KONAWE, DETIKSULTRA.COM – Hari kedua reses masa sidang I DPRD tahun 2019-2020, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Herry Asiku kembali menemui konsitituennya. Kali ini di Desa Labela, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Minggu (1/2/2020).
Acara reses tersebut dihadiri oleh ratusan warga Desa Labela. Wargapun berbondong – bondong menyuarakan aspirasi mereka dihadapan Herry Asiku.
Salah satunya, Andi Mansur warga Desa Labela yang mempertanyakan terkait nasib guru honorer, pasca pemerintah mewacanakan bakal menghapus pegawai honor tidak tetap (PHTT).
Menurutnya jika PHTT benar – benar ditiadakan, maka akan menjadi kelumpuhan didunia pendidikan. Pasalnya, sebagian besar tenaga pendidik, adalah mereka yang berstatus sebagai guru honorer.
Seperti di Kecamatan Besulutu, dimana wilayah ini memiliki sembilan Sekolah Dasar (SD), tiga Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan satu Sekolah Menengah Atas (SMA).
“Jika ini dilakukan akan menjadi kelumpuhan didunia pendidikan. Khsusunya di wilayah kecamatan Besulutu ini. Karena guru honorer lebih banyak ketimbang guru PNS. Kadang satu sekolah hanya ada dua atau tiga guru yang bersatus PNS. Malahan di SD Ulu Pohara hanya satu PNS-nya,” ungkapnya.
Selain itu, dia juga mengeluhkan minimnya gaji untuk guru honorer. Mereka kadang hanya mendapatkan gaji Rp300 ribu untuk per tiga bulan/triwulan.
“Insentif mereka hanya mengharapkan dana BOS saja, itupun tidak seberapa. Inikan tidak manusiawi, padahal jasa mereka dalam mendidik anak – anak kita begitu besar,” ungkapnya.
“Saya berharap pak Herry Asiku dapat meneruskan keluhan ini, untuk disampaikan kepada pihak terkait,” tambahnya.
BACA JUGA :
Sementara itu, Herry Asiku kepada wartawan mengaku banyak menerima aspirasi – aspirasi dari masyarakat Desa Labela.
Tentunya apa yang menjadi keluhan dan permintaan masyarakat, akan diteruskannya kepada pihak eksekutif, untuk kemudian ditindaklanjuti.
“Tadi ada beberapa hal permintaan warga setelah mendengarkan aspiriasi mereka. Seperti permintaan bibit pepaya, perbaikan drainase dan hal – hal yang menyangkut kepentingan masyarakat lainnya, termasuk tentang nasib guru honorer, saya akan sampaikan ke pemerintah provinsi dan dilanjutkan ke dinas – dinasnya,” janjinya.
Terkait kejelasan nasib dan kesejateraan guru honorer, tambahnya, sebenarnya untuk guru honorer di tingkat SD maupun SMP maupun SMA itu bukan kewenangan pemerintah provinsi Sultra, tetapi dia berjanji bakal menyampaikan di tingkat pemerintah pusat.
“Ini bukan kewenangan pemerintah provinsi, namun saya sebagai wakil rakyat tentu punya tanggung jawab moral kepada mereka. Maka dari itu saya akan bantu menyampaikan aspriasi itu di pemerintah pusat,” tukas politisi Golkar ini.
Reporter: Sunarto
Editor: Qs
