KENDARI, DETIKSULTRA.COM -Baru-baru ini, masyarakat Sultra dihebohkan dengan aksi warga Konawe Kepulauan bersama mahasiswa yang melakukan penolakan terhadap kegiatan eksplorasi pertambangan di Pulau Wawonii.
Massa mendesak Pemerintah Provinsi Sultra untuk segera mencabut IUP yang saat ini beroperasi di Wawonii.
Awalnya massa hanya melakukan aksi kubur diri di halaman kantor gubernur, namun seakan tak mendapat respon dari pemerintah setempat, selang beberapa hari, massa kembali menduduki kantor gubernur dengan maksud dan tujuan yang sama. Namun Pemprov lamban mengambil kebijakan, puncaknya pada, Senin (11/03/2019) aksi ini pun pecah hingga berujung saling lempar batu dan pengrusakan kendaraan dinas hingga menelan korban luka-luka.
[artikel number=3 tag=”konkep,massa,pendemo,” ]
Atas kejadian ini, malamnya, Gubernur Sultra, Ali Mazi mengeluarkan kebijakan membekukan sementara IUP yang beroperasi di Konkep.
Menanggapi hal itu, akademisi Sultra, Prof. Dr. Laode Masihu Kamaluddin berpendapat, harusnya pemberhentian IUP jangan hanya sementara. Kalau mau aman, menurutnya, Ali Mazi harus membekukan secara permanen izin-izin tambang yang sudah dikeluarkan oleh Pemprov Sultra semasa kepemimpinan Nur Alam.
“Pak Ali Mazi harus bela rakyatnya apapun yang terjadi, dengan mencabut IUP. Itu kalau mau aman. Tapi cobalah pikirkan kerusakan alam yang akan terjadi bila eksplorasi ini berjalan,” ujarnya.
Namun semua itu, kembali lagi, manakala pemerintahnya bijak, sudah barang tentu akan melakukan langkah itu. Untuk apa, yaitu untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemimpinnnya.
Diakuinya, memang godaan tambang itu besar nilainya, namun apa yang ditimbulkan tidak sebanding dengan profit yang didapatkan negara.
Geliat tambang justru memberi kontribusi terhadap kerusakan lingkungan, apalagi di Wawonii.
“Wawonii sebuah pulau kecil, apabila seiring menggeliatnya tambang walaupun disitu ada emas, ekosistem yang ada di hutan lindung dan hutan produksi itu akan punah. Selain itu, dampak yang ditimbulkan yaitu kerusakan lingkungan dan secara perlahan-lahan pulau itu akan tenggelam,” katanya.
Tugas pemerintah adalah melakukan edukasi kepada para pemegang IUP tentang dampak yang akan ditimbulkan.
Reporter: Ningsih
Editor: Rani
