Bombana

LKPD Sultra : Kenaikan Pajak Dipicu Utang Pinjaman Daerah

Dengarkan

BOMBANA, DETIKSULTRA.COM – Lembaga Kajian Pembangunan Daerah (LKPD dan Demokrasi) Sultra, menyebut kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB – P2) hingga 300 persen dipicu pinjaman dana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana, sebesar 195 Miliar kepada Bank Jawa Tengah.

Direktur Eksekutif LKPD dan Demokrasi Sultra, Muhammad Amsar mengatakan, untuk membayar bunga pinjaman dana tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana menaikkan PBB-P2 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 121 Tahun 2019 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Bombana, nomor 17 Tahun 2014, tentang penetapan klasifikasi zona nila tanah dan penetapan NJOP sebagai dasar penetapan pajak bumi bangunan perkotaan dan pedesaan.

[artikel number=3 tag=”pajak,bombana”]

“Sebelum Pemerintah Bombana berencana untuk melakukan pinjaman dana untuk pembangunan daerah, terlebih dahulu harus memikirkan dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat usai meminjam dana tersebut, Seharusnya sebelum rencana pinjaman dana, Bupati harus mengumpulkan semua SKPD untuk membahas dampaknya terhadap rakyat dan di bahas di DPRD,”ujar Amsar, Minggu (14/7/2019).

Akibat dari pinjaman tersebut, masyarakat daerah Kabupaten Bombana harus menanggung beban yang tinggi, dengan membayar bunga pinjaman dana dari Bank Jawa Tengah, melalui kenaikan PBB – P2 hingga 300 persen.

“Bayangkan saja kanaikan PBB tak main-main,ditaksir hingga 300 persen dan tentu itu sangat mencekik leher masyarakat Bombana,” ungkapnya.

Bombana harus meniru hal baik yang sudah dilakukan oleh daerah lain seperti Kabupaten Wawonii, sebebelum malakukan pinjaman, masih dalam tahapan perencanaan, sudah mengumpulkan para kepala OPD untuk membahas persoalan itu.

Ia juga sangat menyayangkan lemahnya peran dari wakil rakyat yang ada, hal yang seharusnya menjadi tugas pokok para legislator justru hal itu yang terabaikan.

“Coba lihat anggota DPRD di Konkep, untuk menolak pinjaman daerah mereka sampai harus banting kursi, itu karena mereka sadar bahwa pinjaman itu yang akan bayar adalah rakyat” cetus Amsar

Reporter : Arif
Editor: Dahlan

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button