan proses lainnya, seperti pembekuan sementara IUP PT CNI yang berada di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Ia menegaskan regulasi itu diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Nomor 297.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan.

“Berdasar ini, apabila pemegang IUP disangka melakukan pidana maka dicabut sementara atau dibekukan. Jadi yang membekukan Kementerian ESDM atas perintah Kejagung,” tegas Bonyamin, Senin (05/10/2026).

Sedangkan IUP dapat dicabut secara permanen apabila korporasi secara terbukti sah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan. Hal itu diatur pada Pasal 188 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 tahun 2021 dan regulasi sektoral, seperti Permen ESDM terkait RKAB.

“Pencabutan dapat langsung dilakukan tanpa peringatan bertahap apabila pemegang IUP OP terbukti melakukan tindak pidana, dinyatakan pailit, atau tidak menyampaikan/melaksanakan permohonan persetujuan RKAB selama dua tahun berturut-turut,” pungkasnya.

Sebelumnya, pada 25 September 2026 lalu, Kejagung RI telah menetapkan empat tersangka, PT CNI sebagai tersangka korporasi, BS selaku Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral pada Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM periode 2017–2018. Kemudian NRH selaku Kepala Unit Sucofindo Kendari periode 2012–2019, dan MHI, Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara pada Dinas ESDM Provinsi Sultra periode 2017–2019. (cds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Kementerian ESDM Didesak Bekukan IUP PT Ceria Nugraha Indotama Usai Ditetapkan Tersangka Korporasi first appeared on DetikSultra.com.

Branch Manager PT Taspen (Persero) Cabang Kendari, Ilmiah Rezki, mengatakan otentikasi sebaiknya dilakukan secara rutin dan tidak menunggu hingga muncul kendala dalam proses pelayanan.

“Peserta kami imbau untuk melakukan otentikasi setiap awal bulan dan tetap berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan Taspen. Jangan mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi, terlebih apabila meminta data pribadi atau sejumlah uang,” ujar Ilmiah.

Selain mengingatkan soal otentikasi, Taspen juga meminta peserta dan keluarga penerima pensiun untuk mewaspadai berbagai modus penipuan.
Penipu dapat menghubungi korban melalui telepon, pesan singkat, WhatsApp, media sosial, maupun saluran komunikasi lainnya dengan mengaku sebagai pihak Taspen.

Modus yang digunakan pun beragam, mulai dari menawarkan bantuan, meminta data pribadi, meminta sejumlah uang, hingga menyampaikan informasi palsu terkait pembayaran manfaat pensiun.
Taspen menegaskan peserta tidak boleh memberikan PIN, OTP, kata sandi, maupun data pribadi kepada pihak yang identitas dan keabsahannya belum dapat dipastikan.

Jika menerima pesan atau permintaan yang mencurigakan, peserta disarankan tidak langsung mengikuti instruksi yang diberikan. Informasi tersebut dapat dikonfirmasi melalui kantor resmi PT Taspen (Persero).

Dengan melakukan otentikasi secara rutin dan meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan, peserta diharapkan dapat memperoleh layanan dan manfaat pensiun secara aman.

Taspen juga menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan kepada peserta dengan mengedepankan nilai Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. (kjs)

Reporter: Septiana Syam
Editor: Wulan

The post Taspen Ingatkan Peserta Rutin Otentikasi dan Waspada Penipuan first appeared on DetikSultra.com.

Marketing Communication (Marcom) Hotel Qubah 9 Kendari, Kiki, mengatakan antusiasme masyarakat terlihat dari bertambahnya jumlah pengunjung pada pelaksanaan kegiatan.

“Harapannya kegiatan ini bisa menjadi edukasi bagi masyarakat, khususnya anak-anak,” kata Kiki saat ditemui di sela kegiatan, Sabtu (26/09/2026).

Kids Wild Adventure dikemas layaknya mini zoo dengan menghadirkan sejumlah satwa yang dapat dikenalkan secara langsung kepada anak-anak. Satwa yang ditampilkan merupakan kolaborasi dengan komunitas pecinta satwa.

“Dibanding sebelumnya, satwa yang kali ini ditampilkan lebih banyak dan di awal acara ada atraksi dari Komunitas Pecinta Satwa,” ujarnya.

Selain memberikan pengalaman mengenal satwa, kegiatan ini sekaligus menjadi sarana rekreasi keluarga. Menurut Kiki, konsep tersebut dibuat karena pilihan wisata edukasi untuk anak-anak di Kota Kendari masih terbatas. Terlebih, Kendari belum memiliki kebun binatang yang dapat menjadi alternatif wisata keluarga.

“Karena di Kendari belum ada kebun binatang. Selama ini, masyarakat lebih banyak mengenal Kebun Raya sebagai salah satu pilihan wisata edukasi,” tuturnya.

Kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu alasan pihak hotel mengembangkan kegiatan edukasi satwa bagi anak-anak. Mengingat Hotel Qubah 9 sendiri memiliki kebun binatang mini.

Tak hanya mengenalkan satwa, kegiatan ini juga menjadi momentum bagi Hotel Qubah 9 untuk kembali memperkenalkan Cafe Langit kepada masyarakat setelah kembali beroperasi.

Setiap tiket diperuntukkan bagi satu anak dan satu orang pendamping. Peserta juga mendapatkan makanan ringan dan minuman cokelat sebagai bagian dari paket kegiatan.

Selain edukasi satwa, orang tua yang mendampingi anak juga dapat menikmati suasana Cafe Langit dengan berbagai pilihan makanan dan minuman, mulai dari makanan ringan hingga menu berat.

Kiki menambahkan, dalam kegiatan kali ini sejumlah satwa juga dapat dibeli oleh pengunjung yang berminat, sesuai dengan ketentuan dan ketersediaan satwa.

Ke depan, Hotel Qubah 9 Kendari membuka peluang berkolaborasi dengan komunitas lain untuk menghadirkan kegiatan serupa.

“Kalau ada komunitas lain yang ingin membuat acara dan berkolaborasi dengan Cafe Langit, dipersilakan. Bisa langsung menghubungi melalui Instagram atau TikTok kami,” katanya.

Pihak hotel berharap respons positif masyarakat terhadap Kids Wild Adventure dapat menjadi bahan evaluasi untuk menghadirkan kegiatan yang lebih lengkap. Jika antusiasme tetap tinggi, kegiatan serupa direncanakan kembali digelar, termasuk kemungkinan menjelang akhir tahun.

“Ini sebenarnya untuk pengenalan dan melihat antusiasmenya dulu. Kalau memang responsnya bagus, ke depan fasilitas dan kegiatannya akan kami tambah lagi,” pungkasnya. (kjs)

Reporter: Septiana Syam

The post Kids Wild Adventure di Hotel Qubah 9 Kendari Makin Diminati first appeared on DetikSultra.com.

Seminar tersebut berlangsung secara hybrid dan diikuti lebih dari 150 peserta yang berasal dari pemerintah, akademisi, insan pers, mahasiswa, hingga jajaran BPS Sultra.

Kepala BPS Sultra, Hadi Susanto mengatakan, literasi statistik penting agar masyarakat tidak sekadar melihat angka, tetapi mampu memahami konteks di balik data.

“Dengan literasi statistik yang baik, kita dapat memahami informasi secara lebih tepat, melihat data dalam konteks yang benar, serta menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan angka dan indikator statistik,” kata Hadi.

Menurutnya, literasi statistik tidak hanya dibutuhkan oleh pemerintah maupun penghasil data. Masyarakat sebagai pengguna data juga perlu memiliki kemampuan membaca dan memahami statistik.

“Ketika masyarakat paham, masyarakat akan lebih menggunakan data statistik, sehingga keputusan-keputusan bisa lebih tepat. Tidak hanya di pemerintah, tetapi seluruh masyarakat menjadi pengguna statistik,” ujarnya.

Hadi menilai, kemampuan memahami data juga penting, di tengah banyaknya informasi yang beredar di masyarakat. Berbagai informasi yang belum tentu benar dapat dikonfirmasi melalui data statistik yang tersedia.

“Kadang ada hoaks-hoaks. Ini harus kita cari kebenarannya melalui data statistik,” katanya.

Dalam seminar tersebut, BPS Sultra juga memaparkan sejumlah indikator sosial ekonomi, termasuk kondisi kemiskinan dan ketenagakerjaan di Sultra.

Hadi menyebut angka kemiskinan di Sultra masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian, meskipun terjadi berbagai perkembangan dari waktu ke waktu.

“Kalau sekitar 10 persen dari jumlah penduduk, itu sebenarnya masih termasuk banyak. Dibandingkan dengan angka nasional yang sekitar 8 persen, artinya kita masih punya PR untuk bisa lebih mengurangi angka kemiskinan tersebut,” jelasnya.

Selain kemiskinan, persoalan ketenagakerjaan juga menjadi perhatian. Dari sekitar 1,45 juta penduduk yang masuk dalam angkatan kerja, masih terdapat masyarakat yang belum terserap dalam pekerjaan.

Menurut Hadi, dinamika ketenagakerjaan juga dipengaruhi oleh kondisi dan karakteristik sektor ekonomi, termasuk pertanian yang memiliki pola penyerapan tenaga kerja berdasarkan musim.

“Di musim-musim tertentu, pertanian menyerap tenaga kerja sangat banyak. Tapi di musim yang lain, misalnya sedang kemarau seperti ini, daya serap sektor pertanian kurang dibandingkan biasanya,” ungkapnya.

Selain membahas literasi statistik, BPS Sultra juga mendorong masyarakat aktif memberikan masukan apabila menemukan ketidaksesuaian data. Hadi mengatakan, kritik maupun laporan dari masyarakat justru menjadi bahan evaluasi bagi BPS untuk melakukan penyempurnaan data.

“Kami di BPS justru mensyukuri adanya komplain atau masukan dari masyarakat. Misalnya ada yang menyampaikan, ‘Ini salah’. Itu semua menjadi masukan bagi kita,” katanya.

Ia mencontohkan pemanfaatan data dalam penyaluran bantuan sosial yang kini diarahkan menggunakan basis data yang lebih terstruktur, termasuk pembagian berdasarkan desil. Namun, Hadi mengakui penggunaan data tersebut masih memerlukan penyempurnaan karena baru diterapkan dalam tahap awal.

“Karena ini baru yang pertama kita pakai, tentunya masih ada penyempurnaan,” ujarnya.

Masyarakat yang merasa terdapat ketidaksesuaian data dapat melakukan perbaikan secara mandiri melalui kanal yang disediakan BPS. Salah satunya melalui laman dtsen-form.bps.go.id. Masyarakat dapat menyampaikan perbaikan apabila merasa status atau desil datanya tidak sesuai.

Bagi masyarakat yang tidak memiliki akses perangkat digital, perbaikan juga dapat dilakukan melalui kelurahan dengan bantuan petugas yang tersedia. (cds)

Reporter: Septiana Syam
Editor: Wulan

The post BPS Sultra Edukasi Masyarakat Pentingnya Paham Data Statistik first appeared on DetikSultra.com.

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Peradi Profesional Sultra Diminta Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat first appeared on DetikSultra.com.

Kapolres Konut, AKBP Dr. Rico Fernanda mengatakan, peristiwa nahas tersebut terjadi pada Selasa, 22 September 2026, sekitar pukul 16.40 Wita. Berdasarkan keterangan awal yang diperoleh kepolisian, sebelum kejadian, sejumlah karyawan PT KDI sedang melaksanakan kegiatan produksi dan pengambilan sampel ore untuk selanjutnya dibawa ke laboratorium.

“Setelah kegiatan pengambilan sampel selesai, dilaporkan terjadi longsoran material yang mengakibatkan satu unit excavator terbenam. Sejumlah karyawan kemudian melakukan upaya untuk membantu proses evakuasi unit tersebut, ” beber dia dalam rilis yang diterima awak media ini, Rabu (23/09/2026).

Selanjutnya, karena kondisi cuaca dan telah memasuki akhir shift, kegiatan evakuasi tersebut dihentikan dan direncanakan untuk dilanjutkan pada hari berikutnya.

“Pada saat sebagian karyawan meninggalkan lokasi dan unit excavator melakukan pergerakan untuk keluar dari area tersebut, kembali terjadi longsoran material yang mengakibatkan enam orang terdampak material longsoran,” katanya.

Dari enam orang tersebut, berdasarkan informasi sementara, dua orang berhasil menyelamatkan diri, termasuk operator excavator. Sementara empat orang lainnya tertimbun material longsoran dan meninggal dunia.

“Empat orang karyawan tertimbun material longsoran dalam kondisi meninggal dunia,” jelasnya.

Keempat korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke RS Bhayangkara Kota Kendari untuk dilakukan pemeriksaan medis serta proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban atas musibah ini. Kami juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh personel dan pihak-pihak yang telah membantu proses pencarian dan evakuasi korban,” ucap Rico.

Saat ini, tambah dia, Satreskrim Polres Konut sedang melakukan penyelidikan terhadap peristiwa tersebut. Tim telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengumpulkan keterangan dan informasi yang diperlukan untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai kronologi dan faktor-faktor yang berkaitan dengan terjadinya peristiwa tersebut.

“Kami perlu menegaskan bahwa terkait penyebab pasti terjadinya longsor maupun ada atau tidaknya unsur pelanggaran dalam peristiwa ini, masih dalam proses penyelidikan. Oleh karena itu, kami tidak ingin mendahului hasil penyelidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik, ” ujar Rico.

Penyelidikan akan dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan berdasarkan alat bukti serta fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.

“Apabila nantinya ditemukan adanya peristiwa atau perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” pungkasnya. (cds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Empat Karyawan Tewas Tertimbun Longor, Begini Kronologi Lengkapnya first appeared on DetikSultra.com.

Hal tersebut disampaikan oleh Inspektur Tambang Sultra, Kamrullah, pada Rabu (23/9/2026).

“Kategori fatality,” ujar Kamrullah.

Kamrullah menjelaskan bahwa empat korban tewas tersebut berasal dari dua perusahaan yang beroperasi di area tersebut, yaitu PT KDI dan PT Reskyta Mineral Indonesia (RMI).

“Dua korban dari PT Kelompok Delapan Indonesia dan dua korban lainnya dari PT Reskyta Mineral Indonesia,” ungkapnya.

Ia meluruskan status PT Reskyta Mineral Indonesia dalam kegiatan pertambangan di wilayah tersebut. Perusahaan itu bukan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), melainkan penyedia jasa pertambangan yang mengantongi Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).

“Pemegang IUP dapat memberikan kegiatan inti seperti penambangan ke perusahaan jasa,” jelasnya.

Terkait insiden maut ini, Kamrullah memastikan pihaknya akan segera melakukan investigasi mendalam untuk menelusuri penyebab utama kecelakaan.

“Kami akan melakukan investigasi untuk menemukan penyebab kecelakaan serta menyimpulkan apakah peristiwa tersebut masuk kategori kecelakaan tambang atau bukan,” tegas Kamrullah.

Ia menambahkan, apabila hasil investigasi menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan kecelakaan tambang, penanganan selanjutnya akan diserahkan penuh kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Namun jika terbukti sebagai kecelakaan kerja pertambangan, sanksi tegas menanti PT KDI.

“Penghentian kegiatan,” tutup Kamrullah. (cds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Insiden Karyawan Tewas Masuk Kategori Fatal, Aktivitas Tambang PT KDI Terancam Dihentikan first appeared on DetikSultra.com.

“Benar ada kecelakaan kerja,” ucap Kapolres Konut, AKBP Rico Fernanda, saat dikonfirmasi Rabu (23/09/2026).

Ia menyebut jumlah korban sebanyak lima orang, dimana empat orang meninggal dunia. Terkait penyebab kejadian, Rico belum bisa menjelaskan secara detail karena tim masih menyusun laporan kejadian.

“Empat (korban jiwa), kronologis masih disusun,” katanya.

Terpisah, Kepala Bidang Binwasnaker dan K3 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Sultra Sultra, Hj. Asnia Nidi mengatakan, pihaknya sudah menurunkan tim untuk ke lokasi kejadian.

“Kami sudah dapat infonya semalam, dan pagi ini kami sudah turunkan tim sebanyak tiga orang untuk ke lokasi kejadian, ” ujarnya.

Asnia menjelaskan tim yang turun akan mengumpulkan data dan investigasi terkait kejadian tersebut.

“Penyebab pastinya nanti kita tunggu hasil investigasi tim yang diturunkan pagi ini,” singkatnya. (cds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Kecelakaan Kerja di Lokasi Tambang, Empat Karyawan PT KDI Tewas Tertimbun Longsor first appeared on DetikSultra.com.

Bonyamin menjelaskan, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara secara tegas dinyatakan tidak menghapuskan pidana.

“Penyitaan di saat penyidikan itu justru menjadi barang bukti yang harus dituntaskan sampai ke pengadilan. Nanti pengadilan yang memutuskan apakah terdakwa bersalah atau bebas. Jadi tidak boleh digantung,” tegas Bonyamin saat dikonfirmasi, Selasa (21/09/2026) kemarin.

Ia menambahkan, status barang bukti atau uang hasil penyitaan, sebelum ada putusan inkrah dari pengadilan masih berada di rekening penampungan. Negara belum berhak menerima uang tersebut sebagai aset resmi sebelum ada vonis bersalah dari majelis hakim.

“Karena penyitaan umumnya sudah mengantongi otorisasi atau izin, maka perkara ini harus dituntaskan dengan segera menetapkan tersangka, melimpahkannya ke pengadilan, dan menuntut pelaku dengan hukuman tinggi,” pintanya.

Lebih lanjut, Bonyamin menyoroti dampak dari praktik penambangan ilegal yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak lingkungan hidup.

Menurutnya, sektor pertambangan yang seharusnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat luas justru hanya menguntungkan segelintir pihak.

“Sektor tambang ini harusnya menyejahterakan rakyat, bukan hanya menyejahterakan segelintir orang yang nakal dan diduga melakukan korupsi,” katanya.

MAKI menegaskan akan terus mengawal penanganan kasus tata kelola pertambangan ini. Apabila dalam kurun waktu satu hingga dua bulan ke depan penanganan perkara terkesan lambat atau tidak ada penetapan tersangka, MAKI siap menempuh jalur hukum.

“Kalau nanti lemot dan tidak dituntaskan, kita ngawalnya dengan mengajukan gugatan praperadilan berdasarkan Pasal 158 huruf e KUHAP Baru, di mana penundaan penanganan perkara yang tidak sah menjadi objek praperadilan. Kita tunggu satu dua bulan ke depan, jika belum ada tersangka, opsi praperadilan akan kita ambil,” pungkasnya. (cds)

Sebelumnya diberitakan, Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung RI, Saiful Bahri Siregar merilis hasil sitaan uang negara hasil tindak pidana korupsi ekspor nikel ilegal PT CNI sebesar Rp401 miliar.
Kasus ini tidak berhenti pada penyitaan uang, penyidik terus mengembangkan dengan memeriksa sejumlah saksi baik dari PT CNI, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, dan Kementerian ESDM. (cds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Kejagung Didesak Tetapkan Tersangka Ekspor Nikel PT CNI, MAKI Ancam Praperadilan Jika Kasus Berhenti first appeared on DetikSultra.com.

Sorotan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kendari bersama Badan Gizi Nasional (BGN) Sulawesi Tenggara (Sultra), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kota Kendari, Dinas Kesehatan (Dinkes), serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kendari, Selasa (22/9/2026).

RDP tersebut digelar berdasarkan surat dari Aliansi Masyarakat Indonesia Menggugat (AMIM) terkait kasus yang terjadi setelah siswa menyantap menu MBG pada Jumat 18 September 2026 kemarin.

Dalam rapat, Kepala SPPG Watubangga, Sabdi Rasyid, mengakui pihaknya tidak menerapkan sekaligus tidak melakukan pengawasan SOP secara optimal, khususnya dalam proses penerimaan bahan baku ikan.

Ketua Komisi III DPRD Kendari, La Ode Azhar, meminta BGN memperkuat pengawasan terhadap seluruh SPPG. Salah satunya dengan menyediakan tenaga sanitasi khusus agar pengawasan tidak hanya bergantung pada Dinas Kesehatan.

“Harapan kami BGN menyediakan tenaga sanitasi untuk semua SPPG. Bisa dengan menyewa tenaga freelance yang memang ahli di bidang itu, sehingga tidak terjadi lagi hal serupa,” kata Azhar dalam RDP.

Menurutnya, pengawasan bahan baku juga harus dilakukan sejak dari tempat pemasok, bukan hanya setelah bahan tersebut tiba di SPPG.

“Jangan menunggu pasokan itu ada di tempat pengolahan. Misalnya memasok ikan, periksa ikannya sebelum sampai di tempat pengolahan,” tegasnya.

Azhar juga meminta kualitas ahli gizi di masing-masing SPPG ditingkatkan. Menurutnya, kemampuan menganalisis bahan pangan harus diperkuat agar potensi bahan yang tidak layak dapat terdeteksi lebih awal.

DPRD Kendari juga meminta dilakukan audit terhadap dokumen sanitasi seluruh SPPG. Hasil audit tersebut diminta disampaikan kepada DPRD paling lambat 7×24 jam.

“Kami minta pula diaudit dokumen sanitasinya dan dalam waktu 7×24 jam laporan itu disampaikan kepada kami. Kenapa kami kasih waktu satu minggu? Karena waktu kerjanya bisa lebih leluasa,” ujarnya.

Khusus kepada Dinkes Kendari, Azhar meminta frekuensi monitoring sanitasi SPPG ditingkatkan dari tiga bulan sekali menjadi minimal satu bulan sekali.

Sementara kepada DLHK Kendari, DPRD meminta laporan pemantauan lingkungan, khususnya terkait instalasi pengolahan air limbah (Ipal), disampaikan dalam waktu 3×24 jam.

“Pasca kasus ini, kami tidak berharap ada korban lain. Ini menjadi catatan serius bagi kita semua,” katanya.

Azhar menegaskan kasus yang menimpa puluhan siswa tersebut harus menjadi evaluasi serius karena jumlah korban mencapai 57 orang.

Ia mengatakan DPRD meminta seluruh pihak menindaklanjuti sejumlah kesimpulan RDP, mulai dari Dinkes, DLHK, SPPG hingga BGN.

“Sudah diakui tadi bahwa ada kelalaian oleh teman-teman SPPG. Akibat kelalaian itu, BGN juga mengambil tindakan tegas dengan melakukan suspend,” ungkapnya.

Menurut Azhar, seluruh prosedur yang telah ditetapkan harus benar-benar dijalankan. DPRD juga berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) sebagai bagian dari pemantauan.

“Yang kami ingin ciptakan adalah mitigasi, supaya tidak terjadi korban selanjutnya,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kota Kendari, Mulyadi, mengatakan pihaknya langsung melakukan assessment terhadap SPPG Watubangga dan pengelolanya sejak kasus tersebut terjadi pada 18 September 2026.

Hasil assessment kemudian menjadi dasar pengajuan rekomendasi suspend kepada pemerintah pusat. Surat suspend tersebut diterbitkan pada 19 September 2026.

“Sejak tanggal 18 September kemarin kami langsung melakukan assessment terhadap SPPG dan pengelolanya. Kami sudah memberikan surat rekomendasi suspend ke pusat dan keluar surat suspendnya pada 19 September,” kata Mulyadi.

Ia menjelaskan, SPPG tersebut masuk kategori suspend berat sehingga tidak diperbolehkan melakukan pelayanan selama tiga hari. Selain itu, petugas yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi disiplin. Tingkat sanksinya disesuaikan dengan kategori pelanggaran, mulai dari ringan, sedang hingga berat.

“Untuk petugas ada pemberian disiplin, bisa pemberhentian secara tidak hormat, tergantung apakah ringan, sedang atau berat,” jelasnya.

Mulyadi menambahkan, terdapat 47 relawan yang berada di bawah kewenangan yayasan sebagai mitra penyelenggara. Jika ditemukan kesalahan yang dilakukan penyelenggara, pemberhentian dapat dilakukan langsung oleh pihak yayasan.

Sementara itu, Dinkes Kendari menyebut monitoring terhadap SPPG selama ini dilakukan setiap tiga bulan sekali. Selain monitoring, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) menjadi salah satu syarat kelayakan operasional SPPG.

DPRD Kendari berharap evaluasi pascakejadian tersebut tidak berhenti pada pemberian sanksi, tetapi menjadi langkah perbaikan sistem pengawasan agar kasus serupa tidak kembali terjadi. (cds)

Reporter: Septiana Syam
Editor: Wulan

The post Siswa Keracunan MBG, SPPG Akui Lalai Awasi Ikan first appeared on DetikSultra.com.