KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) gelar rapat paripurna dalam menyikapi isu kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) China, ditengah pandemi Virus Corona atau Covid-19.
Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Saleh yang memimpin langsung rapat paripurna mengatakan bahwa isu 500 TKA China yang akan menginjakkan kakinya di bumi anoa, bakal menimbulkan kepanikan ditengah masyarakat yang sedang berjuang melawan Covid-19 bersama pemerintah.
Menurutnya, DPRD Sultra sejatinya bukan anti asing ataupun anti TKA China, hanya saja ditengah pandemi Covid-19 ini, pemerintah pusat harus memikirkan suasana batin masyarakat.
“Semua aturan investasi di Sultra tentu kita patuhi, namun melihat rencana pemerintah pusat ingin mendatangkan 500 TKA China di masa Corona ini tentunya kami di DPRD memimta untuk dipending sampai wabah ini benar-benar tidak ada lagi,” ujar dia, Rabu (29/4/2020).
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Sultra, Herry Asiku juga meminta kepada pemerintah pusat agar mempertimbangkan suasana kebatinan masyarakat Sultra yang kini dibatasi pergerakannya dalam rangka memutus mata rantai Covid-19.
“Sesama teman saja kita harus waspada, apalagi 500 TKA China yang dimana virus ini berasal dari sana. Jadi kita bukan anti investasi dan anti TKA tapi suasana kebatinan kita yang memaksa untuk tidak menerima TKA dulu,” katanya.
Dia juga turut menyoroti terkait kebijakan PT VDNI yang memasukan TKA China ditengah pandemi Covid-19 ini. Harusnya kata Ketua DPD I Golkar Sultra ini, PT VDNI memikirkan untuk mengganti TKA China ini dengan tenaga kerja lokal yang memiliki skill yang sama, sebab, menurut dia skill pekerja lokal tak kalah baik dengan 500 TKA China.
“Dari saya mungkin VDNI bisa mengganti 500 TKA ini dengan tenaga kerja lokal,” pintanya.
Ditempat yang sama, Wakil ketua II DPRD Sultra, Muhamad Endang SA dengan tegas menolak rencana kedatangan 500 TKA Cina.
Endang mengungkapan, betapa tidak adilnya negara ini ketika masyarakat dilarang untuk bertemu kerabat bahkan sanak keluarga, namun pemerintah pusat malah justru mau mendatangkan TKA.
“Negara ini sebenarnya untuk siapa? asas keadilannya dimana. Intinya saya menolak kedatangan TKA China,” ungkapnya.
Terakhir, Wakil Ketua III DPRD Sultra, Nursalam Lada juga mengungkapkan hal yang sama, menolak 500 TKA Cina, sampai masa pandemi Covid-19 berlalu.
“Kita tunda dulu sampai masa pandemi Corona ini berakhir, menolak dan menunda itu prinsipnya sama,” tukasnya.
Reporter: Sunarto
Editor: Dahlan
