KENDARI, DETIKSULTRA.COM– BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan pentingnya penguatan program pembangunan keluarga sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan bonus demografi sekaligus mempercepat penurunan angka stunting di daerah.
Komitmen tersebut menjadi fokus dalam Rapat Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026 yang digelar di salah satu hotel di Kendari, Kamis (06/08/2026), mempertemukan pemerintah daerah, mitra kerja, dan berbagai pemangku kepentingan.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. Asmar, mengatakan Sultra saat ini masih berada dalam periode bonus demografi karena didominasi penduduk usia produktif. Kondisi tersebut dinilai sebagai peluang besar untuk mempercepat pembangunan daerah, namun hanya dapat dimanfaatkan jika kualitas sumber daya manusia terus ditingkatkan.
“Bonus demografi tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila tidak diikuti penguatan pembangunan keluarga, pengendalian penduduk, serta peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak. Karena itu, seluruh pihak harus bergerak bersama,” ujar Asmar.
Ia menjelaskan, Sulawesi Tenggara memiliki jumlah penduduk sekitar 2,79 juta jiwa dengan laju pertumbuhan mencapai 2,18 persen per tahun. Di sisi lain, daerah ini masih menghadapi tantangan dalam pengendalian angka kelahiran, peningkatan penggunaan alat kontrasepsi modern, hingga penurunan jumlah keluarga berisiko stunting.
Menurutnya, evaluasi terhadap capaian program keluarga berencana menunjukkan kondisi setiap kabupaten dan kota di Sultra masih beragam. Beberapa daerah telah mencapai indikator yang dinilai ideal, sementara daerah lainnya masih membutuhkan penguatan pelayanan, peningkatan pemahaman masyarakat tentang keluarga berencana, hingga perluasan akses layanan kesehatan reproduksi.
Selain pengendalian kuantitas penduduk, Asmar menyebut peningkatan kualitas keluarga juga menjadi perhatian utama. Salah satu indikatornya adalah masih tingginya jumlah keluarga berisiko stunting di sejumlah wilayah.
Meski prevalensi stunting di Sultra menunjukkan tren menurun dari 30 persen pada 2023 menjadi 26,1 persen pada 2024, angka tersebut dinilai masih memerlukan upaya percepatan melalui intervensi yang terintegrasi.
Untuk itu, BKKBN terus mengakselerasi berbagai program prioritas, di antaranya Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), layanan konsultasi keluarga berbasis kecerdasan artifisial, serta program SIDAYA yang berfokus pada pemberdayaan lanjut usia.
Selain itu, pemerintah juga mendorong implementasi Program Makan Bergizi Gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (MBG 3B) sebagai salah satu langkah strategis dalam meningkatkan pemenuhan gizi keluarga dan menekan risiko stunting sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan.
Asmar menegaskan, keberhasilan seluruh program tersebut tidak dapat dicapai hanya oleh BKKBN, melainkan membutuhkan kolaborasi pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat.
“Rapat ini menjadi momentum menyatukan komitmen seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan Program Bangga Kencana berjalan selaras dengan kebijakan nasional dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat Sulawesi Tenggara,” katanya.
Melalui forum tersebut, BKKBN Sultra menargetkan lahirnya rekomendasi strategis, rencana tindak lanjut yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta penguatan komitmen bersama dalam percepatan penurunan stunting dan pembangunan keluarga berkualitas sebagai pondasi menuju Indonesia Emas 2045. (kjs)
Reporter: Septiana Syam
Editor: Wulan
