KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi mewacanakan usulan pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sultra di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD – P).
Agenda pembangunan ini menuai kritikan dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Sultra, Wa Ode Nurhayati (WON).
Menurutnya, usulan pembangunan gedung baru DPRD, sepatutnya tidak hanya menggunakan pendekatan menghabiskan sisa anggaran tahunan, apalagi sekedar bagi – bagi proyek tahunan. Tapi sepantasnya untuk dan atas nama agenda rakyat yang mendesak.
[artikel number=3 tag=”dprd,gubernur”]
Lebih lanjut, dia mengatakan, baiknya wacana ini di cek terlebih dahulu dalam rencana pembangunan jangka pendek dan jangka panjang Provinsi Sultra untuk tahun 2019, dan e planing tentunya. APBDP itu sepantasnya di khususkan pada rencana pembangunan jangka pendek.
“Baiknya usulan ini dibatalkan saja sebab seingat saya kantor DPRD yang sekarang belum terlalu lama kan ya. Ya hemat saya, usulan ini bisa jadi agenda jangka panjang Pemprov, di bawah kepemimpinan pak Alimazi,” kata dia saat dihubungi Detiksultra.com via seluler, Senin (15/7/2019).
WON juga menyampaikan jika alasan Ali Mazi tertuju pada soal kebersihan dan kenyamanan itu, harusnya sumber daya manusia (SDM) lingkungan kerja yang harus dibenahi, bukan fisiknya. Bahkan kata dia ini bukan alasan prioritas yang bisa digunakan untuk mengalokasikan di APDBP. Jadinya terkesan tidak patut saja.
Kemudian, wanita kelahiran Wakatobi ini menyebutkan, kalau suasana kebatinan sebagai masyarakat, kenyamanan yang dimaksud dalam suatu daerah adalah bukan pada kantor jajaran eksekutif atau legislatif tapi pada kinerja mereka.
Sebab, kenyamanan masyarakat sesungguhnya adalah lingkungan mereka sehari-hari, jalan yang bagus, lingkungan yang bersih, dan keamanan dilingkungan itu sendiri.
“Saya pernah kesana saat pelantikan kader Hanura yang PAW. Suasananya masih jauh nyaman dan mewah. Kalau soal kebersihan itu mental. Sebagus apapun kantor kalau kebersihan tidak dijaga ya kotor juga. Karenanya alasan saudara Gubernur tidak prioritas dan pendekatan pembangunan tidak urgent,” imbuhnya.
WON menambahkan menjadi seorang wakil rakyat itu lebih banyak berkantornya di masyarakat. Bagi anggota dewan, yang terpenting adalah usulan -usulannya untuk rakyat didengarkan dan direalisasikan.
“Hemat saya dan Insyaallah anggota dewan sepaham. Bukan gedung mewah, karena hemat saya gedung sekarang masih bagus,” tutupnya.
Reporter: Sunarto
Editor: Dahlan
